PII Kecam Sikap Represif Polisi Tangani Aksi

Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia sesalkan penyerangan aparat Polri ke Sekretariat PII dan mendesak kader yang ditangkap dibebaskan. Namun, pengamat menilai, unjuk rasa dibatasi waktu sehingga tak bisa ditoleransi.

Kompas/Wawan H Prabowo

Patugas kepolisian berupaya menyelamatkan diri dari lemparan batu para remaja yang mengikuti aksi unjuk rasa untuk menolak RUU Cipta Kerja yang telah disetujui untuk disahkan menjadi UU oleh DPR di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Pihak DPR menyampaikan bahwa draf UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang telah disetujui dalam rapat paripurna minggu lalu itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10/2020) ini.

JAKARTA, KOMPAS — Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia atau PB PII menyesalkan penyerangan aparat kepolisian ke Sekretariat PII di Jakarta. PB PII mendesak agar 10 kader yang ditangkap aparat kepolisian segera dibebaskan.

Ketua Umum PB PII 2017-2020 Husin Tasrif Makrup, Rabu (14/10/2020), di Jakarta, mengatakan, kepolisian tidak seharusnya menggunakan cara-cara represif dengan dalih apa pun sebagaimana terjadi di Sekretariat PII di Jalan Menteng Raya 58, Jakarta Pusat, 13 Oktober malam.

Baca juga: Polda Metro Tetapkan 87 Tersangka Terkait Rusuh Demo RUU Cipta Kerja

”Kami mengecam keras aksi penyerangan, penganiayaan, dan diskriminasi terhadap pengurus PII yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada 13 Oktober 2020 di Sekretariat PII,” kata Husin.

Kami mengecam keras aksi penyerangan, penganiayaan, dan diskriminasi terhadap pengurus PII yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada 13 Oktober 2020 di Sekretariat PII.

Husin menjelaskan, pada 13 Oktober 2020 sekitar pukul 20.00, sekelompok aparat kepolisian masuk ke Sekretariat PB PII dan PW PII. Aparat berdalih menyisir massa aksi tolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang terlibat kerusuhan.

Kemudian, tiba-tiba aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah Sekretariat PB PII dan PW PII yang menyebabkan beberapa pengurusnya masuk ke dalam kantor untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, pintu kantor didobrak yang diikuti dengan pemukulan, penganiayaan, dan perusakan Sekretariat PB PII.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) membersihkan sisa amuk massa pascademonstrasi menolak disahkannya RUU Cipta Kerja di Halte Bus Transjakarta Sentral Senen, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2020). Sejumlah bangunan dibakar massa, Kamis (8/10/2020), di kawasan tersebut, antara lain Halte Bus Transjakarta Koridor 2 Senen, Halte Bus Transjakarta Sentral Senen, gedung eks bioskop Grand Theater, dan tiga ruko.

Menurut Husin, para pengurus PB PII dan PW PII yang tidak terlibat aksi dan berada di sekretariat turut diserang dan dipukul serta diangkut ke Polda Metro Jaya. Beberapa dari mereka terluka di bagian kepala. Terdapat 10 kader dan pengurus PII yang ditangkap aparat.

Oleh karena itu, lanjut Husin, PB PII mendesak Kepala Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan pengurus PII yang ditangkap tersebut. PB PII juga mendesak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan penjelasan atas terjadinya insiden tersebut serta memberikan sanksi tegas kepada oknum aparat kepolisian yang telah melakukan aksi penyerangan, penganiayaan, dan diskriminasi terhadap pengurus PII.

”Kepada para pengurus dan kader Pelajar Islam Indonesia (PII) di seluruh Indonesia untuk tetap menahan diri dalam menyikapi insiden ini, tidak mengambil tindakan di luar akal sehat dan di luar koridor konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Husin.

Kompas/Wawan H Prabowo

Para remaja mengikuti aksi unjuk rasa untuk menolak RUU Cipta Kerja yang telah disetujui untuk disahkan menjadi UU oleh DPR di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Pihak DPR menyampaikan bahwa draf UU Cipta Kerja setebal 812 halaman yang telah disetujui pada rapat paripurna minggu lalu itu akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/10/2020) ini.

Dibatasi waktu

Penyampaian pendapat dalam unjuk rasa adalah perbuatan legal yang dilindungi undang-undang. Meski demikian, dalam menyampaikan aksi unjuk rasa dibatasi waktu.

Secara terpisah, pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, berpandangan, pada dasarnya penyampaian pendapat dalam unjuk rasa adalah perbuatan legal yang dilindungi undang-undang. Meski demikian, dalam menyampaikan aksi unjuk rasa dibatasi waktu.

Baca juga: Pelajar Bekasi Dicegah Demo ke Jakarta, Elsam Nilai Ada Kontradiksi dalam Penanganan Unjuk Rasa

Dalam perspektif itu, aksi unjuk rasa yang terjadi pada malam hari tentu tidak bisa ditoleransi. Meski demikian, juga harus dipastikan elemen atau kelompok yang masih melakukan aksi unjuk rasa pada malam hari.

”Maka, kepolisian terus dituntut untuk transparan dan profesional dalam penanganan aksi ini. Ukuran profesional di sini adalah kecepatan penuntasan kasus dan ketepatan memberikan informasi yang benar,” kata Bambang.

Sementara itu, hingga Rabu sore, Humas Polda Metro Jaya dan Mabes Polri masih belum memberikan penjelasan terkait penyerbuan ke Sekretariat PII pada Selasa malam kemarin.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Ratusan mahasiswa, buruh, dan pelajar membakar ban saat demo menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (12/10/2020). Pendemo mendesak agar RUU Cipta Kerja yang disetujui DPR tidak disahkan menjadi undang-undang.