Dinilai Kurang Serius, Ketidakpercayaan kepada Pemerintah Muncul

Ketidakpercayaan warganet atas keseriusan pemerintah menangani pandemi Covid-19 muncul dalam percakapan di linimasa media sosial. Pemerintah dinilai perlu mengintensifkan 3T yang dibarengi dengan gerakan 3M dari warga.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Salah satu unggahan tentang anjuran untuk melakukan kampanye pilkada secara daring lewat media sosial di akun Instagram @politiq.comel yang diakses dari Jakarta, Sabtu (26/9/2020). Kampanye daring melalui media sosial bisa meminimalkan penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Melawan Covid-19 tak bisa hanya mengandalkan ketaatan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan), tetapi semestinya ada keseriusan pemerintah dalam pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan (3T/testing, tracing, treatment). Hanya saja, hal ini masih sangat kurang sehingga kepercayaan publik tidak terbentuk, rantai penularan Covid-19 pun sulit diputus.

Dalam analisis Drone Emprit dari cuitan warganet sepanjang 14 September-13 Oktober 2020, percakapan mengenai Covid-19 dan pemerintah berkisar 10.000 sampai mendekati 30.000 cuitan. Namun, pada 4 Oktober, memang terdapat penurunan yang cukup signifikan karena pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR sehari setelahnya.

Dari percakapan warganet ini, pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mendapati ketidakpercayaan kepada pemerintah ini tampak pada beberapa hal, seperti kabar banyaknya kasus positif Covid-19 yang disembunyikan dan pilkada yang terus dilangsungkan di tengah pandemi.

Baca juga: Polemik ”Diagnosiskan” Covid-19

Kritik tokoh nasional, seperti Emil Salim yang menegaskan disiplin penduduk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M), semestinya disertai dengan disiplin pemerintah dalam memeriksa penduduk, melacak jejak kontak kasus, dan merawat pasien (3T). Selain itu, cuitan Emil Salim yang juga kuat dipantulkan ulang adalah mengenai sindiran bahwa semestinya pemerintah dan DPR bisa serius menangani Covid-19 seperti dalam merampungkan RUU Cipta Kerja.

”Kenapa retweet konten itu tinggi? Kadang masyarakat merasa terwakili dengan postingan semacam itu,” tutur Ismail dalam diskusi daring bertajuk ”Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat” yang diselenggarakan Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Rabu (14/10/2020).

Cuitan Emil Salim yang juga kuat dipantulkan ulang adalah mengenai sindiran bahwa semestinya pemerintah dan DPR bisa serius menangani Covid-19 seperti dalam merampungkan RUU Cipta Kerja.

Kendati ketidakpercayaan cukup kuat muncul di linimasa, Ismail menambahkan, informasi dari BNPB tetap dijadikan referensi. Karenanya, BNPB dinilai cukup berhasil dalam komunikasi di media sosial.

Survei KedaiKOPI terhadap 803 responden yang berprofesi sebagai karyawan di DKI Jakarta juga mendapati bahwa kepercayaan masyarakat kepada Satgas Covid-19 masih relatif baik. Dalam skala 1-10 dengan 10 sebagai nilai kepercayaan tertinggi, Satgas Covid-19 mendapatkan rata-rata 6,2, diikuti gubernur 5,9, dan BNPB/BPBD 5,9. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya di posisi terakhir dengan nilai rata-rata 5,7 dan 5,6.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Warga mendaftarkan diri untuk mengikuti tes usap di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/10/2020). Laboratorium yang baru diresmikan pada 15 September ini berfungsi untuk menguji sampel usap PCR dari puskesmas dan rumah sakit di Surabaya. Dalam sehari, laboratorium tersebut mampu menguji hingga 3.500 sampel.

Kendati masih ada sebagian masyarakat yang cukup percaya kepada pemerintah, menurut psikolog Liza M Djaprie, sikap dan komunikasi pemerintah tetap sangat menentukan. Informasi yang disampaikan dan cara pemerintah merespons akan membentuk kepercayaan atau sebaliknya. Apabila pemerintah merespons masalah ini dengan sesuatu yang malah menimbulkan pertanyaan atau justru kontradiktif, tentu sikap ini bisa malah meningkatkan kecemasan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Pascapandemi, Perempuan Akan Tersisih dari Perkantoran

Indikasi masalah

Epidemiolog yang juga pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, dr Budi Sujatmiko, juga mengingatkan, bila penanganan Covid-19 yang dikenal dengan 3T dilakukan dengan benar, penambahan kasus akan melandai dan rantai penularan bisa diputus.

Berkaca dari Korea Selatan dan Selandia Baru, pemerintahnya serius dengan 3T dan tidak mengandalkan vaksin yang masih dalam masa uji. Mereka bisa memutus rantai penularan Covid-19.

Berkaca dari Korea Selatan dan Selandia Baru, pemerintahnya serius dengan 3T dan tidak mengandalkan vaksin yang masih dalam masa uji. Mereka bisa memutus rantai penularan Covid-19. Namun, di Indonesia, akhir wabah menjadi tak bisa diprediksi.

Fluktuasi penambahan kasus Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda akan melandai. Saat ini, penambahan kasus positif Covid-19 perhari berkisar 3.000-4.000 kasus. Selain itu, banyak tenaga kesehatan yang meninggal karena terinfeksi Covid-19.

”Ini indikasi ada masalah dalam penanganan virus korona baru ini,” tambah Budi.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker secara benar terjaring operasi yustisi di persimpangan patung Arjuna Wiwaha, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (9/10/2020). Kegiatan itu digelar untuk menjaring pengguna jalan yang tidak menggunakan masker secara benar. Kampanye penerapan protokol kesehatan terus dilakukan untuk meredam laju pandemi

Meski demikian, persepsi publik atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo selama pandemi ini dalam survei KedaiKOPI masih relatif baik. Rata-rata tingkat kenyamanan masyarakat dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi adalah 5,72 dari skala 1-10. Selain itu, responsen yang memberi nilai 6-10 masih berkisar 62,6 persen, sedangkan 37,4 persen lainnya memberi nilai 0-5.

Pengajar Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina yang juga Pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai, 62 persen responden yang merasa nyaman dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama pandemi sesungguhnya modal yang bisa ditingkatkan. Masyarakat dinilai tak punya pilihan lain, kecuali percaya kepada pemerintah. Namun, sesungguhnya masih banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Sebanyak 62 persen responden yang merasa nyaman dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama pandemi sesungguhnya modal yang bisa ditingkatkan. Masyarakat dinilai tak punya pilihan lain, kecuali percaya kepada pemerintah.

Sekretaris Jenderal PMI Sudirman Said mengharap tak ada yang saling menyalahkan dalam mengatasi Covid-19. Semua harus berperan sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Gerakan 3T oleh pemerintah dan 3M oleh masyarakat masih sangat relevan dan harus menjadi gerakan nasional. Pemerintah juga harus melibatkan masyarakat, membangun kepercayaan, dan berbagi tanggung jawab. Dengan demikian, pandemi akan bisa diatasi.