Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan, pemangkasan eselon sebanyak 29.000 jabatan menjadi fungsional mampu menghemat anggaran hampir Rp 50 triliun. Namun, anggaran kinerja sebagai penggantinya lebih besar Rp 75,3 triliun.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemangkasan eselon III, IV dan V sebanyak 29.000 orang atau jabatan menjadi pejabat fungsional mampu menghemat anggaran hampir Rp 50 triliun. Namun, penggemukan anggaran juga tak terelakkan akibat perubahan tunjangan kinerja sebagai penggantinya. Penambahan anggaran tersebut diperkirakan mencapai Rp 75,3 triliun.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Tjahjo Kumolo dalam rapat dengan Komisi II DPR, Senin (5/10/2020), mengatakan, setelah dikalkulasikan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pemangkasan eselon 3 hingga eselon 5 diperkirakan bisa menghemat anggaran negara hampir Rp 50 triliun.
Namun, lanjut Tjahjo, tetap ada alokasi penambahan anggaran yang harus dikeluarkan ketika aparatur sipil negara tersebut beralih menjadi pejabat fungsional. Sebab, itu juga akan terjadi perubahan tunjangan kinerja terhadap 29.000 pejabat eselon III, IV, dan V. Penambahan anggaran tersebut diprediksi mencapai Rp 75,3 triliun. Angka Rp 75,3 triliun juga masih kalkulasi kasar dan belum dihitung secara rinci.
”Sebagai pejabat fungsional, tunjangan kinerja yang diperoleh bisa lebih besar. Sementara kebutuhan untuk membayar tunjangan kinerja seluruh pejabat fungsional itu pun membesar," ujar Tjahjo di depan anggota Dewan.
”Sebagai pejabat fungsional, tunjangan kinerja yang diperoleh bisa lebih besar. Sementara kebutuhan untuk membayar tunjangan kinerja seluruh pejabat fungsional itu pun membesar.”
Saat dikonfirmasi seusai rapat, Tjahjo menjelaskan, jumlah penambahan anggaran belum pasti. Sebab, itu masih penghitungan kasar berdasarkan potensi tunjangan kinerja ASN yang dihitung berdasarkan angka paling tinggi.
Namun, menurut Tjahjo, dampak anggaran itu telah diperhitungkan secara matang. Sebab, ke depan akan ada efisiensi anggaran. Apalagi, setelah ada pandemi Covid-19, ASN bisa bekerja dari rumah atau dari kantor.
”Pasti belanja anggaran akan semakin efisien,” katanya.
Secara terpisah, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan dan RB Rini Widyantini menyampaikan, tak heran dampak anggaran besar karena lebih dari 29.000 jabatan yang dirampingkan atau dihapus.
Saat ini proses penyederhanaan birokrasi sudah mencapai 70 persen. Tjahjo mengakui terdapat satu kementerian yang masih sulit melakukan penyederhanaan birokrasi, yakni Kementerian Pertahanan (Kemhan). Sebab, formasi di kementerian itu bukan ASN, melainkan TNI. "Yang lain sudah 70 persen lebih, tetapi Kemhan baru 12 persen," ujar Tjahjo.
Seleksi CPNS
Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana juga memaparkan proses seleksi calon pegawai negeri sipil yang telah dilanjutkan tahapannya. Sebelumnya, seleksi ditunda akibat pandemi Covid-19.
Tahapan seleksi CPNS saat ini adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Seleksi tersebut seharusnya digelar pada 17 Maret 2020, tetapi ditunda mulai tanggal 1-12 Oktober 2020.
Bima mengatakan, sejauh ini pelaksanaan SKB dapat berjalan dengan lancar. Seluruh peserta mengikuti protokol kesehatan dengan baik.
Berdasarkan data BKN per 1 Oktober 2020, dari total 336.468 peserta yang berhak mengikuti SKB, yang telah mengikuti tes sebanyak 266.912 peserta.
”Masih ada sekitar 10 persen lagi, yang mudah-mudahan segera bisa diselesaikan pada 12 Oktober nanti,” ucap Bima.
”Tahapan seleksi CPNS saat ini adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Seleksi tersebut seharusnya digelar pada 17 Maret 2020, tetapi ditunda mulai tanggal 1-12 Oktober 2020"
Bima menegaskan, tak ada diskriminasi dalam seleksi CPNS. Peserta yang terdeteksi reaktif atau positif Covid-19 berhak untuk mengikuti tes. Ia menyebutkan, tim panitia telah menyiapkan ruangan khusus bagi mereka agar mengikuti tes dengan prosedur protokol kesehatan yang ketat.
Data dari BKN, pasien yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 177 orang, peserta reaktif sebanyak 97 orang, dan peserta dengan suhu di atas 37,3 derajat celsius sebanyak 59 orang.
Hasil seleksi akan diumumkan pada 30 Oktober. Selanjutnya, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS akan dilakukan pada 1-30 November 2020. ”Mudah-mudahan, pada Januari 2021 bisa kami selesaikan semua,” kata Bima.