Penetapan Pasangan Calon Berlangsung Saat Kerawanan Naik

Komisi Pemilihan Umum di daerah pada Rabu (23/9/2020) ini akan menetapkan pasangan calon peserta Pilkada 2020. Hal ini berlangsung saat kasus Covid-19 masih tinggi sehingga meningkatkan kerawanan pilkada.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Calon gubernur Sulawesi Utara, Vonnie Anneke Panambunan, menandatangani pernyataan sikap mendukung Pilkada 2020 yang damai dan sehat di Manado, Selasa (22/9/2020). Kepolisian Daerah, KPU, dan Bawaslu Sulut meminta para calon berkomitmen menegakkan protokol kesehatan selama Pilkada 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Menyusul keputusan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan penyelenggara pemilu untuk tak menunda tahapan Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum di daerah pada Rabu (23/9/2020) ini akan menetapkan pasangan calon peserta pilkada. Tahapan itu berlangsung saat tingkat kerawanan pilkada meningkat akibat terus bertambah dan meluasnya kasus Covid-19.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 hasil pemutakhiran yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Selasa (22/9/2020), menunjukkan peningkatan signifikan jumlah daerah yang masuk kategori rawan tinggi dalam konteks pandemi. Pada IKP Juni 2020, ada 27 kabupaten/kota yang berkategori rawan tinggi. Namun, setelah dimutakhirkan pada September, 50 kota/kabupaten berkategori rawan tinggi.

Pemutakhiran data IKP menggunakan sejumlah indikator, antara lain penyelenggara pemilu yang terinfeksi Covid-19 dan atau meninggal akibat Covid-19. Selain itu juga lonjakan jumlah pasien dan korban meninggal akibat Covid-19 serta penolakan Pilkada 2020 oleh warga dan tokoh masyarakat.

Baca juga : Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, Tingkat Kerawanan Meningkat

”Indeks kerawanan pemilu dalam konteks pandemi meningkat menjelang tahapan kampanye. Bawaslu sudah membuat rekomendasi, di antaranya penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon (paslon) dilakukan secara daring,” kata anggota Bawaslu, M Afifuddin.

Penetapan pasangan calon

Pilkada 2020 yang berlangsung di 270 daerah dijadwalkan pada 9 Desember. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta kelompok masyarakat sipil telah mendorong penundaan pilkada karena masih tingginya penularan Covid-19.

Berdasarkan data satgas Covid-19, Selasa, ada penambahan 4.071 kasus positif Covid-19.

Setelah tahapan penetapan pasangan calon pada 23 September, sehari kemudian ada pengundian nomor urut pasangan calon. Setelah itu, kampanye digelar pada 26 September-5 Desember.

Di Surabaya, Jawa Timur, bakal calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, berjanji tak mengerahkan massa saat pengundian nomor urut pasangan calon. Adapun bakal calon wali kota Surabaya, Machfud Arifin, mengatakan, pihaknya akan mengadakan pengumpulan massa sebagai bentuk syukur penetapan calon dan pengundian nomor urut. Massa akan dikerahkan di lokasi yang ditentukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Suasana dDeklarasi Koalisi Perubahan Purbalingga Maju yang mengusung bakal calon bupati Purbalingga, M Sulhan Fauzi, dan bakal calon wakil bupati Purbalingga, Zaini Makarim Supriyatno, di Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah, seusai pendaftaran di KPU Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (6/9/2020). Kerumunan tidak terhindarkan.

Di Manado, Sulawesi Utara, bakal calon gubernur Sulut, Olly Dondokambey, mengatakan, pihaknya sudah mengimbau partai politik pengusung melakukan upaya pemenangan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Adapun bakal calon gubernur Vonnie Anneke Panambunan menyampaikan, upaya menjaga kesehatan masyarakat jadi hal utama dalam pilkada.

Di sisi lain, calon pemilih berharap calon kepala daerah menaati protokol kesehatan. Jerson Ghite (45), warga Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, misalnya, meminta tim sukses dan pasangan calon yang hendak berkampanye ke kampung-kampung lebih dulu menjalani tes Covid-19.

Kritik masyarakat sipil

Kemarin, gabungan kelompok masyarakat sipil mengkritik sikap pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu yang melanjutkan tahapan Pilkada 2020. Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity, Hadar Nafis Gumay, menuturkan, kerumunan massa pada tahapan pendaftaran 4-6 September harus jadi pembelajaran. Massa tak terkontrol dan tak mematuhi protokol kesehatan.

Menurut dia, keputusan melanjutkan pilkada di tengah pandemi akan menjadi problem besar ketika tak ada penataan menyeluruh Undang-Undang Pilkada.

KOMPAS/INGKI RINALDI

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity, Hadar Nafis Gumay, Jumat (11/10/2019).

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta pimpinan partai politik menyampaikan kepada kadernya di daerah tentang larangan pengumpulan massa. Pengumuman penetapan pasangan calon hanya akan dilakukan melalui situs KPU. Pengumuman juga akan ditempel di kantor KPU daerah. Selain itu, dalam tahapan pengundian nomor urut, KPU hanya mengundang pasangan calon dan ketua tim pemenangan kampanye.

Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan, menurut Mahfud, KPU akan merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Revisi bertujuan melarang arak-arakan, rapat umum, dan pertemuan terbatas yang melebihi jumlah tertentu. Kampanye diarahkan melalui sarana daring. Terkait penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan, penegakan akan bertumpu pada kewenangan Polri.

Kemarin, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengirim surat menginstruksikan DPD dan DPC PDI-P yang menggelar pilkada serta calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang diusung PDI-P memenuhi protokol pencegahan Covid-19 di semua tahapan pilkada. Dalam surat itu juga disebutkan, anggota dan kader partai yang melanggar protokol kesehatan akan diberi sanksi secara berjenjang.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan terkait penyelenggaraan rapat kerja nasional di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (21/12/2019).

Adapun Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, peringatan sangat mungkin diberikan kepada kader yang tak menaati protokol kesehatan atau melakukan perbuatan yang memicu penularan Covid-19 dalam pilkada.

(BOW/REK/DEA/NTA/FRN/REN/FLO/COK/EDN/MEL/XTI/WER/SYA/OKA/RAM/DKA/CIP)