Muktamar Ke-34 PBNU Ditunda sampai Tahun 2021

PBNU menunda pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU hingga tahun 2021. Semula, muktamar akan digelar di Lampung, Oktober. Pandemi Covid-19 yang belum selesai dan keselamatan umat menjadi alasan penundaan.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Ilustrasi. Sebanyak 1923 peserta Hadra menyemarakkan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Alun-Alun Jombang, Senin (3/8/2015). Acara ini di gelar oleh Ikatan Seni Hadra Indonesia (Hadra Ishari). Bilangan peserta Hadra sebanyak 1923 ini sebagai pelambang lahirnya NU pada tahun 1923.

JAKARTA, KOMPAS — Muktamar Ke-34 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menurut rencana ditunda sampai akhir tahun 2021 karena kasus Covid-19 yang terus melonjak. Keputusan itu diambil karena Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU ingin mengutamakan keselamatan bersama.

PBNU bahkan sebelumnya juga menyerukan penundaan Pilkada 2020 karena dianggap berisiko memunculkan klaster baru Covid-19.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dalam acara konferensi besar (konbes) PBNU yang digelar secara daring, Rabu (23/9/2020), mengatakan, Muktamar Ke-34 PBNU sedianya dilangsungkan pada 22-27 Oktober di Provinsi Lampung. Namun, karena kasus positif Covid-19 terus naik, organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia itu memutuskan menunda muktamar.

Untuk pelaksanaan musyawarah nasional atau konsbes pun pertama kali digelar secara daring. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lonjakan kasus positif Covid-19 membuat semua pihak harus mencegah penularan Covid-19.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj

”Ini bukan karena kurang tawakal, tetapi justru ikhtiar menjaga keselamatan bersama. Ternyata NU bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya dan tidak ketinggalan zaman,” kata Said.

Selama pandemi, sejumlah tokoh, ustaz, dan kiai NU pun banyak yang dilaporkan terpapar Covid-19. Said Aqil menyebutkan, sejumlah kiai dan pengurus pondok pesantren di Banten, Jombang, dan Sidoarjo, Jawa Timur, serta Lombok, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan positif Covid-19. Bahkan, ada beberapa yang meninggal karena Covid-19.

Selama pandemi, sejumlah tokoh, ustaz, dan kiai NU pun banyak yang dilaporkan terpapar Covid-19.

Di lingkup pemerintahan, beberapa pejabat di Kementerian Agama juga terpapar. Di DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang menjabat Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta juga meninggal karena Covid-19. Beberapa pejabat di lingkup Pemprov DKI juga terkonfirmasi positif Covid-19.

”Ini yang kita tahu, yang tidak kita tahu mungkin masih banyak lagi. Oleh karena itu, belum memungkinkan lakukan muktamar. PBNU sudah mengirimkan surat penundaan kepada 33 PWNU di Indonesia,” kata Said.

Baca juga : NU Lahir Menjawab Tantangan Peradaban

Kompas

Sidang pleno yang digelar di Alun-alun Jombang, Minggu (2/8/2015), mengagendakan pembahasan tata tertib Muktamar Ke-33 PBNU. Sidang pleno pertama ini diikuti sekitar 3.000 peserta dari seluruh Indonesia, berlangsung 1-5 Agustus 2015.

Dari surat yang sudah dikirimkan PBNU itu, lebih dari separuh PWNU di daerah sudah memberikan balasan persetujuan penundaan. PBNU akan menunggu respons dari PWNU lain yang belum mengirimkan balasan. Dalam konbes kali ini, salah satu agenda utama memutuskan penundaan Muktamar Ke-34.

Pertimbangan penundaan muktamar semata-mata didasarkan oleh aspek kesehatan, keselamatan jiwa, dan kemanusiaan.

Said juga memastikan bahwa pertimbangan penundaan muktamar semata-mata didasarkan oleh aspek kesehatan, keselamatan jiwa, dan kemanusiaan. Sebagai ketua umum PBNU, dia tidak memiliki agenda tersembunyi lainnya, misalnya untuk memperpanjang masa jabatan selama satu tahun. Dia berharap seluruh anggota PBNU di daerah dapat menyikapi keputusan itu dengan arif dan bijaksana.

”Mari semuanya bersikap tulus, ikhlas. Sebab, ini kepentingan keselamatan warga NU, juga bangsa. Sama sekali tidak ada kepentingan saya dalam hal ini,” kata Said.

Bantu atasi dampak pandemi

Selama pandemi Covid-19, PBNU juga telah bergerak membantu menangani dampak penularan penyakit akibat virus SARS-CoV-2 itu. Melalui NU Peduli, NU telah menyalurkan uang senilai lebih kurang Rp 292 miliar. Uang itu disalurkan untuk kerja kemanusiaan, seperti pendirian posko peduli Covid-19, penyemprotan disinfektan, instruksi protokol masjid, sistem informasi Covid-19, bantuan alat pelindung diri (APD), tes cepat massal, hingga 22 rumah sakit NU yang menjadi rujukan pasien Covid-19.

”Bantuan itu telah disalurkan kepada 57 juta penerima manfaat di 227.887 titik satgas NU Peduli Covid-19 yang tersebar di 302 kota/kabupaten di 32 provinsi,” kata Said.

Baca juga : Peluncuran Koin Muktamar NU

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pesepeda mengamati mural ajakan melawan Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan di kolong jalan layang Rawa Panjang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (20/9/2020). Kebutuhan menjaga kebugaran dengan terus bergerak akan meningkatkan sistem imun semakin penting dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang hadir dalam konbes virtual itu menyampaikan dukacita dan empati kepada seluruh anggota NU yang terpapar Covid-19. Ma’ruf mendoakan agar yang telah wafat diterima di sisi Allah SWT. Ma’ruf juga berdoa agar yang dinyatakan positif dapat diberikan kesembuhan.

Melihat situasi krisis yang masih terus berjalan itu, Ma’ruf juga mengapresiasi keputusan PBNU menunda muktamar. Menurut dia, keputusan itu sudah tepat. Sikap dan pertimbangan PBNU sesuai dengan semangat menjaga keselamatan jiwa bersama. Menurut dia, keselamatan jiwa adalah hal yang harus diutamakan dalam situasi pandemi ini.

”Dahulukan upaya penangkalan, selamatkan jiwa manusia. Meletakkan kelangsungan hidup sama pentingnya dengan keberlangsungan ekonomi, keduanya harus berjalan seimbang,” kata Ma’ruf.

Pandemi Covid-19 adalah krisis yang tidak ada bandingannya dan tidak dibayangkan sebelumnya. Tidak ada satu pun negara yang siap menangani pandemi Covid-19.

Ma’ruf Amin menjelaskan, pandemi Covid-19 adalah krisis yang tidak ada bandingannya dan tidak dibayangkan sebelumnya. Tidak ada satu pun negara yang siap menangani pandemi Covid-19.

Pandemi juga menunjukkan betapa lemahnya tata kelola kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Wapres Amin, pemerintah tidak mungkin mengatasi pandemi ini sendirian. Diperlukan kerja sama, gotong royong sesama pemangku kepentingan untuk penanganan Covid-19. Ma’ruf juga berterima kasih kepada PBNU yang telah ikut berkontribusi menangani dampak pandemi Covid-19 melalui program NU Peduli. Melalui program itu, NU telah melakukan tugas dan tanggung jawab kemanusiaan.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas mengampanyekan tentang keselamatan dan kesehatan perjalanan selama pandemi Covid-19 kepada penumpang yang baru mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (18/9/2020).

Sementara itu, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar berpesan bahwa semua anggota PBNU untuk tetap berpandangan dan berprasangka baik di tengah pandemi yang meluluhlantakkan sendi kehidupan. Menurut dia, seluruh pihak hendaknya dapat mengambil hikmah dari ujian yang diberikan Allah SWT ini. Pandemi Covid-19 telah menginfeksi ratusan ribu orang. Ada yang meninggal, tetapi atas izin dari Allah SWT juga ada yang sembuh dari virus tersebut. Oleh karena itu, semua pihak diminta berkomitmen dalam pencegahan penularan penyakit. Selain itu memperbanyak bermunajat, berdoa meminta kesembuhan.

”Semoga dalam waktu dekat vaksin Covid-19 segera ditemukan dan bisa mengatasi masalah krisis kesehatan masyarakat yang terjadi,” ujar Miftachul.

Karena krisis yang dialami ini sangat serius, pihaknya juga meminta agar kegiatan-kegiatan yang memicu kerumunan, seperti acara besar di pondok pesantren, dapat ditunda. Demikian juga pelaksanaan ibadah, seperti salat berjemaah, diminta mengikuti protokol kesehatan. Ia sepakat dengan penundaan pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU. Sebagai Muslim yang taat, penundaan dilakukan semata-mata untuk mencegah penularan wabah penyakit.

”Semua pihak berperan menjaga keselamatan dan kemaslahatan bersama. PBNU harus menaati peraturan pemerintah yang melarang adanya kerumunan massa,” ujar Miftachul.