Atasi Pandemi Covid-19, GP Ansor Minta Pemerintah Prioritaskan Kesehatan

Pemerintah diminta memprioritaskan aspek kesehatan dan berfokus pada upaya pembatasan penyebaran Covid-19. Realokasi anggaran pun perlu dilakukan untuk mengutamakan penyediaan jaring pengaman ekonomi.

GP ANSOR

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas berbicara dalam Konferensi Besar XXXIII Gerakan Pemuda (GP) di Minahasa, Sulawesi Utara, yang ditutup pada Minggu (20/9/2020). Dalam hasil rekomendasi konferensi tersebut, pemerintah diminta mengutamakan penanganan kesehatan di masa pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta memprioritaskan aspek kesehatan dan berfokus pada upaya pembatasan penyebaran Covid-19. Lalu, realokasi anggaran perlu dilakukan untuk mengutamakan penyediaan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat yang terdampak.

Bahkan, pemerintah diminta becermin kepada negara-negara yang sudah berhasil mengurangi penyebaran Covid-19 dan mengadopsinya sebagai metode penanganan di Indonesia.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, pandemi Covid-19 adalah krisis kesehatan, di mana semua kebijakan harus mempertimbangkan kesehatan sebagai prioritas utama.

Baca juga: Iqbal Elyazar: Jadikan Epidemiologi Memandu Indonesia

”Pemerintah diminta belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil membatasi penyebaran Covid-19, pengambil kebijakan harus terus-menerus mengevaluasi pendekatan yang dijalankan dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dan menyesuaikannya dengan kearifan lokal,” kata Gus Yaqut, sapaannya, dalam rekomendasi hasil Konferensi Besar XXXIII Gerakan Pemuda (GP) yang digelar di Minahasa, Minggu (20/9/2020).

Gus Yaqut mengatakan, untuk menanggulangi dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif, pemerintah diharapkan menyusun ulang prioritas kebijakan dan anggaran untuk memastikan masyarakat tetap memiliki daya beli guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

”Program-program pembangunan diprioritaskan kepada program pemberdayaan dan jaring pengaman ekonomi untuk masyarakat,” kata Gus Yaqut.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Uang bantuan sosial tunai yang diterimakan ke warga di Kantor Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/9/2020). Kantor kelurahan ini melayani sebanyak 1.022 warganya yang terdata memperoleh bantuan. Untuk mengantisipasi penumpukan karena banyaknya jumlah warga yang terdata, pihak kelurahan menerapkan sistem penjadwalan pada jam tertentu untuk setiap tiga RW dari jumlah total 20 RW di keluarahan ini.

Segala kebijakan ini, menurut Gus Yaqut, diharapkan diimplementasikan dengan merangkul para ahli dan pemimpin masyarakat untuk dapat menyentuh seluruh lapisan mayarakat tanpa memunculkan ketakutan yang berlebihan dari rakyat Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Tetap Prioritaskan Penanganan Kesehatan di Masa Pandemi

Rekomendasi GP Ansor untuk mengutamakan kesehatan ini konsisten dengan sikap yang diambil oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Minggu (20/9).

Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, PBNU meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah, dan DPR untuk menunda pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.

Baca juga: PBNU Desak Pemerintah Tunda Pilkada Serentak 2020

”Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” tulis pernyataan tersebut.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, Christiany Euginia Paruntu (kiri) dan Sehan Salim Landjar, berjalan menuju Kantor KPU Provinsi Sulut di Manado, Sulawesi Utara, untuk menyerahkan berkas pendaftaran, Minggu (6/9/2020). Kedatangan pasangan itu diiringi arak-arakan massa berjumlah ratusan orang sehingga protokol kesehatan pencegahan Covid-19 terabaikan.

PBNU memahami bahwa ada regulasi terkait pengerahan massa, tetapi terbukti kini dalam pendaftaran pasangan calon, telah terjadi konsentrasi massa yang rawan jadi kluster penularan.

PBNU juga meminta anggaran pilkada direlokasi untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.

NU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat. Namun, karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengetaskan krisis kesehatan.

Seperti diketahui, pilkada serentak dijadwalkan digelar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember 2020. (*)