Infrastruktur di Perbatasan Perlu Dimanfaatkan secara Optimal
Infrastruktur yang dibangun pemerintah di wilayah perbatasan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan ekonomi warga. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Oleh
Norbertus Arya Dwiangga Martiar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur secara fisik dan nonfisik di wilayah perbatasan masih menjadi prioritas pemerintah. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut perlu diikuti dengan strategi pemanfaatan agar tidak sia-sia.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang juga Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud MD mengatakan, kedudukan wilayah perbatasan sangat penting dalam kerangka teritorial, menjaga keutuhan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dan membangun kesejahteraan.
”Membangun kesejahteraan masyarakat tidak hanya membangun batas-batas yang kokoh secara fisik di perbatasan, tetapi juga akan bermanfaat ketika kita membangun kesejahteraan sosial,” kata Mahfud dalam webinar bertajuk ”Mengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Menuju Indonesia Maju” yang diselenggarakan BNPP, Kamis (17/9/2020).
Kedudukan wilayah perbatasan sangat penting dalam kerangka teritorial, menjaga keutuhan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila, dan membangun kesejahteraan.
Menurut Mahfud, merujuk pada perintah Presiden, pembangunan wilayah perbatasan salah satunya dilakukan dengan membangun pos lintas batas negara (PLBN). PLBN itu harus dimanfaatkan agar menjadi titik baru untuk menumbuhkan ekonomi, semisal melalui ekspor.
Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian mengatakan, wilayah Indonesia yang luas dengan garis perbatasan yang panjang memang menjadi tantangan tersendiri dalam hal pengawasan. Dalam konsep Nawacita Presiden Joko Widodo, pembangunan wilayah perbatasan menjadi prioritas melalui konsep membangun dari pinggiran.
Untuk memperkuat perbatasan, lanjut Tito, pemerintah terus melakukan negosiasi terkait dengan adanya beberapa sengketa perbatasan, baik di darat maupun laut, seperti dengan Malaysia, Timor Leste, dan Singapura.
Wilayah perbatasan juga kaya sumber daya alam beserta potensi ekonominya. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024, terdapat 222 kecamatan di wilayah perbatasan yang akan dikembangkan sesuai karakteristik daerahnya. Demikian pula terdapat 3 PLBN yang akan dijadikan proyek percontohan untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi, yakni PLBN Skouw di Papua, PLBN Motaain di Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Aruk di Kalimantan Barat.
”Presiden ingin PLBN tidak hanya menjadi pos lintas batas, tetapi juga ada kawasan pendukung yang menjadi kawasan strategis ekonomi, termasuk kawasan industri. Bisa untuk memenuhi masyarakat di daerah itu dan untuk menyuplai negara tetangga,” kata Tito.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Basuki Hadimuljono mengatakan, pada 2015-2019, pihaknya telah membangun tujuh PLBN. Kini, Kementerian PUPR berencana untuk membangun 11 PLBN.
Selain membangun PLBN, lanjut Basuki, Kementerian PUPR juga membangun kawasan perbatasan, jalan negara di perbatasan, jalan lingkar di pulau terluar, dan rumah-rumah khusus bagi petugas di perbatasan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga membangun pasar di sekitar kawasan perbatasan.
”PLBN Skouw yang akan menjadi pilot project, di sana ada 456 kios yang sudah siap dan diminta Presiden agar segera dimanfaatkan. Pembangunan infrastruktur di perbatasan bukan untuk gagah-gagahan, tetapi agar menjadi pusat ekonomi dan pusat kesenian seperti di PLBN Motamasin,” kata Basuki.
Kementerian PUPR juga membangun kawasan perbatasan, jalan negara di perbatasan, jalan lingkar di pulau terluar, dan rumah-rumah khusus bagi petugas di perbatasan.
Teknologi informasi
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, selain membangun infrastruktur secara fisik, diperlukan juga pembangunan ruang digital di wilayah perbatasan. Saat ini pemerintah telah membangun infrastruktur Palapa Ring berupa jaringan tulang punggung kabel fiber optik sepanjang 348.000 km di daratan dan dasar laut. Selain itu, terdapat pula sembilan satelit yang kini sudah mendukung layanan teknologi informasi di Indonesia.
Menurut Johnny, hal itu belum cukup karena masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum tersedia jaringan 4G yang mendukung layanan data. Hal inilah yang tengah diupayakan agar dapat diselesaikan melalui pembangunan menara pemancar (BTS) yang diselesaikan selambatnya pada akhir 2022, baik oleh pemerintah maupun swasta.
Ke depan, lanjut Johnny, diharapkan infrastruktur tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan maupun di daerah yang terdepan, terpencil, dan tertinggal. Salah satunya dengan mendorong migrasi bagi para pelaku ekonomi untuk masuk dan memanfaatkan ruang digital.
”Kami memahami pentingnya menjaga kedaulatan fisik di seluruh pintu-pintu perbatasan. Maka kami berkomitmen untuk menyelesaikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh wilayah perbatasan,” kata Johnny.