Tunda Pilkada di Daerah, Risiko Penularan Covid-19 Tinggi
Di daerah dengan laju penularan tinggi, pengetatan protokol kesehatan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggarnya tidak lagi memadai. Karena itu, penundaan pilkada secara parsial di daerah berisiko tinggi perlu dilakukan.
Warga menunggu giliran untuk memberikan hak suaranya dalam kegiatan simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di kawasan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Sabtu (12/9/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Penundaan Pilkada 2020 secara parsial di daerah-daerah dengan risiko penularan Covid-19 tinggi dapat dilakukan untuk mencegah hajatan itu menjadi pemicu penyebaran Covid-19. Di daerah dengan laju penularan tinggi, pengetatan protokol kesehatan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggarnya tidak lagi memadai.
Undang-Undang Pilkada memungkinkan kebijakan menunda tahapan pilkada secara parsial tersebut diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono saat dihubungi, Senin (14/9/2020), mengatakan, opsi penundaan pilkada di daerah zonasi merah harus dibuka. Perlu ada indikator rinci dan komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pilkada. Jumlah penyelenggara pemilu yang positif Covid-19 setelah tahap pendaftaran dapat menjadi salah satu indikator.
Menurut Pandu, data zonasi penularan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tak bisa menjadi patokan. Alasannya, data zonasi bergantung pada kapasitas tes massal suatu daerah.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 pada 9 September, dari 309 kabupaten/kota yang terlibat dalam 9 pemilihan gubernur dan 261 pemilihan bupati/wali kota, 14,5 persen masuk kategori risiko tinggi penularan Covid-19. Adapun 49,19 persen masuk risiko penularan sedang, dan sisanya risiko rendah atau tidak terdampak (Kompas, 13/9/2020).
Suasana Deklarasi Koalisi Perubahan Purbalingga Maju yang mengusung bakal calon bupati Purbalingga M Sulhan Fauzi dan bakal calon wakil bupati Purbalingga Zaini Makarim Supriyatno di Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah, seusai pendaftaran di KPU Purbalingga, Jawa Tengah, Minggu (6/9/2020). Kerumunan tidak terhindarkan.
Pada tahapan pendaftaran, 4-6 September, Badan Pengawas Pemilu menemukan banyak pasangan calon melanggar protokol kesehatan dengan arak-arakan dan pengumpulan massa. Kampanye pilkada akan dimulai 26 September.
Berdasarkan data KPU RI, per 11 September, ada 62 bakal calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang positif Covid-19.
Komnas HAM merekomendasikan penundaan pilkada di tengah ancaman Covid-19 yang tinggi. Hal ini dinilai berpotensi melanggar hak untuk hidup, rasa aman, dan kesehatan.
Sikap Komisi II DPR terbelah terkait usulan penundaan parsial itu. Sebagian menilai penundaan parsial mungkin dilakukan. Sebagian lagi memilih pilkada dilanjutkan tetapi dengan pengetatan protokol kesehatan dan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan tetap mengadakan pilkada meskipun telah ada usulan untuk menunda dari sejumlah pihak.
UU membuka peluang
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, mengatakan, selain memikirkan rumusan sanksi lebih tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mempertimbangkan menunda pilkada secara parsial.
Hal itu diatur di Pasal 122 UU No 1/2015 tentang Pilkada yang telah diubah menjadi UU No 10/2016. Penetapan penundaan pemilihan dapat dilakukan KPU tanpa harus meminta pendapat pemerintah dan DPR. ”KPU harus jujur melihat kondisi daerah dan tak membiarkan warga menghadapi risiko,” kata Titi.
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan, pemerintah tak perlu khawatir menunda pilkada dengan alasan akan terjadi kekosongan pemerintahan. Pemerintah bisa menunjuk aparatur sipil negara sebagai penjabat kepala daerah. ”Penjabat juga bisa menandatangani peraturan daerah, APBD,” ucapnya.
Data komprehensif
Direktur Eksekutif Netgrit Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, opsi penundaan pilkada secara parsial dapat diambil ketika ada data komprehensif mengenai penularan Covid-19 di daerah. Basis data komprehensif ini harus diupayakan oleh penyelenggara pemilu. Data dapat diperoleh dengan berkoordinasi lintas instansi seperti Satgas Penanganan Covid-19. Ketika hasilnya menunjukkan banyak daerah masuk zona merah, tidak ada alasan untuk tidak menunda pilkada.
”Lakukan pemeriksaan dulu secara massal, buka data secara transparan kepada masyarakat. Kalau memang banyak daerah masuk kategori merah, ya harus ditunda dulu. Kecuali daerah hijau, saya pikir bisa diupayakan untuk lanjut,” kata Ferry.
Baca juga: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Bisa Atasi Kekosongan Pemerintahan
Mantan komisioner KPU periode 2012-2017 itu juga mengatakan, data komprehensif penularan Covid-19 jangan hanya dilihat dari tingkat kabupaten. Tetapi, seharusnya dapat dilihat hingga ke tingkat kelurahan. Sebab, dia berasumsi, ketika kabupaten atau kota dinyatakan hijau, bisa jadi kecamatan yang di bawahnya berstatus merah sehingga harus ada mekanisme lebih rinci lagi untuk menentukan status zonasi di suatu daerah.
Pengurus Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
”Jangan paksakan diri soal kelanjutan pilkada karena berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan warga. Buat dulu assessment yang komprehensif, baru ambil keputusan,” kata Ferry.
Belum ada indikator
Pandu Riono mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali diminta masukan dalam diskusi mengenai pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Namun, berbagai pihak yang berkepentingan justru ribut dan tidak menghasilkan solusi berarti. Baik dari sisi aturan maupun mekanisme sanksi yang tegas, selalu mendapat penolakan dari berbagai pihak.
Baca juga: Penundaan Pilkada secara Parsial Dimungkinkan
Terkait desakan agar ada penundaan pilkada parsial, anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, KPU belum memutuskan apapun soal penundaan pilkada. Sampai saat ini, KPU tetap melanjutkan tahapan pilkada yang ada. KPU juga berupaya menyosialisasikan agar kandidat, parpol, dan para pendukung di pilkada 2020 dapat tertib menaati protokol kesehatan.
”Semua masukan dari masyarakat akan ditampung, tetapi KPU belum ada keputusan resmi soal itu. KPU tetap melaksanakan tahapan sesuai PKPU No 5/2020. Sembari merumuskan bagaimana upaya antisipasi dan pencegahan agar pilkada bisa berjalan dengan sehat,” kata Dewa Raka.
Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam seminar secara dalam jaringan (webinar) bertemakan ”Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2020”, yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali, Jumat (19/6/2020).
Terkait dengan sanksi yang tegas, menurut Dewa Raka, KPU harus melihat sesuai aturan yang ada. KPU tidak mau mengambil keputusan sepihak yang justru membuat pilkada menjadi ajang represif. Karena itu, kata dia, sanksi diskualifikasi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan sulit dilakukan. Sebab, hal itu tidak diatur dalam regulasi pemilu.
”Soal sanksi diskualifikasi dari mana sumber hukumnya? Ini harus dilihat secara utuh,” kata Dewa Raka.
Penundaan penetapan DCS
Anggota Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi, mengatakan, belum ada rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jatim terkait penundaan pilkada karena dampak Covid-19. Meski 19 kabupaten/kota yang mengikuti pilkada di Jatim masuk zonasi merah dan oranye, Bawaslu tetap melanjutkan tahapan.
Rekomendasi penundaan hanya dilakukan untuk tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) karena ada kendala teknis yang harus ditindaklanjuti.
”Kemarin ada rekomendasi penundaan tetapi hanya untuk tahapan penetapan DPS saja. Ada sejumlah persoalan yang harus ditindaklanjuti yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut antara KPU dan pengawas pemilu,” katanya.
Dua bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan menandatangani pakta integritas komitmen mematuhi protokol kesehatan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di Banjarmasin, Kamis (10/9/2020).
Terkait ketaatan pada protokol kesehatan, Bawaslu Jatim terus berkoordinasi dengan kepolisian agar pelanggar dapat dijerat UU Kekarantinaan Kesehatan. Kepolisian dan Satpol PP yang memiliki kewenangan itu didorong untuk dapat memproses pelanggar secara pidana.