Kasus Covid-19 Didominasi 4 Provinsi di Jawa, Pemda Didorong Tegakkan Disiplin

Pada awal infeksi pertama kasus Covid-19 di Indonesia, memang ada ketidaksiapan. Namun, ini sempat membaik dan penularan bisa dikendalikan. Akhir-akhir ini, peningkatan penularan kasus kembali terjadi secara signifikan.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Wartawan mendaftar untuk mengikuti tes cepat Covid-19 di Kantor PWI Jawa Timur, Surabaya, Kamis (3/9/2020). Kegiatan yang menargetkan 200 peserta tersebut merupakan kerja sama Kantor Staf Presiden, Kelompok RS Siloam, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim.

JAKARTA, KOMPAS — Kasus positif Covid-19 terus meningkat. Sebagian besar kasus terjadi di empat provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pemerintah daerah diminta lebih tegas dalam mendorong masyarakat menerapkan protokol kesehatan, mendeteksi dini, serta mengambil langkah yang diperlukan.

Penambahan kasus di Indonesia per 3 September 2020 mencapai 3.622 kasus. Angka ini menjadikan total kumulatif kasus di Indonesia menjadi 184.268 kasus dengan kasus aktif 44.463 atau 24,1 persen. Jumlah pasien Covid-19 yang sembuh di Indonesia bertambah 2.084 menjadi 132.055 orang atau 71,6 persen dari keseluruhan kasus. Pasien meninggal bertambah 134 menjadi 7.750 orang atau 4,2 persen.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengakui, pada awal infeksi pertama kasus Covid-19 di Indonesia, memang ada ketidaksiapan. Namun, semua sempat membaik dan penularan bisa dikendalikan. Masalahnya, akhir-akhir ini, peningkatan penularan kasus kembali terjadi secara signifikan. Wiku menyebut ini mengkhawatirkan.

”Artinya kita belum berhasil menekan dan mencegah penularan secara konsisten secara nasional. Ini tugas kita semua, tidak hanya pemerintah, tetapi juga warga masyarakat untuk patuh dan disiplin pada protokol kesehatan,” tuturnya dalam keterangan pers secara virtual dari Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/9/2020).

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito

Dalam penambahan kasus 3 September ini, tercatat empat provinsi menjadi kontributor terbesar. Keempat wilayah itu adalah DKI Jakarta dengan 1.359 kasus, Jawa Timur 377 kasus, Jawa Tengah 242 kasus, dan Jawa Barat 238 kasus. Keempat provinsi ini juga secara keseluruhan menyumbang 56 persen kasus dari keseluruhan jumlah kasus Covid-19 secara nasional.

Jumlah kasus Covid-19 di DKI Jakarta meningkat setiap pekan. Sampai 2 September, jumlahnya mencapai 42.041 kasus dengan kasus aktif 9.069 atau 21,57 persen, sedangkan jumlah pasien sembuh 31.741 orang atau 75,5 persen dan jumlah pasien meninggal 1.231 orang atau 2,92 persen.

Kendati penambahan kasus di DKI tinggi, tingkat kesembuhannya tinggi dan angka kematian di DKI relatif rendah. Penambahan kasus yang signifikan ini sejalan dengan kapasitas pemeriksaan yang terus naik, bahkan sudah melebihi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mengharuskan 1 pemeriksaan per seribu warga. Sampai 2 September, sudah 652.021 warga diperiksa di DKI.

Ke depan, kata Wiku, DKI perlu menjaga kinerja pemeriksaan supaya dapat mengetahui jumlah kasus sebenarnya. Protokol kesehatan juga perlu ditegakkan secara ketat.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Keramaian lalu lintas di sekitar Tugu Peti Mati Covid-19 yang berisi angka data akumulasi korban Covid-19 Provinsi DKI Jakarta dan diberi keranda jenazah di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (2/9/2020).

Penambahan kasus di Jawa Barat berfluktuatif dengan tren meningkat. Per 2 September, tercatat jumlah kumulatif kasus Covid-19 di provinsi ini 11.481 kasus dengan kasus aktif 42,38 persen atau 4.866 kasus. Tingkat kesembuhan di Jabar masih relatif rendah ketimbang rata-rata nasional, yakni 55,21 persen atau 6.339 pasien sembuh. Namun, tingkat kematian di Jabar juga relatif rendah, yakni 2,4 persen atau 279 kasus.

Untuk Jabar, deteksi dini agar bisa menangani pasien lebih cepat diperlukan. Dengan demikian, kesembuhan akan meningkat dan diharapkan tingkat kematian bisa dikurangi.

Di Jateng, penambahan kasus juga masih fluktuatif tetap cenderung menurun sejak Juli 2020. Sampai 2 September, tercatat 14.428 kasus Covid-19 secara kumulatif dengan 4.091 kasus aktif atau 28,35 persen. Tingkat kesembuhan 64,41 persen atau 9.294 pasien dan tingkat kematian 7,22 persen atau 1.043 orang.

Baca juga : Enam Bulan Melawan Covid-19

Di Jateng, angka kematian cukup tinggi sehingga diharapkan deteksi dini dan perawatan lebih diperhatikan. Protokol kesehatan juga perlu terus diterapkan secara disiplin.

Di Jatim, jumlah kasus masih fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Per 2 September, tercatat 34.278 kasus Covid-19, dengan kasus aktif 5.076 atau 14,8 persen. Tingkat kesembuhan di Jatim relatif tinggi, 78,11 persen, dengan jumlah pasien sembuh mencapai 26.777 orang. Namun, tingkat kematian di provinsi ini juga cukup tinggi, 7,07 persen atau 2.425 pasien. Saat ini, jumlah kasus tertinggi dan kasus meninggal tertinggi di Jatim terjadi di Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Secara umum, semua wilayah diharapkan mendorong penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sebab, pandemi Covid-19 belum berakhir. Obat belum ditemukan, vaksin juga belum ada.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Para gubernur mendengarkan pengarahan dari Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan Covid-19 di wilayah masing-masing. Arahan disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan gubernur se-Indonesia secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (1/9/2020).

Presiden Joko Widodo saat bertemu para gubernur se-Indonesia melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (1/9/2020), juga meminta semua kepala daerah bekerja lebih keras, mengendalikan penularan Covid-19, serta mempercepat penyerapan anggaran.

Pemerintah pusat mendorong pemerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk sigap menyikapi perkembangan yang terjadi di wilayah masing-masing. Depok dan Kota Bogor, misalnya, kini menerapkan jam malam karena penambahan kasus meningkat signifikan.

Wiku menjelaskan, pemerintah daerah pemegang kendali terhadap situasi di wilayah masing-masing. Karena itu, aktivitas ekonomi dan sosial bisa dibuka. Namun, semua harus dilakukan dengan prakondisi kajian atas kondisi yang ada, kesiapan fasilitas pendukung dan layanan kesehatan, simulasi, kondisi transportasi pendukung, waktu dibukanya, serta penentuan prioritas. Koordinasi dengan pemerintah pusat juga harus dilakukan supaya semua terukur dan tidak menimbulkan masalah.

”Kalau terjadi masalah, pemerintah daerah harus melakukan pengetatan kembali dan bisa sampai menutup kembali aktivitas ekonomi dan sosial yang dinilai berkontribusi meningkatkan jumlah kasus,” tutur Wiku.

Kompas/AGUS SUSANTO

Tenaga medis mengambil sampel air liur dalam tes usap di Puskesmas Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (31/8/2020).

Pemda juga diminta disiplin dalam mengatur pembukaan aktivitas ekonomi dan sosial ini. ”Pemda bisa mencari solusi untuk mengatasi kondisi di wilayah masing-masing sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19,” tambah Wiku.

Inpres tersebut telah diikuti dengan keputusan Mendagri. Sejauh ini 26 provinsi sudah menyelesaikan peraturan kepala daerah dan delapan provinsi lainnya sedang mengerjakan hal sama untuk menegakkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.

Terkait tenaga kesehatan, Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjanjikan tenaga kesehatan mulai dokter, perawat, hingga bidan akan diprioritaskan untuk mendapat imunisasi pertama setelah vaksin Covid-19 siap digunakan awal tahun 2021.

Hal ini disampaikan Erick seusai bertemu pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Dalam pertemuan ini juga dibahas perbaikan proteksi untuk para tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, termasuk pasien Covid-19.

Kompas

Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir bertemu dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (2/9/2020).