logo Kompas.id
Politik & HukumSaat DPR ”Manjakan” Hakim MK

Saat DPR ”Manjakan” Hakim MK

DPR dan pemerintah akan mengambil keputusan tingkat pertama RUU MK, Senin ini. Praktis, pembahasan materi RUU MK hanya tujuh hari dan akan menjadi RUU yang tercepat disahkan DPR. Bahkan, lebih cepat dari revisi UU KPK.

Oleh
RINI KUSTIASIH
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas/Heru Sri Kumoro

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (29/8/2020). Saat ini, pemerintah dan DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. RUU tersebut merupakan revisi terhadap UU MK. Salah satu hal yang banyak mendapat sorotan dalam RUU MK ialah soal perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi hingga 15 tahun atau maksimal pensiun pada usia 70 tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah Senin (31/8/2020) ini akan mengambil putusan pembicaraan tingkat pertama terhadap  Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Praktis, pembahasan materi revisi UU MK hanya tujuh hari. Revisi UU MK ini akan menjadi RUU yang paling cepat disahkan oleh DPR. Bahkan, lebih cepat daripada revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pembahasan RUU MK yang kilat memancing pertanyaan publik. Apalagi, substansi revisi ketiga terhadap UU MK Nomor 24/2003 ini menitikberatkan pada usia minimal hakim, masa jabatan hakim, dan pengaturan masa jabatan pimpinan MK. Dalam rapat terakhir Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU MK di Komisi III DPR, Jumat (29/8/2020), isu-isu tersebut telah disepakati antara DPR dan pemerintah.

Editor:
susanarita
Bagikan