Mendekati Waktu Pendaftaran, Negosiasi Pencalonan Pilkada 2020 Masih Alot

Satu pekan menjelang pendaftaran calon dalam Pilkada 2020, partai politik belum tuntas menetapkan calon yang akan diusung. Negosiasi alot karena setiap partai ingin memaksimalkan kemenangan guna kepentingan Pemilu 2024.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Spanduk sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang Selatan 2020 terpasang di Kantor Kelurahan Setu, Tangerang Selatan, Jumat (21/8/2020). Tangerang Selatan bersama 269 daerah lainnya akan menggelar Pilkada 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Satu pekan menjelang tahapan pendaftaran calon kepala-wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020, partai politik masih alot dalam memutuskan figur yang akan diusung di banyak daerah pemilihan.

Partai politik tak hanya ingin kadernya bisa maju dalam pemilihan, tetapi juga harus memikirkan kombinasi pasangan calon yang tepat, berhitung soal kans kemenangan dalam pemilihan, plus merumuskan strategi untuk kemenangan lebih besar di Pemilu 2024.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Tahapan pendaftaran calon kepala-wakil kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan dibuka pekan depan, persisnya 4-6 September 2020.

Namun, satu pekan menjelang pendaftaran, partai politik masih alot dalam memutuskan pemberian tiket pencalonan di banyak daerah pemilihan. Pilkada 2020, yang hari pemungutan suaranya digelar 9 Desember 2020, diselenggarakan di 270 daerah. Sembilan di antaranya pemilihan gubernur-wakil gubernur, sisanya pemilihan wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati.

Baca juga : Peluang Politik Dinasti di Pilkada

DOKUMENTASI PDI-P

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri didampingi Ketua DPP Bidang Politik PDI-P Puan Maharani mengumumkan 75 pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2020 secara virtual, Selasa (11/8/2020), di Jakarta.

PDI-P, misalnya, setelah mengumumkan 168 pasangan calon yang akan diusung di 168 daerah melalui tiga gelombang pengumuman sejak pertengahan Februari hingga pertengahan Agustus lalu, belum lagi mengumumkan calon yang akan diusung untuk 100 daerah lainnya. Khusus dua daerah di luar itu, PDI-P tidak akan mengusung calon karena tidak memiliki kursi di DPRD.

Namun, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat dihubungi, Selasa (25/8/2020), menepis belum diumumkannya calon untuk 100 daerah itu karena alotnya pembahasan. ”Semua pembahasan sudah dilakukan, tinggal menunggu memontum saja untuk pengumuman,” ujarnya.

Salah satu yang belum terlihat diputuskan oleh PDI-P adalah pasangan calon untuk Pilkada Surabaya. Untuk ini pun, Hasto kembali menepis pandangan bahwa pembahasan berjalan alot.

”Semua pada dasarnya sudah selesai. Tinggal menunggu momentum untuk pengumuman,” katanya. Momentum pengumuman rencananya antara 28 Agustus dan 1 September 2020.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto

Dalam memutuskan pencalonan, Hasto menjelaskan, prioritas diberikan kepada kader PDI-P. Hal ini belajar dari pengalaman setiap kali pemilu.

Kader partai yang menang dalam pilkada ikut berkontribusi pada raihan suara partai di pemilu legislatif ataupun calon presiden-wakil presiden yang diusung partai di pemilu presiden. Ini ditargetkan terulang pada Pemilu 2024 sehingga partai memprioritaskan untuk mengusung sendiri pada Pilkada 2020.

”Di dalam Pemilu 2019, kan, terbukti, semua gubernur dari PDI-P mampu memenangi pemilu legislatif, pemilu presiden, bahkan gubernur, di atas 80 persen, memenangkan Jokowi. Kemudian setidaknya 113 wali kota/bupati mampu memenangkan Jokowi rata-rata 67,3 persen. Artinya, semua kepala daerah berkontribusi bersama dalam pemilu legislatif dan presiden,” jelasnya.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menghadiri rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (14/11/2019). Rapimnas salah satunya membahas Pilkada 2020.

Selain PDI-P, Partai Golkar masih pula menyisakan 24 kabupaten/kota yang belum diputuskan pencalonannya oleh partai. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keputusan belum diambil karena masih ada perbedaan sikap di antara kader Partai Golkar terkait calon yang akan diusung. Selain itu, Partai Golkar masih berkomunikasi dengan partai politik lain agar kader Partai Golkar bisa menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. ”Jadi, masih negosiasi dengan partai lain,” katanya.

Hal lain yang menjadi pertimbangan, Partai Golkar ingin melihat hasil survei terakhir terkait figur-figur yang berpotensi diusungnya. Dari hasil survei, akan terlihat figur yang memiliki elektabilitas paling tinggi sekaligus kansnya memenangi pilkada lebih besar. Oleh karena itu, hasil survei menjadi salah satu faktor penentu dalam pengambilan keputusan oleh Partai Golkar.

Partai Golkar menargetkan 60 persen dari calon yang diusungnya pada Pilkada 2020 dapat meraih kemenangan. Jika terealisasi, Partai Golkar berpotensi meraih suara lebih besar pada Pemilu 2024. Berangkat dari hal itu, partai berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal dalam memberikan tiket pencalonan.

”Semua parpol muaranya ke 2024. Konsolidasi yang dilakukan juga bermuara semua ke 2024. Apalagi, pilkada ini, kan, bagian dari pemilu. Pemilu nasional juga ditentukan oleh kemenangan di pemilu lokal dan pemilu daerah. Yang pasti akan sangat erat hubungannya,” kata Doli.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Pertemuan sekaligus membahas Pilkada 2020.

Adapun Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, pencalonan belum tuntas di sekitar 21 daerah.

”Dari 270 daerah yang pilkada, ada 20 daerah yang Demokrat tidak memiliki kursi di DPRD. Jadi, Demokrat hanya bisa berpartisipasi aktif di 250 daerah. Dari jumlah 250 itu, yang sudah selesai 229 daerah, 21 daerah lainnya masih proses,” jelasnya.

Pencalonan yang belum tuntas di antaranya untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, ada pula sejumlah daerah yang sudah diputuskan calon kepala daerahnya tetapi belum untuk pasangannya.

Salah satunya Surabaya. Di Pilkada Surabaya 2020, Demokrat telah mengusung mantan Kepala Polda Jawa Timur Irjen (Purn) Machfud Arifin menjadi calon wali kota Surabaya. Adapun untuk wakilnya masih harus dibahas dengan partai politik lain pengusung Machfud.

Baca juga : Langkah Berat Jalur Perseorangan

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Kepala Polda Jawa Timur Irjen Machfud Arifin bersalaman dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat penyerahan tujuh anak teroris kepada Kementerian Sosial di Markas Polda Jatim, Selasa (12/6/2018).

Menurut Kamhar, banyak hal yang membuat Demokrat tak bisa segera memutuskan figur yang akan dicalonkan di sejumlah daerah pemilihan itu.

Salah satunya, Demokrat ingin kadernya yang maju dalam pemilihan, baik figur yang sudah lama menjadi kader maupun figur yang bersedia menjadi kader jika mendapat tiket pencalonan dari Demokrat. Untuk itu, butuh proses, di antaranya proses komunikasi ke parpol lain agar bersedia ikut mengusung kader Demokrat atau kepada figur yang bukan kader Demokrat agar mau jadi kader Demokrat jika diusung Demokrat.

”Kami juga harus hati-hati, dalam artian menghimpun berbagai informasi, menunggu hasil survei, dan sebagainya, sehingga kualitas keputusan yang diambil bisa memastikan kemenangan,” katanya.

Selain itu, Demokrat mempertimbangkan pula Pemilu 2024. Dengan kata lain, Demokrat ingin strategi pada Pilkada 2020, termasuk dalam penentuan calon untuk pilkada, dapat melapangkan jalan untuk kemenangan yang lebih besar pada Pemilu 2024.