Manfaatkan Jaringan Pemangku Kebijakan

Kedekatan personal dengan memanfaatkan jaringan di lembaga pemerintah sangat dibutuhkan saat kondisi serba terbatas akibat pandemi Covid-19. Inilah salah satu cara ampuh masyarakat sipil menjalankan advokasinya.

DOKUMENTASI/JARINGAN MUDA SETARA

Suasana saat Jaringan Muda Setara dan organisasi masyarakat sipil menggelar aksi mendukung RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang, Selasa (7/7/2020) di depan Gedung MPR/DPR/DPD.

JAKARTA, KOMPAS — Ketika keadaan serba terbatas karena pandemi Covid-19, memanfaatkan jaringan yang ada di dalam lembaga pemerintahan menjadi salah satu cara ampuh bagi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi. Menjalin kedekatan secara personal dibutuhkan agar proses advokasi berjalan efektif.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Minggu (23/8/2020), mengatakan tidak punya strategi khusus agar advokasi yang diperjuangkan  ICW dapat berhasil di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Masyarakat Sipil Menghadapi Tantangan Berat

Mereka menggunakan cara yang selama ini sudah dilakukan, yakni memanfaatkan jaringan ICW yang ada di pemerintah dan bekerja sama dengan jurnalis. ”Strategi mengegolkan tidak punya. Paling perluas jangkauan akses di lembaga pemerintah,” kata Adnan.

Strategi mengegolkan tidak punya. Paling perluas jangkauan akses di lembaga pemerintah.

ICW bekerja sama dengan klub jurnalis dalam melakukan investigasi agar persoalan yang sedang diadvokasi dapat diungkap. Salah satu kasus yang diungkap dengan cara ini adalah terkait program Kartu Prakerja.

Dalam berkomunikasi untuk membicarakan hal yang sensitif, mereka memilih bertemu langsung. Namun, mereka tetap mengikuti protokol kesehatan ketika bertemu.

Adapun untuk berkomunikasi dengan jaringan di pemerintah, mereka memilih menggunakan cara informal. Mereka memanfaatkan teknologi digital untuk berkomunikasi, seperti surat elektronik (e-mail) dan media sosial. Untuk berkomunikasi dengan Kantor Staf Presiden, mereka melakukannya secara daring.

Adnan menyadari, berkomunikasi secara daring mudah disadap. Namun, ia tetap menggunakan cara itu karena negara yang memiliki kuasa untuk melakukan penyadapan. ”Mereka punya alat. Apa pun yang kita lakukan pasti akan terdeteksi. Jadi, kita terbuka saja apa yang mereka harapkan. Kalau mereka minta data, ya, silakan,” ujarnya.

Ia menegaskan, ICW terbuka apabila pemerintah menginginkan data. Namun, mereka tetap akan merahasiakan identitas pelapor karena hal tersebut sebagai perlindungan.

Advokasi menantang

Tugas kami adalah mengingatkan para pengambil kebijakan untuk tetap mematuhi hukum internasional yang telah disepakati dan mengingatkan mereka bagaimana penegakan prinsip HAM justru membawa dampak baik bagi negara.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan, berbicara kepada para pembuat kebijakan menjadi rangkaian advokasi yang paling menantang. Sebab, mereka sering menggunakan perspektif yang berbeda.

Baca juga: Masyarakat Sipil Perlu Agenda Bersama

Amnesty memiliki tujuan, yaitu ingin semua orang menikmati hak asasi manusia (HAM). ”Tugas kami adalah mengingatkan para pengambil kebijakan untuk tetap mematuhi hukum internasional yang telah disepakati dan mengingatkan mereka bagaimana penegakan prinsip HAM justru membawa dampak baik bagi negara,” kata Usman.

Pendekatan yang digunakan Amnesty beragam, bergantung pada situasi yang ada, baik dari internal maupun eksternal. Kedekatan personal juga digunakan oleh Amnesty jika memang hal itu mendukung advokasi secara efektif.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2020).