Kredibilitas Kejaksaan Agung Dipertaruhkan

Kredibilitas Kejaksaan Agung dipertaruhkan jika tak bisa mengusut tuntas dugaan oknum di internalnya yang terlibat dalam kasus Joko Tjandra. Apalagi, Jaksa Agung telah berjanji menindak semua yang terlibat.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Foto diduga pertemuan salah seorang oknum di Kejaksaan Agung dengan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra. Foto ini dilaporkan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia Boyamin Saiman ke Komisi Kejaksaan, Jumat (24/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Sikap Kejaksaan Agung yang menolak keinginan Komisi Kejaksaan untuk memeriksa Pinangki Sirna Malasari, oknum jaksa yang diduga bertemu Joko Soegiarto Tjandra saat masih buron, dikritik. Terlebih, Kejaksaan Agung tak kunjung memenuhi permintaan Komisi Kejaksaan untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan Pinangki oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, Kamis (6/8/2020), penolakan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) tersebut bisa memunculkan kecurigaan publik. Salah satunya, bisa saja muncul dugaan ada oknum lain di Kejagung yang terlibat dalam kasus Joko Tjandra, tetapi Kejagung menutupinya.

Menurut Azyumardi, seharusnya saat ini adalah waktu yang paling tepat bagi Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membersihkan kejaksaan dari oknum-oknum jaksa yang terlibat persekongkolan jahat dengan Joko.

”Jika Jaksa Agung diam saja, tidak menindak jaksa Pinangki, Presiden Joko Widodo sebagai atasannya harus bertindak tegas. Inilah waktu bagi Presiden Joko Widodo membangun kejaksaan yang bersih,” katanya.

Baca juga : Sikap Kejaksaan Picu Kecurigaan Publik

Kompas/Heru Sri Kumoro

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyimak pertanyaan anggota Komisi III DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji pun mengingatkan janji Jaksa Agung yang akan transparan dalam mengusut kasus pelarian Joko Tjandra dan menindak siapa pun oknum jaksa yang terlibat.

”Jaksa Agung sudah katakan akan bertindak tegas terhadap siapa pun jaksa nakal yang terlibat, juga dalam kasus Joko Tjandra. Jadi, Kejagung akan transparan terhadap pengungkapan kasus ini. Ini masalah kredibilitas Kejagung sebagai kelembagaan penegak hukum,” ujar Indriyanto.

Terkait persoalan yang dihadapi Komjak, Kompas telah menghubungi Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Hari Setiyono untuk meminta penjelasan. Namun, ia tidak merespons.

Anita akan hadir

Sementara itu, terkait kasus surat jalan untuk Joko Tjandra yang diterbitkan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo, penyidik Bareskrim Polri berencana memeriksa tersangka Anita Kolopaking, kuasa hukum Joko Tjandra, hari ini, Jumat (7/8/2020). Ini menjadi panggilan kedua untuk Anita setelah beberapa hari lalu ia tak memenuhi panggilan penyidik.

Baca juga : Joko Berulang Kali ke Pontianak

KOMPAS/HARRY SUSILO

Pengacara Joko S Tjandra, Anita Kolopaking.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono menyatakan, Anita telah melayangkan surat bahwa ia akan menghadiri panggilan pemeriksaan itu.

”Tentunya nanti kalau misalnya panggilan kedua tidak hadir, penyidik bisa melakukan upaya paksa untuk penjemputan,” kata Argo.