logo Kompas.id
Politik & HukumKudatuli, Luka Demokrasi, dan Penantian atas Sikap Negara

Kudatuli, Luka Demokrasi, dan Penantian atas Sikap Negara

Hari ini, 24 tahun silam, terjadi penyerangan di kantor DPP PDI. Peristiwa 27 Juli 1996 yang dikenal dengan nama ”kudatuli” itu menjadi catatan kelam bagi hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia.

Oleh Norbertus Arya Dwiangga Martiar
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas

Dari kiri ke kanan: Ketua YLBHI Alfons Kurnia Palma, Ketua Tim Advokasi Hukum DPP PDI-P Sirra Prayuna, Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, dan Ketua Bidang Hukum HAM dan Perundangan DPP PDI-P Trimedya Panjaitan menaburkan bungga di lantai dasar kantor DPP PDI-P sebagai peringatan 20 tahun Kerusuhan 27 Juli 1996 di DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Rabu (27/7/2016). 

Dua puluh empat tahun lalu, peristiwa 27 Juli 1996 terjadi. Kerusuhan yang terjadi di sekitar Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia di Jakarta itu menewaskan 5 orang, menyebabkan 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan pentingnya pengusutan peristiwa ini dan pemberian perhatian bagi korban.

Tragedi berawal dari masalah internal PDI yang kemudian memunculkan dualisme kepemimpinan, yakni antara PDI pendukung Soerjadi dengan PDI pendukung Megawati. Terhadap masalah itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri M Yogie S Memet menyatakan pengakuannya terhadap DPP PDI Hasil Kongres Medan dengan Ketua Umum Soerjadi (Kompas, 3 Juli 1996).

Editor: Antony Lee
Bagikan
Memuat data..