Calon Kepala Daerah PKB Wajib Kontrak Politik

Menghadapi Pilkada 2020, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki strategi baru. Salah satunya calon yang diusung PKB harus membuat kontrak politik dengan masyarakat. Kontrak politik untuk apa?

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memberikan arahan kepada kadernya di dalam Tasyakuran Hari Lahir Ke-22 PKB,di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Percepatan ekonomi alternatif di sektor pertanian harus menjadi prioritas bagi calon kepala daerah yang akan diusung Partai Kebangkitan Bangsa di Pemilihan Kepala Daerah 2020. Hal ini menjadi penting karena negara akan mengalami krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam Tasyakuran Hari Lahir Ke-22 PKB, di Jakarta, Kamis (23/7/2020), mengatakan, PKB memiliki strategi pemenangan baru di dalam menghadapi Pilkada 2020, yang akan digelar di tengah pandemi.

Para calon kepala daerah yang didukung PKB harus membuat kontrak politik dengan masyarakat terkait percepatan pembangunan ekonomi alternatif, secara khusus di sektor pertanian. Strategi percepatan itu bisa meliputi penyiapan sumber daya pertanian dan teknologi.

”Itu menjadi komitmen kami bersama agar ketika krisis dan resesi terjadi, maka kita sudah siap menghadapi, terutama di kebutuhan pangan kita,” ujar Muhaimin.

Acara tersebut dihadiri pula oleh sejumlah kader PKB yang duduk di pemerintahan, di antaranya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Baca juga: Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Terus Meningkat

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar didampingi para kader PKB di dalam Tasyakuran Hari Lahir Ke-22 PKB di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Muhaimin menyampaikan, mayoritas negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi. Tak hanya itu, negara-negara akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan pangan dan bahan pokok. Impor juga akan sulit karena negara lain juga mengalami penurunan produksi.

Oleh karena itu, menurut Muhaimin, Indonesia harus mampu berdiri di kaki sendiri dengan memperkuat sektor pertanian. Sektor pertanian harus menjadi prioritas untuk solusi krisis yang akan dihadapi negeri ini.

”Sektor pertanian yang paling dekat dengan kemampuan rakyat, yang paling nyata dibutuhkan di masa krisis ke depan. Tak ada pilihan, kita harus menggerakkan pertanian sebagai jalan keluar dan solusi krisis yang kita hadapi,” ujar Muhaimin.

Selain kontrak politik membangun ekonomi alternatif baru, Muhaimin mengingatkan kepada para calon kepala daerah agar mampu menjadi harapan masyarakat di tengah pandemi. Salah satu materi kampanye yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah komitmen untuk terus mencari jalan keluar atas stagnasi ekonomi akibat pandemi ini.

”Para calon kepala daerah ini harus turun langsung ke masyarakat meski dengan protokol jarak. Semua harus turun ke lapangan,” katanya.

Kompas/Priyombodo

Poster calon wali kota Tangerang Selatan dipasang tak beraturan di pinggir jalan Ciputat-Jombang, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (19/7/2020).

Muhaimin menyampaikan, dari 270 daerah yang akan menggelar Pilkada 2020, sampai hari ini DPP PKB telah mengeluarkan rekomendasi untuk 45 kepala daerah. Seluruh rekomendasi ditargetkan tuntas pada akhir bulan ini.

”Kami berharap bisa 70 persen menang,” ujarnya.

Muhaimin mengaku, di Pilkada 2020 ramai isu dinasti politik. Namun, menurut dia, itu telah menjadi realitas kultural. ”Bahwa menang dan didukung masyarakat itu demokrasi. Bebas,” ujarnya.

Baca juga: Musim Semi Politik Kekerabatan

Elektabilitas parpol

Sebelumnya, menurut hasil survei Charta Politika Indonesia, yang dirilis, Rabu (22/7/2020), elektabilitas PKB menempati posisi keempat apabila pemilu dilakukan pada saat ini, dengan elektabilitas 8,7 persen.

Posisi pertama adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebesar 20,5 persen, Partai Gerindra (14,2 persen), dan Partai Golkar (10,3 persen).

Adapun Partai Keadilan Sejahtera (8,1 persen), Partai Nasdem (8 persen), Partai Demokrat (6 persen), Partai Amanat Nasional (2,3 persen), serta Partai Persatuan Pembangunan (2,2 persen).

KOMPAS

Yunarto Wijaya

Survei itu dilakukan oleh Charta Politika Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Survei melalui telepon menggunakan asumsi simple random sampling dengan jumlah responden 2.000 orang. Toleransi kesalahan (margin of error) sebesar lebih kurang 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

”Elektabilitas parpol tentu saja ini asumsinya kalau pemilu dilakukan tertutup karena (responden) hanya ditanyakan dengan nama partai-partai,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya.