Serangan Siber Warnai Peluncuran ”Gerakan Klik Serentak” KPU
Bawaslu mengingatkan pencocokan dan penelitian data 106 juta pemilih yang tersebar di 309 kabupaten/kota bukan pekerjaan ringan. Tahapan pilkada ini penting sebab sangat terkait dengan perlindungan hak pilih warga.
Oleh
INGKI RINALDI
·3 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Anggota Komisi Pemilihan Umum, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan; Ketua KPU Arief Budiman; dan Ketua Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Muhammad (dari kiri ke kanan) memimpin jalannya kegiatan Gerakan Klik Serentak (GKS) yang dilaksanakan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). GKS menjadi penanda dimulainya fase pencocokan dan penelitian tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pilkada serentak 2020. Melalui GKS, KPU mengajak masyarakat mengunjungi laman www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai pemilih pada pilkada serentak 9 Desember 2020.
JAKARTA, KOMPAS — Peluncuran Gerakan Klik Serentak, Rabu (15/7/2020), untuk menandai dimulainya tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih pilkada serentak 2020 diwarnai serangan siber. Serangan siber terhadap laman lindungihakpilihmu.kpu.go.id yang dikelola Komisi Pemilihan Umum itu diketahui terjadi sejak Selasa (14/7/2020) malam.
Laman itu sedianya ditujukan bagi calon pemilih untuk melakukan pengecekan apakah data mereka sudah tercantum di dalam daftar pemilih. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, tren kuantitas serangan siber itu cenderung meningkat mulai Selasa malam hingga Rabu siang.
Laman lindungihakpilihmu.kpu.go.id ditujukan bagi calon pemilih untuk melakukan pengecekan apakah data mereka sudah tercantum di dalam daftar pemilih.
Akibatnya, pengecekan secara langsung yang direncanakan bisa dilakukan sejumlah anggota KPU dari beberapa daerah dalam acara peluncuran itu dibatalkan. Laman lindungihakpilihmu.kpu.go.id hingga berita ini disusun juga belum bisa diakses.
Hanya ada tulisan ”500 Internal Server Error” yang tertera di layar. Tulisan itu berarti telah terjadi suatu hal yang salah atau persoalan di peladen laman tersebut. Namun, peladen itu tidak bisa memastikan apa penyebab pasti dari persoalan dimaksud.
Tamu undangan mengabadikan jalannya kegiatan peresmian Gerakan Klik Serentak (GKS) yang dilaksanakan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (15/7/2020). GKS menjadi penanda dimulainya fase pencocokan dan penelitian tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pilkada serentak 2020. Melalui GKS, KPU mengajak masyarakat mengunjungi situs www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai pemilih pada pilkada serentak 9 Desember 2020.
Arief menambahkan, serangan siber itu tidak sampai merusak laman dan aplikasi yang dibuat untuk tujuan pencocokan dan penelitian data pemilih tersebut. Hanya saja, kerja sistemnya menjadi lebih lambat.
Lebih jauh, Arief mengatakan, basis data pemilih dipastikan aman dari serangan itu. Ia menyebutkan serangan siber dilakukan dengan metode Distributed Denial of Service (DDoS). Serangan DDoS ini dilakukan dengan cara terus mengirimkan permintaan pada peladen sehingga mengakibatkan beban berat pada lalu lintas jaringan internet.
Tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih pada 15 Juli-13 Agustus 2020 bukanlah pekerjaan ringan bagi penyelenggara pemilu. Pasalnya, pencocokan dan penelitian data pemilih merupakan tahapan penting untuk memastikan valid dan akuntabelnya kualitas data pemilih. (Abhan)
Tidak ringan
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih pada 15 Juli- 13 Agustus 2020 bukanlah pekerjaan ringan bagi penyelenggara pemilu. Pasalnya, pencocokan dan penelitian data pemilih merupakan tahapan penting untuk memastikan valid dan akuntabelnya kualitas data pemilih.
Abhan mengatakan, dengan data pemilih yang hampir mencapai 106 juta jiwa, jumlah tersebut terbilang besar. Belum lagi sebarannya di 309 kabupaten/kota dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. Sebagaimana diketahui, terdapat 261 kabupaten/kota dan 9 provinsi yang akan menyelenggarakan pilkada serentak 2020. Total 309 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pemilihan itu diperoleh dari tambahan jumlah kabupaten/kota yang ada di dalam sembilan provinsi dimaksud.
Antara/Destyan Sujarwoko
Ilustrasi Pencocokan Nama Pemilih
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, dalam kesempatan itu, mengajak agar pihak-pihak yang terlibat dalam tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih dapat sekaligus menjadi pemengaruh bagi publik dalam melaksanakan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Termasuk di dalamnya ialah menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Sementara Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Muhammad mengingatkan tentang tidak mudahnya menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi. Karena itulah, ia mengingatkan tentang prinsip-prinsip etika yang harus dijalankan.
