Kejaksaan Akan Tindak Lanjuti Informasi ”Surat Jalan” Joko Tjandra

Pelaporan dugaan malaadministrasi terkait penerbitan surat jalan untuk Joko Tjandra dapat menjadi strategi untuk mengungkap dugaan keterlibatan oknum yang membantu pelariannya. Ombudsman RI perlu memastikan kebenarannya.

KOMPAS/DANU KUSWORO

Terdakwa dalam kasus Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra, berbicara dengan penasihat hukumnya (tak terlihat) saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (31/7/2008). Joko dituntut hukuman 18 bulan penjara.

JAKARTA, KOMPAS — Informasi mengenai adanya surat jalan bagi Joko Soegiarto Tjandra akan menjadi masukan bagi Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri oknum yang menerbitkan surat jalan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono, ketika dihubungi, Selasa (14/7/2020), mengatakan, salinan surat jalan Joko S Tjandra dapat menjadi masukan bagi Kejagung. Pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut.

”Semua informasi itu sangat berharga. Tim kami akan terus mencari (Joko S Tjandra),” kata Hari.

Salinan surat jalan Joko S Tjandra dapat menjadi masukan bagi Kejaksaan Agung. Pihaknya akan menindaklanjuti informasi tersebut.

Meski demikian, menurut Hari, sebelumnya Kejaksaan Agung tidak mengetahui adanya surat jalan bagi Joko S Tjandra. Dia pun baru mengetahui ada surat jalan itu dari media.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan surat jalan Joko Tjandra dari oknum sebuah instansi kepada Ombudsman RI di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2020). Dalam surat jalan tersebut tertulis, Joko Soegiarto Tjandra sebagai konsultan dan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan keberangkatan tanggal19 Juni 2020 serta kembali tanggal 22 Juni 2020.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan, pihaknya mendapat foto surat jalan Joko Tjandra dari sebuah instansi. Di situ tertulis Joko S Tjandra sebagai konsultan dan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak pada 19 Juni 2020 dan kembali pada 22 Juni 2020. Angkutan yang dipakai adalah pesawat.

Baca juga: Usut Surat Jalan Joko Tjandra

Pastikan kebenaran surat jalan

Secara terpisah, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana Bonaprapta, berpandangan, surat jalan bagi Joko S Tjandra dapat memunculkan dugaan adanya oknum yang membantu pelariannya. Langkah yang harus ditempuh pertama-tama adalah memastikan kebenaran dari surat jalan tersebut.

”Meski hanya salinan, penegakan hukum tidak terhambat oleh sekadar bentuk copy surat. Kebenaran surat itu mesti diungkap tanpa harus mendapat surat asli meski lebih bagus kalau asli,” kata Gandjar.

Langkah MAKI melaporkan adanya surat jalan tersebut kepada Ombudsman RI dinilai sebagai sebuah strategi. Sebab, Ombudsman dapat melakukan penelusuran terhadap asal muasal surat itu, termasuk dugaan ada tidaknya malaadministrasi.

Menurut Gandjar, langkah MAKI melaporkan adanya surat jalan tersebut kepada Ombudsman RI dinilai sebagai sebuah strategi. Sebab, Ombudsman dapat melakukan penelusuran terhadap asal muasal surat itu, termasuk dugaan ada tidaknya malaadministrasi.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Surat jalan yang diberikan kepada buronan perkara pengalihan hak tagih utang atau cessie Bank Bali, Joko S Tjandra, yang diperoleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Senin (13/7/2020). Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga, surat jalan tersebut diberikan oleh sebuah instansi salah satu aparat penegak hukum.

Jika dalam penerbitan surat jalan tersebut terbukti terdapat malaadministrasi,  Ombudsman dapat mendorong penelusuran lebih jauh keterkaitannya dengan buronan Joko S Tjandra. Sebab, surat jalan tersebut kemungkinan besar dikeluarkan oleh aparat penegak hukum.

Gandjar berharap agar aparat penegak hukum bersikap transparan jika memang diduga terdapat oknum yang terlibat. Hal itu menyangkut keterbukaan terhadap publik tentang sumber instansi dan nama pejabat yang terlibat.

Aparat penegak hukum diharapkan bersikap transparan jika memang diduga terdapat oknum yang terlibat. Hal itu menyangkut keterbukaan terhadap publik tentang sumber instansi dan nama pejabat yang terlibat.

Sementara itu, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono tidak menjawab ketika dikonfirmasi adanya surat jalan tersebut. Padahal, beberapa saat sebelumnya, Argo menyatakan, Polri siap untuk terlibat dalam Tim Pemburu Koruptor yang direncanakan akan dibentuk pemerintah.

”Kalau memang dibutuhkan, kami siap membantu,” kata Argo.

Baca juga: ”Cessie” Bank Bali, Kelindan Politik dengan Ekonomi