Polri Diminta Tindak Tegas Penyeleweng Dana Covid-19
Presiden Jokowi meminta Polri dan jajaran penegak hukum lain untuk mengawasi dana penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 695,2 triliun. Polri diminta ta ragu "menggigit" pelaku penyelewengan dana tersebut.
JAKARTA, KOMPAS - Kepolisian Negara RI dituntut terus aktif berperan dalam perjuangan melawan pandemi Covid-19. Tak hanya mengarahkan masyarakat agar taat protokol kesehatan, Polri yang kini berusia 74 tahun pun diminta untuk turut mengawasi penggunaan dana penanganan Covid-19 beserta dampaknya yang nilainya mencapai Rp 695,2 triliun.
Presiden Joko Widodo, saat memberikan sambutan dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-74 yang digelar secara virtual, Rabu (1/7/2020), mengungkapkan, pandemi Covid-19 melanda dunia merupakan cobaan yang berat, termasuk bagi Indonesia. Sebagai bangsa pejuang, Indonesia tak boleh cepat menyerah dan harus terus bekerja keras mengatasi masalah kesehatan maupun perekonomian yang menyertai.
Seluruh anggota Polri diharapkan terlibat aktif mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan serta menjaga keamanan dan ketertiban agar suasana tetap kondusif selama pandemi.
Situasi yang serba sulit menuntut keterlibatan semua elemen bangsa, termasuk seluruh jajaran Polri dari pusat, daerah, hingga desa-desa. Seluruh anggota Polri diharapkan terlibat aktif mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan serta menjaga keamanan dan ketertiban agar suasana tetap kondusif selama pandemi. Tak hanya itu, Polri juga dituntut untuk mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19.
Terkait hal itu, Presiden memerintahkan Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga pengawas internal pemerintahan untuk terus bersinergi dan memperkuat kerja sama dalam pengawasan pelaksanaan program serta penggunaan dana Covid-19 yang nilainya mencapai Rp 695,2 triliun.
"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, tapi kalau sudah ada niat buruk korupsi, mens rea, harus ditindak. Silakan digigit saja, apalagi dalam situasi krisis sekarang ini tidak boleh ada satupun yang main-main," kata Presiden yang menyampaikan sambutan dari Istana Negara, Jakarta.
Pemerintah memang sudah mengalokasikan anggaran hingga Rp 695,2 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19. Tak hanya penanganan kesehatan, anggaran itupun dialokasikan untuk menangani dampak sosial-ekonomi Covid-19, seperti bantuan sosial dan bantuan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Khusus untuk para pelanggar hukum, Polri tetap harus waspada dan cepat tanggap. Penindakan tegas terhadap pelanggar hukum tetap harus dilakukan secara profesional, sehingga tak sampai menciderai kepercayaan rakyat.
Presiden menegaskan, dalam penanganan Covid-19, keselamatan rakyat adalah hal yang paling utama, dan kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Perjuangan melawan Covid-19 adalah tugas kemanusiaan. Karena itu, seluruh anggota Polri diminta mengedepankan cara-cara persuasif dan humanis.
Akan tetapi, khusus untuk para pelanggar hukum, Polri tetap harus waspada dan cepat tanggap. Penindakan tegas terhadap pelanggar hukum tetap harus dilakukan secara profesional, sehingga tak sampai menciderai kepercayaan rakyat.
Pesan serupa disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin yang mengikuti upacara peringatan HUT Polri dari rumah dinas di Jalan Diponegoro, Jakarta. Menurut dia, Polri memiliki peran strategis dalam upaya memutus mata rantai penularan, sekaligus membimbing masyarakat menghadapi kehidupan normal baru. Karena itu, seluruh jajaran Polri diminta untuk terus bersinergi menjaga semangat bekerja keras untuk menciptakan stabilitas nasional dan kemakmuran rakyat.
Wapres juga mengharapkan Polri semakin profesional dalam mengayomi masyarakat. "Semoga Polri semakin responsif, proaktif, dan profesional dalam mengayomi masyarakat," tuturnya.
Reformasi total
Kesempatan itu juga dimanfaatkan Presiden untuk mengingatkan Polri agar tak lupa pada berbagai agenda strategis, meski fokus saat ini adalah penanganan pandemi. Terutama agenda reformasi total di tubuh Polri harus terus dilakukan.
"Walapun saat ini Polri fokus dalam membantu mengendalikan pandemi Covid-19, tetapi beberapa agenda strategis tidak boleh dilupakan. Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Ubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan," tegas Presiden.
Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Ubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan
Lebih lanjut Presiden kembali mengingatkan tantangan Polri yang semakin berat dan kompleks. Tak hanya kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan lintas negara, kejahatan yang berimplikasi kontijensi, hingga kejahatan terhadap kekayaan negara.
Potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan dalam negeri juga menjadi tantangan yang harus terus diwaspadai, terutama menjelang Pilkada serentak 2020 yang digelar bulan Desember. Tantangan mengawal Pilkada serentak tahun ini relatif lebih sulit karena harus dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan.
"Saya tahu tugas ini tidaklah mudah, namun saya yakin Polri, TNI, serta penyelenggara dan pegawas Pemilu akan mampu menjalani tugas ini dengan baik," tutur Jokowi.
Baca juga: Peringatan Hari Bhayangkara Ke-74 Digelar secara Virtual
Tujuh instruksi
Melalui sambutannya, Presiden juga menyampaikan tujuh instruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas Polri. "Pertama, terus pegang teguh serta mengamalkan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya dalam setiap pelaksanaan tugas. Jaga kehormatan, jaga kepercayaan, jaga kebanggaan sebagai anggota Polri," ujarnya.
Polri juga diperintahkan untuk menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Instruksi kedua adalah melakukan reformasi diri secara total, membangun sistem dan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta membangun kultur kerja Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. Selanjutnya, Presiden juga menginstruksikan Polri agar terus memantapkan soliditas internal, serta memperkuat sinergi dengan TNI dan seluruh elemen pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Baca juga: Tantangan Polri dalam Menjaga Apresiasi Publik
Polri juga diperintahkan untuk menerapkan strategi proaktif serta tindakan persuasif dan humanis dalam menangani masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Tak hanya itu, Polri juga diinstruksikan untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang modern dan profesional, melakukan penanganan hukum secara transparan dan berkeadilan agar Polri semakin dipercaya masyarakat.
Instruksi lain adalah Polri harus terus menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat tetap produktif dan aman Covid-19. Terakhir, Presiden memerintah Polri untuk turut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan dan tanggung jawab lembaga tersebut.
Tak lupa, Presiden dan Wapres mengucapkan selamat HUT ke-74 Bhayangkara kepada seluruh jajaran Polri. Keduanya juga menyampaikan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian, pengorbanan, serta sumbangsih seluruh keluarga besar Polri dalam menjaga keamanan dan keteriban, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan perlindungan bagi masyarakat.
Polri harus terus menjaga kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan agar masyarakat tetap produktif dan aman Covid-19.
Dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara itu Presiden berkesempatan berdialog dengan para anggota Kepolisian Resor (Polres) serta Kepolisian Daerah (Polda) dari seluruh Indonesia. Sebanyak enam Kepala Polres pun menyampaikan perkembangan penanganan sejumlah persoalan kemananan dan ketertiban di wilayah masing-masing.
Sementara secara terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo juga menyampaikan pesan pentingnya aparat Polri mengedepankan pendekatan humanisme daripada kekuatan senjata dalam menjaga keamaanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan humanisme diyakini akan membuat Polri menjadi lebih dekat dan dipercaya oleh masyarakat.
Bambang yang juga mengikuti upacara peringatan HUT Polri secara virtual pun menyampaikan pentingnya Polri meneladani profesionalisme Jenderal Hoegeng. "Tak hanya sebagai Kapolri, Jenderal Hoegeng sejak menjabat sebagai Kepala Reserse Kriminal di Sumatera Utara sudah menunjukkan bahwa dirinya tak bisa dibeli uang maupun kekuasaan," katanya.
Sikap itulah yang harus diteladani oleh seluruh anggota Polri, dari tamtama hingga perwira tinggi. Profesionalisme dan integritas harus benar-benar dilakukan oleh seluruh anggota Polri, tanpa kecuali.
Baca juga: Ruang untuk Perbaikan Polri Terbuka