JAKARTA, KOMPAS — Tambahan anggaran tahap pertama untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah 2020 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara belum juga dicairkan. Untuk memenuhi protokol kesehatan selama menjalankan tahapan pemilihan lanjutan, penyelenggara pemilu menggunakan anggaran daerah dan peralatan kesehatan yang dipasok pemerintah daerah.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Muslim Aisha, saat dihubungi pada kamis (25/6/2020) mengatakan, untuk pencairan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), masih membutuhkan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari pusat.
Tambahan anggaran tahap pertama dari APBN yang sudah disetujui untuk KPU di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah sebesar Rp 115,56 miliar. Di luar itu, KPU masih membutuhkan tambahan anggaran Rp 227,68 miliar, di antaranya, untuk penambahan tempat pemungutan suara. Dari jumlah kebutuhan itu, pemerintah daerah membantu Rp 21,58 miliar.
Oleh karena tambahan anggaran belum cair, kebutuhan pengadaan alat pelindung diri (APD) agar penyelenggara pemilu terhindar dari penularan Covid-19 dibantu oleh pemerintah daerah (pemda). Selain itu, ada pula yang dibeli dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Baca juga : Tahapan Pilkada Dinilai dalam Ketidakpastian
Anggota KPU Sulawesi Barat (Sulbar), Farhanuddin, pun mengatakan, tambahan anggaran dari APBN belum cair. Meski demikian, tahapan pemilihan lanjutan tetap bisa diselenggarakan.
Adapun anggota KPU Nusa Tenggara Barat, Yan Marli, menyebutkan, APD masih dalam proses pengadaan.
Anggota KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi berharap kebutuhan anggaran segera dicairkan. Sebab, tahapan pilkada lanjutan telah dimulai sejak 15 Juni 2020. ”Tentu kami berharap, karena ini sangat urgent (penting) agar (tambahan anggaran dari APBN) bisa direalisasikan secepatnya untuk kepentingan penyelenggaraan di daerah-daerah yang ada pilkadanya,” katanya.
