OJK: Junjung Tinggi Asas Praduga Tak Bersalah

Pascapenetapan seorang pejabatnya sebagai tersangka, Otoritas Jasa Keuangan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. OJK memastikan akan terus memperkuat prinsip tata kelola dalam industri jasa keuangan.

KOMPAS/Lasti Kurnia

Suasana pelayanan pelanggan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gedung Radius Prawiro, Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (14/2/2020). OJK mewajibkan perusahaan asuransi untuk memiliki direktur kepatuhan sebagai upaya perusahaan menerapkan tata kelola secara baik. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas POJK No 73/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

JAKARTA, KOMPAS — Otoritas Jasa Keuangan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah terkait penetapan seorang pejabat sebagai tersangka dalam kasus Asuransi Jiwasraya. OJK memastikan untuk terus memperkuat prinsip tata kelola yang baik dalam praktik dalam industri jasa keuangan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan seorang pejabat OJK berinisial FH sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Tersangka FH tersebut pada Februari 2014 sampai 2017 menjabat menjadi Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK dan saat ini menjabat Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK.

Baca juga: Pejabat OJK dan 13 Perusahaan Ditetapkan Jadi Tersangka

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/6/2020), Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo menyatakan, OJK mendukung proses penegakan hukum terkait kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Demikian pula OJK selalu memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung sejak penyelidikan kasus Jiwasraya.

OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung.

”OJK telah dan selalu memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan data dan informasi serta asistensi yang diperlukan oleh pihak Kejaksaan Agung,” kata Anto.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/2/2020) malam. Ia menjadi tersangka dalam dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menurut Anto, OJK selalu menegakkan pengaturan dan pengawasan agar sistem jasa keuangan selalu menjunjung tinggi aspek tata kelola atau governance. Hal itu tidak hanya terkait dengan kewenangan OJK, tetapi juga dalam operasional di industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank (IKNB).

Anto memastikan, sejak menerima amanat untuk mengatur dan mengawasi pasar modal dan IKNB pada 1 Januari 2013 dan kemudian dilanjutkan ke sektor perbankan pada 1 Januari 2014, OJK terus melakukan berbagai penguatan dan perubahan. Hal itu dilakukan untuk menciptakan praktik jasa industri keuangan yang sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik.

Belum ada pembatasan dari Kejagung

Sebelumnya, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, FH ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan peran dan tanggung jawabnya dalam jabatan yang diembannya. Meski saat ini tersangka diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, tidak menutup kemungkinan akan disangkakan pula dugaan tindak pidana pencucian uang jika nanti terindikasi ada aliran uang.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Petugas Kejaksaan Agung RI memeriksa barang bukti sitaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terpakir di Gedung Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17/1/2020). Kejaksaan Agung menyita 6 kendaraan yang terdiri dari 5 mobil dan 1 motor Harley Davidson milik tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Barang itu disita dari kediaman Syahmirwan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Selanjutnya tim Kejagung kembali menyita dua mobil Innova Reborn B 26 YRA dan Honda CRV dengan nopol B 1065 MW dan sejumlah dokumen.

Sampai saat ini, ke-13 perusahaan tersebut masih beroperasi seperti biasa. Sebab, sampai saat ini tidak terdapat pembatasan dari Kejagung.

Selain menetapkan tersangka perseorangan, Kejagung juga menetapkan 13 perusahaan manajer investasi sebagai tersangka. Ketiga belas korporasi itu dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang untuk periode 2014 sampai 2018.

Baca juga: Berkas Enam Tersangka Jiwasraya Sudah di Pengadilan, Masyarakat Diminta Mengawal

”Untuk tersangka yang dari OJK tadi saya sampaikan akan disidik untuk periode selama 2014 sampai dengan 2020. Tentunya masing-masing, kan, berperan dengan tempo dan berbeda-beda. Nanti kita lihat perkembangannya saja,” kata Hari.

Terkait dengan penetapan 13 perusahaan investasi tersebut sebagai tersangka, menurut Anto, sampai saat ini ke-13 perusahaan tersebut masih beroperasi seperti biasa. Sebab, sampai saat ini tidak terdapat pembatasan dari Kejagung.