Permohonan Ulang Perlu Disiapkan

Setelah terbitnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 berbuah gugatan di MK, agar uji materi tak ditolak, perlu permohonan ulang.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Satuan Korps Brimob Polda Metro Jaya mendirikan tenda menjelang sidang terakhir pembacaan putusan atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Permohonan ulang untuk uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 perlu disiapkan. Selain sebagai antisipasi bilamana uji materi ditolak, hal itu juga menjadi wujud kritik atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak konstitusional.

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Veri Junaidi, Minggu (19/4/2020) di Jakarta, berpandangan, pengujian konstitusionalitas pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 terkait keuangan negara di tengah pandemi Covid-19 memang mendapat tantangan dari sisi waktu. Sebab, pelaksanaan uji materi di MK akan berbarengan dengan pembahasan perppu tersebut oleh DPR.

Baca juga: Pasal 27 Perppu Kebijakan Keuangan Atasi Covid-19 Bisa Rusak Sistem Perimbangan Kekuasaan

”Menurut saya, satu-satunya jalan adalah mengajukan permohonan ulang atau selain itu adalah mengajukan perubahan obyek uji materi dengan memberikan pertimbangan ke MK bahwa obyek permohonan sudah menjadi undang-undang. Namun, itu diajukan ketika tahap sidang pendahuluan,” tutur Veri.

Menurut saya, satu-satunya jalan adalah mengajukan permohonan ulang atau selain itu adalah mengajukan perubahan obyek uji materi dengan memberikan pertimbangan ke MK bahwa obyek permohonan sudah menjadi undang-undang. Namun, itu diajukan ketika tahap sidang pendahuluan.

Sebagaimana diberitakan, dua permohonan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada  9 April dan 14 April 2020.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pidato pengantar Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna melalui telekonferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020). Sidang tersebut antara lain membahas tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 serta realokasi anggaran kementerian/lembaga dan transfer daerah. Presiden meminta semua kementerian/lembaga dan APBD untuk fokus pada penanganan Covid-19.

Permohonan pertama diajukan lima organisasi masyarakat sipil yang didaftarkan ke MK oleh lima organisasi yaitu, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (Kemaki), Lembaga Pengawasan dan Pengawalan, Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (Peka). Sementara permohonan kedua diajukan Sirajuddin Syamsuddin, Sri Edi Swasono, Amien Rais, dan kawan-kawan.

Menurut Veri, dari catatan Kode Insiatif, rata-rata waktu yang diperlukan oleh MK untuk memutus sebuah perkara atau permohonan uji materi itu sekitar 5 bulan. Sementara DPR tampaknya akan segera membahas usulan perppu tersebut dalam waktu dekat atau setidaknya pada masa sidang berikutnya. Jika dalam waktu itu DPR memutuskan untuk menerima dan menyetujui perppu tersebut, pemohon diharapkan menyiapkan permohonan pengujian ulang karena obyek perppu  sudah tidak ada lagi dan diganti dengan undang-undang.

”Dari perhitungan yang ada saat ini, kemungkinan DPR akan lebih dulu mengesahkan Perppu No 1/2020 lebih besar. Kecuali jika MK menganggap permohonan ini sangat penting, MK bisa saja akan memutus lebih cepat lagi,” ujar Veri.

Meski demikian, menurut Veri, perppu tersebut secara subtansi memang harus dikritik oleh masyarakat. Persoalannya tidak hanya mengenai dengan Pasal 27 dianggap memberi imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tak bisa dituntut atau dikoreksi melalui lembaga pengadilan, tetapi perppu tersebut berpotensi bertentangan dengan hukum.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) menyerahkan Surat Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Sri Mulyani bersama Yasonna Laoly mewakili Presiden menyampaikan surat presiden terkait pengajuan aturan hukum mengenai tambahan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 ke DPR.

Sebab, kata Veri, Perppu No 1/2020 dinilai mencampuradukkan alasan kedaruratan yang menjadi dasar perppu tersebut, yakni antara akibat Covid-19 dan persoalan resesi ekonomi. Persoalan berikutnya adalah jangka waktu permberlakukannya tidak jelas. Jika dasarnya adalah karena wabah Covid-19, ketika wabah berakhir, aturan tersebut mestinya tidak berlaku.

Sementara itu, Boyamin Saiman dari Maki mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan uji materi jika Perppu No 1/2020 tersebut disetujui menjadi undang-undang. Dia menilai obyek uji materi tidak akan hilang meskipun perppu tersebut disetujui menjadi UU.

”Obyek itu hilang kalau Perppu No 1/2020 itu nantinya ditolak DPR. Kalau disetujui DPR, materinya masih tetap utuh karena DPR tidak bisa mengurangi atau menambah dan kami tetap akan mengajukan uji materi,” kata Boyamin.

Ketika sebuah perppu diterbitkan pemerintah, mesti dibahas di masa sidang berikutnya. Namun, tidak diberi batas waktu sidang berikutnya sampai kapan. Padahal, setelah diterbitkan, sebuah perppu langsung berlaku dan berakibat hukum.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani (tengah), serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (02/04/2020). Sri Mulyani bersama Yasonna Laoly mewakili Presiden menyampaikan surat presiden terkait pengajuan aturan hukum mengenai tambahan anggaran pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 ke DPR.

Menurut Boyamin, sebagaimana diatur, ketika sebuah perppu diterbitkan pemerintah, mesti dibahas di masa sidang berikutnya. Namun, tidak diberi batas waktu sidang berikutnya sampai kapan. Padahal, setelah diterbitkan, sebuah perppu langsung berlaku dan berakibat hukum.

Baca juga: Ekonomi Terdampak Covid-19, DPR Usulkan Presiden Terbitkan Perppu

Melengkapi berkas

Sebelumnya, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan, pemohon uji materi Perppu No 1/2020 masih diminta melengkapi berkas. Perkara itu belum diregistrasi.

Terkait waktu pemeriksaannya, MK sedang menyiapkan regulasi sidang jarak jauh beserta sarana dan prasarana yang diperlukan agar kaidah hukum acara tetap terpenuhi. Semua alternatif yang memungkinkan sedang dikaji dan akan diumumkan setelah 21 April.

KOMPAS/INGKI RINALDI

Persidangan lanjutan di Mahkamah Konstitusi terhadap enam permohonan pengujian formal dan material Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (4/3/2020), berfokus pada keterangan tiga ahli.