logo Kompas.id
Politik & HukumDraf RUU MK Kurang Cermat
Iklan

Draf RUU MK Kurang Cermat

Perpanjangan usia pensiun bagi hakim konstitusi, seperti diusulkan dalam draf revisi UU MK, tidak dibarengi dengan model pengawasan yang kuat. Jumlah pengawas hakim MK justru dikurangi dan tak libatkan unsur masyarakat.

Oleh
Rini Kustiasih
· 5 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/D78qD04RkkW-3iPaTWvEI81xrq0=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2F2293902a-4acd-4b3b-883b-7ade95dd4773_jpg.jpg
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mahkamah Konstitusi dipimpin Ketua MK Anwar Usman menggelar sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Substansi draf Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang saat ini beredar di tengah masyarakat dinilai kurang cermat dalam menyasar diskursus perbaikan MK sebagai institusi pengawal konstitusi. Sejumlah pasal dipandang belum mampu menjawab upaya perbaikan MK, bahkan cenderung membuka potensi konflik kepentingan antara DPR selaku pengusul RUU dan peran MK yang sedang menguji konstitusionalitas sejumlah UU.

Dalam rapat paripurna DPR, Kamis (2/4/2020) di Jakarta, RUU MK disetujui untuk menjadi RUU inisiatif DPR. Munculnya rencana pembahasan RUU MK di tengah pandemi Covid-19 ini memicu reaksi publik karena, bersama dengan sejumlah RUU lain yang dibacakan di dalam rapat paripurna itu, antara lain Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pemasyarakatan, dan RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode omnibus law, saat ini bukanlah menjadi suatu hal yang mendesak diperlukan oleh publik.

Editor:
susanarita
Bagikan
Kantor Redaksi
Gedung Kompas Gramedia, Jalan Palmerah Selatan 26-28, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000