Tes Cepat Virus Korona Didesentralisasi, Obat Disiapkan

Pemerintah menyiapkan satu juta ”rapid test kit” virus korona untuk pemeriksaan secara massal. Namun, pemeriksaan tetap hanya difokuskan kepada orang yang berisiko tertular Covid-19.

Kompas/AGUS SUSANTO

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (kanan) serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berkomunikasi dengan narapidana lewat telekonferensi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai melangkah lebih cepat untuk mendeteksi kemungkinan adanya warga yang terinfeksi virus korona baru atau SARS-CoV-2. Tes cepat ini bisa diperiksa di laboratorium-laboratorium yang ditunjuk Kementerian Kesehatan di daerah. Obat untuk pasien Covid-19 juga disiapkan dan akan diberikan sesuai resep dokter.

Tes cepat (rapid test) dimulai Jumat (20/3/2020) untuk memperoleh indikasi awal warga yang terindikasi positif Covid-19. Adapun wilayah yang diprioritaskan untuk mendapatkan tes cepat ini adalah wilayah yang dalam pemetaan dinilai paling rawan Covid-19.

”Pemerintah juga memutuskan melakukan desentralisasi tes dengan memberi kewenangan kepada laboratorium-laboratorium yang telah ditunjuk Kementerian Kesehatan,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jumat (20/3/2020) sore.

Baca juga : Jokowi: Utamakan Kesehatan dan Daya Beli Rakyat

Sejauh ini, menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan korona, Achmad Yurianto, sudah disiapkan satu juta rapid test kit untuk pemeriksaan secara massal. Namun, pemeriksaan tetap hanya difokuskan kepada orang yang berisiko tertular Covid-19, seperti orang-orang yang berkontak dengan pasien positif Covid-19. Penapisan awal ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) apabila hasil tes cepat menunjukkan positif.

Tak hanya menyediakan tes cepat, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah juga menyiapkan obat-obatan yang dari riset dan pengalaman beberapa negara bisa digunakan untuk mengobati pasien Covid-19. Obat yang akan disiapkan itu adalah Chloroquine dan Avigan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar dalam rapat terbatas melalui konferensi video yang disiarkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden dan http://web-streaming.istanapresiden.go.id di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Obat-obatan yang spesifik untuk mengatasi virus SARS-CoV-2 memang belum ada, tetapi Chloroquine dan Avigan digunakan negara lain, seperti China, dan diklaim berhasil. Karena itu, Indonesia telah menyiapkan 5.000 obat Avigan. Selain itu, Indonesia masih memesan sekitar dua juta obat. Untuk Chloroquine, Indonesia menyiapkan tiga juta butir. Jika ada informasi mengenai pengobatan dan terapi untuk mengatasi Covid-19, Presiden meyakinkan hal tersebut akan diterapkan di Indonesia.

Obat ini hanya diberikan kepada pasien yang membutuhkan sesuai resep dokter. Adapun distribusinya bisa dilakukan dokter keliling dari rumah ke rumah atau melalui rumah sakit dan puskesmas di kawasan terinfeksi.

”Saya sudah meminta BUMN farmasi yang memproduksi ini untuk memperbanyak produksinya,” tambah Presiden.

Tambah kapasitas

Untuk infrastruktur pendukung, saat ini Wisma Atlet masih disiapkan sebagai rumah sakit darurat Covid-19. Mulai Sabtu (21/3/2020) malam, Wisma Atlet bisa digunakan. Selain itu, fasilitas di Pulau Sebaru dan Pulau Galang juga disiapkan untuk karantina, observasi, dan isolasi.

Kompas/Priyombodo

Personel TNI berjaga-jaga di luar kompleks Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2020). Pemerintah berencana memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai alternatif tempat isolasi bagi pasien Covid-19.

Pembangunan fasilitas observasi dan isolasi untuk pasien Covid-19 di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dimulai 8 Maret 2020. ”Target yang diberikan Bapak Presiden, dua-tiga minggu harus selesai dan siap dimanfaatkan. Tidak hanya bangunan untuk observasi/penampungan/karantina, tetapi juga fasilitas pendukungnya seperti rumah dokter, perawat, dapur umum, gudang, dan laundry,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam siaran pers yang diterima Kompas.

Kapasitas rumah sakit rujukan juga akan terus ditambah, baik dari jumlah ruangan, peralatan, obat-obatan, maupun sumber daya manusianya. Saat ini, selain rumah sakit pemerintah, rumah sakit milik TNI, Polri, dan BUMN di daerah-daerah yang terinfeksi sudah disiapkan sebagai rumah sakit untuk menangani Covid-19.

”Rumah sakit swasta juga akan diajak serta untuk berpartisipasi dan ditingkatkan kemampuannya. Saya akan menggerakkan seluruh kekuatan pemerintah dan kekuatan negara dan bangsa untuk mengatasi kesulitan ini, baik permasalahan kesehatan maupun masalah sosial ekonomi yang mengikutinya,” tutur Presiden.

Di daerah, Presiden melalui Menteri Dalam Negeri telah meminta pemerintah daerah menyiapkan rumah sakit dan gedung yang bisa digunakan untuk karantina, isolasi, dan perawatan pasien Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila rumah sakit tidak memadai.

Isolasi dan jaga jarak

Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan supaya warga disiplin mengikuti protokol kesehatan dan menghindari penyebaran Covid-19. Warga diharapkan tidak ragu menegur seseorang yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak mencuci tangan, dan abai menjaga kesehatan. Warga yang terbukti positif Covid-19 atau menduga diri terinfeksi perlu segera mengisolasi diri dan menjaga kesehatan.

Kepala daerah dan ketua lingkungan di wilayah yang belum terinfeksi Covid-19 diharapkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mengurangi risiko penularan virus korona baru ini. Adapun kepala daerah dan lingkungan di wilayah yang sudah terinfeksi Covid-19 diminta membantu pasien-pasien, sesama saudara sebangsa, untuk mengisolasi diri dan memberikan bantuan yang memadai.