PAN Tunda Pelantikan Pengurus, Kongres Gerindra Belum Diputuskan
Langkah PAN menunda pelantikan pengurus dan rakernas sebagai bentuk dukungan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Selain PAN, Gerindra mempertimbangkan kondisi merebaknya Covid-19 dalam memutuskan pergelaran kongres.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Akibat mewabahnya Covid-19 di Tanah Air, Partai Amanat Nasional memutuskan menunda pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PAN periode 2020-2025. Semula acara pelantikan yang akan digelar bersamaan dengan rapat kerja nasional direncanakan diselenggarakan pada 25 Maret 2020.
”Kami merasa dalam kondisi yang sekarang ini sangat tidak bijak bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak. Kami juga ingin sebagai partai terlihat sebagai pihak yang ikut dalam pencegahan penyebaran virus korona,” ujar Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno di Jakarta, Kamis (19/3/2020).
Sebenarnya, menurut Eddy, yang mendesak dilakukan adalah rapat kerja nasional (rakernas). Rakernas untuk mengonsolidasikan partai menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang akan digelar serentak di 270 daerah. Sebagai solusi, ada kemungkinan rakernas tetap digelar, tetapi dengan menggunakan telekonferensi. Itu pun pesertanya terbatas, kemungkinan tidak melibatkan pengurus PAN di level kabupaten/kota.
”Sesungguhnya kami harus mengundang juga pengurus kabupaten/kota. Tetapi, kan, ini kondisi luar biasa sehingga saya kira banyak akan mengerti kalau memang pelaksanaannya sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Eddy.
Selain PAN, Partai Gerakan Indonesia Raya menurut rencana juga menggelar kongres bulan depan. Pengurus-pengurus daerah sudah terlebih dahulu menggelar rapat untuk dibawa hasilnya ke kongres. Salah satu agenda kongres adalah pemilihan ketua umum.
Namun, menyusul mewabahnya coronavirus disease (Covid)-19, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, waktu penyelenggaraan kongres belum dibahas lagi.
”Pertimbangan tentunya situasi terkini dan anjuran pemerintah. Kali ini juga belum ada persiapan-persiapan mengenai kongres karena belum juga diputuskan waktu, bulan, dan tanggal,” ujar Dasco.
Partai Persatuan Pembangunan pun menyesuaikan agenda partai menyusul mewabahnya Covid-19.
Dalam menjaring bakal calon kepala/wakil kepala daerah yang akan diusung PPP di Pilkada 2020, misalnya, uji kelayakan dan kepatutan bakal calon dilakukan jarak jauh dengan menggunakan telekonferensi.
”Biasanya tatap muka, apakah itu di DPP atau dikumpulkan di DPW. Kalau pakai komunikasi jarak jauh ini, tantangannya paling soal sinyal aja up-down di daerah-daerah timur,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi.
Adapun terkait Muktamar IX PPP, dia mengatakan, Musyawarah Kerja Nasional V PPP yang digelar akhir tahun lalu telah memutuskan akan digelar setelah Pilkada 2020, September.
”Tanggal serta waktu ditentukan oleh rapat pengurus harian DPP. Sejauh ini, kami mendukung program penanganan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah, yakni melakukan self lockdown (isolasi mandiri) terlebih dahulu,” ucap Baidowi.