Tahapan sosialisasi pilkada di sejumlah wilayah di Jawa Timur yang melibatkan kerumunan orang ditunda demi mengurangi potensi penularan virus korona. Bentuk sosialisasi tak secara langsung, melainkan lewat medsos.
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tahapan sosialisasi pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah di Jawa Timur yang melibatkan kerumunan orang ditunda demi mengurangi potensi penularan virus korona. Bentuk sosialisasi tidak secara langsung, melainkan dengan upaya memaksimalkan penggunaan media sosial.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Choirul Anam saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (18/3/2020), mengatakan, sejumlah kegiatan yang tidak terlalu mendesak sementara waktu akan ditunda. Hanya kegiatan mendesak yang tetap akan dilakukan. Itu pun harus mengikuti protokol agar mengurangi potensi penularan virus korona.
Adapun kegiatan yang ditunda adalah sosialisasi peluncuran pilkada yang melibatkan pengumpulan orang dalam skala besar. Kegiatan biasanya dilaksanakan dalam bentuk pentas musik dan kesenian yang mengundang ribuan warga.
Kegiatan yang ditunda adalah sosialisasi peluncuran pilkada yang melibatkan pengumpulan orang dalam skala besar. Kegiatan biasanya dilaksanakan dalam bentuk pentas musik dan kesenian yang mengundang ribuan warga.
Dari 19 kabupaten/kota di Jatim yang akan menyelenggarakan pilkada 2020, pelaksanaan kegiatan sosialisasi pilkada di beberapa daerah, seperti Malang, Mojokerto, Situbondo, dan Tuban, yang dijadwalkan pekan ini, akan ditunda, setidaknya hingga April.
”Meskipun kegiatan sosialisasi tatap muka ditunda, kami akan memaksimalkan sosialisasi melalui media sosial,” ujar Anam.
KPU Jatim meminta KPU di daerah aktif memanfaatkan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube, untuk menggelar sosialisasi. Sosialisasi di media sosial menjadi salah satu yang paling efektif, terutama saat banyak warga bekerja dari rumah. Mereka akan lebih sering memantau gawai, terutama pemilih generasi milenial.
Sementara kegiatan lain, seperti tahapan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan bimbingan teknis (bimtek), disesuaikan dengan kondisi sekarang. Pelantikan PPS yang diikuti ratusan orang juga diminta tidak dilaksanakan dalam satu kali acara. ”Terkait bimtek, kami sedang mengupayakan bisa dilakukan melalui konferensi jarak jauh,” katanya.
Anam memastikan, hingga saat ini seluruh tahapan pilkada tetap sesuai jadwal. Seluruh tahapan yang akan berlangsung Maret-April 2020 tetap berlangsung, seperti pemutakhiran data pemilih, pelantikan PPS, dan verifikasi berkas dukungan bakal calon perseorangan.
Ditunda
Komisioner KPU Surabaya, Subairi, mengatakan, petugas yang melakukan verifikasi administrasi calon perseorangan akan dibatasi. Mereka dibagi menjadi tiga shift dan tersebar di beberapa ruangan untuk menjaga jarak satu sama lain. Langkah ini diambil untuk mengurangi kontak langsung petugas dan calon dalam jumlah banyak di satu ruangan.
Setiap petugas wajib mengikuti protokol yang berlaku, seperti pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan. Namun, pihaknya kesulitan menyediakan masker karena langka di pasaran. ”Mereka sudah membawa masker sendiri dari rumah,” katanya.
Petugas tersebut akan mendatangi satu per satu pemilik kartu tanda penduduk yang memberikan dukungannya kepada pasangan calon perseorangan.
Meski demikian, pihaknya masih berupaya mencari masker untuk petugas lainnya yang akan melaksanakan verifikasi faktual bakal calon perseorangan. Petugas tersebut akan mendatangi satu per satu pemilik kartu tanda penduduk yang memberikan dukungannya kepada pasangan calon perseorangan.
”Sejauh ini kami masih terus mencari di apotek. Namun, jika tetap kesulitan, kami akan coba menghubungi Pemkot Surabaya karena kebutuhannya mendesak,” ucap Subairi.