logo Kompas.id
Politik & HukumKPK, Polri, dan Kejagung...
Iklan

KPK, Polri, dan Kejagung Utamakan Pencegahan Korupsi demi Investasi

Polri dan Kejaksaan Agung telah membentuk satuan tugas untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam investasi. Untuk kepentingan yang sama, Polri, kejaksaan, dan KPK juga akan mengedepankan pencegahan korupsi.

Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/k-2yIUGFWNR2ZAS6iI4P_1_EyYQ=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2Fddda523c-1528-4de4-91df-efd7de64a205_jpg.jpg
Kompas/Heru Sri Kumoro

Sejumlah narasumber dan tamu undangan yang hadir dalam seminar nasional bertajuk ”Penegakan Hukum dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah” di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020). Hadir sebagai pemateri Ketua Komisi I DPD Agustin Teras Narang, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi KewilayahanKementerian Dalam Negeri Eko Subowo.

JAKARTA, KOMPAS — Aparat penegak hukum sepakat mengedepankan pencegahan korupsi dibandingkan penindakan demi menjamin iklim investasi yang kondusif di daerah. Jaksa atau anggota Polri yang menghambat proses investasi dengan meminta sogokan (kickback) atau pungutan liar akan dicopot.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, suatu daerah akan maju apabila izin usaha atau izin investasi di daerah tersebut tak dipersulit. Oleh karena itu, Firli meminta setiap kepala daerah fokus terhadap pencegahan korupsi di pelayanan terpadu satu pintu.

Editor:
susanarita
Bagikan