Partai Keadilan Sejahtera mengadakan Kursus Singkat Ketahanan Nasional. Dalam acara yang diikuti anggota DPR dan DPRD dari PKS itu, dibahas sejumlah topik, seperti radikalisme, tantangan geopolitik, dan kohesi sosial.
Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ideologi partai politik berperan penting untuk menangkal radikalisme dan terorisme yang mengusik dan mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, partai politik diharapkan berperan aktif dalam pencegahan bahaya penyusupan ideologi yang melenceng dari Pancasila dan UUD 1945.
Untuk menanamkan pemahanan tentang pentingnya menjaga ketahanan nasional bangsa, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Kursus Singkat Ketahanan Nasional (KSKN) di Jakarta, selama tiga hari dari tanggal 21 Februari hingga 23 Februari 2020.
Berbagai tema dibahas dalam kursus itu, misalnya ancaman terorisme; tantangan geopolitik Indonesia, kejahatan transnasional, era globalisasi dan era pascakebenaran, serta bagaimana menjaga demokrasi dalam kemajemukan bangsa. Sekitar 500 anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota dari PKS hadir dalam acara tersebut.
Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Minggu (23/2/2020), berharap setiap anggota DPR dan DPRD dari PKS menjadi pelopor dalam menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman masyarakat. Iman menyebutkan, KSKN akan menjadi bekal bagi para anggota DPR dan DPRD dari PKS untuk jadi pelopor ketahanan nasional di setiap daerah pilihannya.
”Mereka pulang dari sini harus memahami konteks ketahanan negara. Kemudian jadi pelopor membangun ketahanan nasional dengan segala dimensinya. Kader PKS harus terdepan membangun kohesi sosial dalam konteks Indonesia yang beragam,” ujar Iman.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar yang hadir sebagai narasumber dalam acara itu mengatakan, kader partai politik memiliki kontribusi yang kuat untuk menjaga ketahanan nasional. Bahtiar mengibaratkan ketahanan negara seperti aspek imun negara yang dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk dinamika politik dalam negeri.
Menurut dia, kebebasan masyarakat untuk berserikat, berorganisasi, serta mengungkapkan pandangan dan pendapat di ruang publik sudah dijamin pada era demokrasi. Indonesia juga menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun, Bahtiar berargumen, di sisi lain, kebebasan dan penghargaan tertinggi kepada HAM justru menjadi kebebasan yang tidak terbatas dan memicu konflik kehancuran bangsa.
Bahtiar menambahkan, terkait ideologi, banyak yang justru berkembang ialah ideologi yang merusak ketahanan bangsa. Salah satunya adalah radikalisme dan terorisme. Hal tersebut dibicarakan secara mendalam dalam KSKN, baik pola kerja maupun persebarannya, sehingga dengan begitu parpol diharapkan memiliki wawasan dan pemahaman mengatasi itu.
”Supaya parpol bisa memahami secara jernih dan jelas terkait ideologi yang berbahaya bagi bangsa dan negara. Makanya, dalam acara ini juga hadir Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) sehingga parpol dapat memahami pola sel, modus, dan hal-hal lain terkait terorisme,” ujar Bahtiar.
Bahtiar berpendapat, parpol juga bisa menjadi agen dalam pencegahan menangkal ideologi radikal dan terorisme. Itu karena, menurut dia, parpol adalah bagian dari masyarakat. Parpol adalah masyarakat yang diikat dalam hukum negara sebagai badan hukum di bidang politik.
”Parpol adalah lembaga demokrasi yang menjadi saluran masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya. Pada saat yang sama, parpol juga memberikan edukasi kepada warga negara dan masyarakat. Jadi, masyarakat dan parpol tidak ada jarak harus dekat,” kata Bahtiar.
Oleh karena itu, parpol juga diharapkan berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bersamaan dengan komponen negara lainnya. Parpol juga dinilai memiliki kapasitas untuk memberikan pencerahan kepada kader dan melanjutkannya kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengantisipasi potensi masalah yang bisa mengusik keutuhan bangsa Indonesia.
Asisten Intelijen Panglima TNI Mayor Jenderal Andjar Wiratma menambahkan, kursus singkat seperti yang diselenggarakan PKS dapat dijadikan landasan utama untuk menjaga keamanan nasional. Apalagi, ujarnya, Indonesia memiliki berbagai potensi ancaman yang mengganggu keutuhan bangsa. Menurut dia, parpol dapat ikut menjaga ketahanan nasional bangsa dengan meningkatkan nasionalisme, bela negara, kecintaan terhadap NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.