Terowongan Silaturahmi Simbol Kerukunan

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo menerima penjelasan soal perluasan lantai untuk menambah daya tampung jemaah saat meninjau renovasi Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat, (7/2/2020). Renovasi ditarget selesai sebelum Ramadhan pada April 2020.

Keberagaman bukan sumber perpecahan. Pemerintah berusaha menumbuhkan pandangan ini di tengah masyarakat. Salah satunya dengan pembangunan Terowongan Silaturahmi.

JAKARTA, Kompas— Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga serta meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Salah satunya dengan pembangunan Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral di Jakarta.

Rencana pembangunan terowongan penghubung itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meninjau perkembangan renovasi Masjid Istiqlal, Jumat (7/2/2020) di Jakarta. ”Tadi ada usulan untuk dibuat terowongan dari Masjid Istiqlal ke Katedral. Sudah saya setujui sekalian sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi,” tuturnya.

Meskipun lokasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral yang merupakan tempat ibadah sekaligus simbol dua agama di Indonesia itu berdekatan, keduanya dipisahkan oleh jalan raya. Pada hari-hari besar agama Islam, Gereja Katedral biasanya menyediakan lahan parkir untuk umat Muslim yang akan beribadah. Sebaliknya, saat hari-hari besar agama Katolik, pengelola Masjid Istiqlal menyediakan lahan parkir untuk umat Nasrani yang akan beribadah.

Terkait dengan renovasi Masjid Istiqlal, Presiden Jokowi menyebutkan biaya yang dibutuhkan seluruhnya mencapai Rp 471 miliar. Tujuan dari renovasi besar pertama setelah 41 tahun masjid itu berdiri adalah untuk meningkatkan kualitas bangunan sekaligus mendukung peningkatan fungsi sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

Masjid Istiqlal sebelumnya dirancang untuk bisa menampung lebih dari 200.000 orang. Kapasitas penampungan parkir juga akan ditambah dengan dibangunnya gedung parkir bawah tanah.

Presiden Jokowi berharap renovasi masjid bisa dilakukan dengan cepat agar bisa digunakan sebelum bulan Ramadhan yang jatuh pada April mendatang. Sejauh ini, masjid yang mulai direnovasi sejak Mei 2019 hingga kini sudah mencapai kemajuan sebesar 73,34 persen.

Penguatan toleransi

Untuk penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia, sejumlah instrumen yang dapat digunakan di masyarakat di antaranya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) harus terus didorong dan terus diperkuat.

Untuk kepentingan itu, kemarin, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi di kantor Wapres, Jakarta. ”Yang dibicarakan (dengan Wapres) mengenai masalah memperkuat toleransi dan kerukunan keagamaan karena negara kita yang plural,” kata Tito seusai pertemuan.

Menurut Tito, pemerintah terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bangsa Indonesia memang dilahirkan beragam. Tak hanya berbeda suku dan agama, tetapi juga ras dan golongannya. Oleh karena itu, semestinya perbedaan itu menjadi pemersatu bangsa, bukan menjadi sumber perpecahan.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres Amin kembali menegaskan pentingnya pemerintah mendorong penguatan antarumat beragama. Salah satunya dengan memperkuat FKUB, yang selama ini baru ada di daerah. ”Memang ini ironis. Kerukunan itu seharusnya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi di pusat malah tidak ada FKUB-nya,” kata Tito menambahkan.

Bentukan masyarakat

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan keagamaan memang menjadi tugas absolut pemerintah pusat. Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Pembentukan FKUB didasarkan pada Peraturan Bersama Mendagri dengan Menteri Agama masing-masing Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006.

Menurut Tito, daerah yang FKUB-nya berjalan efektif biasanya kerukunan agamanya relatif baik. Sebaliknya, daerah yang FKUB-nya tak berjalan efektif, potensi konflik sosial tergolong tinggi. Padahal, FKUB terbukti mampu menjaga kerukunan di daerah.

Zainut membenarkan bahwa banyak FKUB di daerah yang tak efektif. Karena itu, Kementerian Agama terus mendorong agar FKUB lebih efektif berjalan di daerah. (NTA/DIV)