Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Sebut Tindakan Andre Rosiade Masih Wajar

Mahkamah Kehormatan Dewan belum menerima laporan terkait tindakan penggerebekan terhadap pekerja seks komersial oleh anggota DPR Andre Rosiade di Padang. Petinggi MKD menyebut tindakan Andre masih dalam batas kewajaran.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Andre Rosiade menyampaikan orasi pada kampanye akbar calon presiden Prabowo Subianto di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (2/4/2019). Kampanye akbar yang berlangsung di kawasan Pantai Padang itu, dihadiri puluhan ribu orang dan berlangsung meriah.

JAKARTA, KOMPAS — Mahkamah Kehormatan Dewan belum menerima laporan terkait kasus anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang diduga menjebak pekerja seks komersial berbasis daring. Wakil Ketua MKD Andi Rio Idris Padjalangi malah menilai tindakan Andre masih dalam batas kewajaran sebagai anggota DPR yang melakukan pengawasan di daerah pemilihannya.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, belum ada pihak yang melaporkan kasus Andre kepada MKD. Oleh sebab itu, MKD belum bisa memutuskan sanksi apa yang nantinya akan dijatuhkan kepada Andre.

”Sampai sekarang belum ada laporan dari pihak mana pun. Kami juga masih menunggu laporan jika ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Andre,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).

Sebelumnya, Andre bersama sejumlah aparat kepolisian menggerebek seorang PSK berinisial N (27) dan mucikari berinisial AS (24) di salah satu hotel di Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (26/1/2020). N pun merasa dirinya dijebak dalam kasus ini (dikutip dari Kompas.com, 6/2/2020).

Andi menganggap tindakan yang dilakukan Andre masih dalam tahap kewajaran sebagai anggota DPR yang menjalankan fungsi pengawasan di dapilnya. Ia juga akan menunggu klarifikasi dari Andre.

KOMPAS/YOLA SASTRA

AS (24), mucikari, menjelaskan terkait perannya dalam praktik prostitusi daring di Padang, Sumatera Barat, Rabu (5/2/2020). AS dan N (26) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus prostitusi daring setelah tertangkap tangan saat penggerebekan di salah satu hotel di Padang pada 26 Januari 2020.

”Andre melakukan pengawasan dan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penggerebekan. Jadi, dia tidak melakukannya sendiri,” katanya.

Tindakan yang dilakukan Andre itu mendapat kritik keras dari Komisi Nasional Perempuan. Anggota Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, mengatakan, penggerebekan yang disengaja oleh Andre menggunakan cara yang tidak cerdas dan tidak manusiawi.

Baca juga : Perempuan Masih Saja Jadi Korban Eksploitasi

Menurut Bahrul, dalam hal ini, perempuan menjadi korban penipuan karena ada transaksi yang dijanjikan serta indikasi bahwa penggerebekan itu sudah direncanakan. Kedua, perempuan dalam kasus ini perlu diihat sebagai korban sistem patriarki, khususnya menyangkut seksualitas.

”Perempuan selalu dituduh sebagai penyebab dari perbuatan asusila. Sementara pada dasarnya transaksi seksual bisa terjadi karena kedua pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, yang disalahkan selalu perempuan. Bahkan, dalam kasus ini kemudian perempuannya ditahan, sementara yang melakukan transaksi tidak diketahui karena pergi. Ini sebuah ketidakadilan sistem,” tutur Bahrul.

Komnas Perempuan pekan depan akan mengadakan rapat untuk membahas dan menentukan sikap terkait kasus Andre Rosiade ini. Ada kemungkinan Komnas juga akan melapor ke MKD terkait kapasitas Andre sebagai anggota DPR.

”Ini soal kapasitas Andre sebagai anggota DPR. Ini, kan, melampaui tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Ketika melakukan penggerebekan, semestinya diserahkan penuh kepada kepolisian. Dia tidak selayaknya hadir di situ. Saya tidak tahu motif Andre apa sampai bisa terbuka lalu ada wartawan,” katanya.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Aplikasi percakapan yang tidak jarang disalahgunakan dalam praktik prostitusi dalam jaringan (daring).

Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani mengatakan, fraksinya berencana memanggil Andre untuk meminta klarifikasi atas kasus ini. Menurut dia, Andre melakukan tindakan tersebut tanpa berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra terlebih dahulu.

”Segala kritik dari masyarakat kami dengar dengan baik. Namun, kami juga perlu mendengar keterangan dari Andre terkait hal ini,” katanya.

Muzani menduga tindakan yang dilakukan Andre semata-mata hanya untuk menjaga moral di dapilnya. Selain itu, ia membantah ada motif politik di balik tindakan Andre tersebut.

Sebelumnya, di akun media sosial Twitter, Selasa (4/2/2020), Andre mengatakan tindakan yang ia lakukan karena adanya laporan dari masyarakat mengenai prostitusi berbasis daring. Ia pun tidak menginginkan Kota Padang terkena azab karena maksiat yang merajalela.

TWITTER

Akun Twitter Andre Rosiade

”Saya sebagai yang lahir dan besar di Padang tidak ingin kota saya ini terkena azab karena maksiat merajalela. Masyarakat juga banyak yang melaporkan ke saya. Untuk itu saya bekerja sama dengan polisi untuk memberantas prostitusi online,” kata Andre dalam cuitannya.