Bupati Natuna Minta Masyarakat Tenang Hadapi Virus Korona Baru

Komisi IX DPR menyayangkan keterlambatan pemerintah pusat memberikan informasi kepada Pemkab Natuna, Kepulauan Riau. Pemerintah perlu membangun fasilitas kesehatan untuk warga setempat.

Kompas/Priyombodo

Guru memberikan masker kepada siswa di SD Negeri 002 Ranai, Pulau Natuna, Kepulauan Riau, kembali ke sekolah, Selasa (4/2/2020). Sekolah di daerah tersebut sebelumnya diliburkan karena kekhawatiran terkait karantina warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan, China, yang menjadi daerah asal penyebaran virus korona tipe baru.

JAKARTA, KOMPAS — Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta masyarakat Natuna untuk tetap tenang terkait dijadikannya wilayah mereka sebagai tempat observasi bagi 285 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China. Bupati juga meminta agar pemerintah pusat membangun fasilitas kesehatan yang komprehensif sebagai bentuk kompensasi karena Natuna telah dijadikan sebagai tempat observasi.

Hal tersebut disampaikan Abdul pascademonstrasi warga yang menolak kedatangan 285 WNI ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Menurut dia, pemerintah daerah juga gencar melakukan sosialisasi terkait pencegahan virus korona agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan tenang.

KEMENTERIAN LUAR NEGERI/ABI RAFDI AUFAR

Petugas medis menyemprotkan cairan disinfektan kepada WNI dari Wuhan, China, setibanya di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). Sebanyak 238 WNI dari Wuhan tersebut selanjutnya dipindahkan ke Natuna untuk menjalani observasi selama lebih kurang dua minggu guna memastikan kesehatan mereka dan terbebas dari virus korona.

”Kami juga telah menugaskan dokter yang ada di Natuna untuk menyosialisasikan terkait virus korona ini masyarakat menjadi tidak waswas,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Menurut Abdul, keterlambatan informasi dari pemerintah pusat terkait dijadikannya Natuna sebagai tempat observasi juga membuat masyarakat menjadi tidak tenang. Oleh karena itu, sebagai kompensasinya, ia meminta agar pemerintah pusat segera membangun fasilitas kesehatan di Natuna.

”Kami meminta untuk dibangun fasilitas rumah sakit yang lebih lengkap dan meminta bantuan terkait kurangnya peralatan untuk menunjang kesehatan masyarakat di sana,” ucapnya.

Abdul juga meminta agar pemerintah pusat bisa mengirimkan sekitar 30 dokter dan psikiater untuk mengembalikan kondisi psikologis warga yang cemas karena dijadikannya Natuna sebagai tempat observasi.

”Selain itu, pada Jumat nanti, kami juga akan menyelenggarakan doa bersama di Masjid Agung Natuna untuk meminta keselamatan dan juga untuk menyejukkan suasana,” lanjutnya.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Laksamana Madya Yudo Margono, di Natuna, Selasa, menyatakan, dari hasil pengecekan lapangan, semua WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, masih dalam keadaan sehat sampai hari ketiga masa observasi.

”Warga Natuna bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa perlu resah. Yang perlu diperhatikan adalah menjaga kondisi kesehatan terutama dengan menggunakan masker,” ujar Yudo.

Sebanyak 237 WNI yang sebelumnya tinggal di Wuhan, 1 WNA (suami WNI), 5 orang tim aju (advance), dan 42 orang tim penjemput kini diobservasi di hanggar Lanud Raden Sadjad. Menurut rencana, mereka akan diobservasi selama 14 hari terhitung sejak kedatangan pada Minggu, 2 Februari.

Menurut Yudo, permukiman terdekat warga ada di Penagi, Kecamatan Bunguran Timur, yang berjarak 1,3 kilometer dari lokasi observasi. Jarak tersebut dinilai aman karena aktivitas WNI yang diobservasi hanya dibatasi di sekitar hanggar. Pengawasan yang ketat menjamin tidak ada kontak langsung dengan warga.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Suasana di Kota Tua Penagi, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Senin (3/2/2020). Kawasan permukiman tersebut hanya berjarak sekitar 1 kilometer dari tempat karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, terkait merebaknya virus korona tipe baru. Dekatnya lokasi karantina menyebabkan sekitar 20 keluarga yang tinggal di permukiman itu mengungsi sementara.

Dekat permukiman

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh menyayangkan terjadi keterlambatan informasi dari pemerintah pusat sehingga menimbulkan kecemasan bagi masyarakat Natuna. Ia pun mengatakan, perlu ada pos kesehatan dan petugas yang disiagakan untuk menerima laporan dari masyarakat Natuna.

”Saya baru tahu bahwa lokasi observasi dan permukiman warga cukup dekat. Oleh sebab itu, perlu ada pos kesehatan yang disiagakan di sana,” ujarnya.