Berharap Nduga Terbebas dari Aksi Kekerasan Tak Berkesudahan
Kekerasan yang terus berulang di Papua membutuhkan skema penanganan yang berkesinambungan. Nduga sudah menjadi wilayah yang sentral dari aksi kekerasan yang terus terjadi di Papua. Butuh solusi tak hanya hukum saja.
Oleh
M Ikhsan Mahar
·4 menit baca
ANTARA FOTO/IWAN ADISAPUTRA
Anggota TNI dibantu warga mempersiapkan peti jenazah untuk korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Wamena, Papua, Selasa (4/12/2018). Sebanyak 31 karyawan PT Istaka Karya diduga tewas ditembak oleh KKB saat melakukan pengerjaan jalur Trans-Papua di Kali Yigi dan Kali Aurak Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, 2 Desember lalu.
JAKARTA, KOMPAS — Kekerasan yang terus berulang di Papua membutuhkan skema penanganan yang berkesinambungan. Nduga sudah menjadi wilayah yang sentral dari sebuah aksi kekerasan yang terus terjadi di Papua. Oleh karena itu, tidak bisa hanya dengan pendekatan hukum semata.
Sementara itu, program berbasis peningkatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah dinilai tidak bisa mengabaikan permasalahan hak asasi manusia yang masih melukai sejumlah masyarakat di ”Bumi Cenderawasih”. Perlu titik temu penyelesaian konflik di Papua secara umum dan secara khusus di Nduga.
Menurut komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Amiruddin, pemerintah tidak bisa lagi mengabaikan persoalan kemanusiaan di Papua. Sejumlah peristiwa yang terjadi dalam satu tahun terakhir menunjukkan perlu adanya langkah signifikan untuk menemukan titik temu antara pemerintah dan sebagian kelompok yang berseberangan dengan pemerintah di Papua.
Peristiwa yang terjadi dalam satu tahun terakhir menunjukkan perlu adanya langkah signifikan untuk menemukan titik temu antara pemerintah dan sebagian kelompok yang berseberangan dengan pemerintah di Papua.
Ia berharap semua pihak, pemerintah ataupun kelompok separatis, perlu membuka diri untuk membahas langkah-langkah penyelesaian konflik di Papua. Amiruddin menyatakan, Indonesia telah memiliki pengalaman untuk menemukan solusi damai dengan kelompok separatis di Aceh sehingga pola pendekatan dialogis itu bisa ditempuh di Papua.
”Permasalahan di Papua ialah titik temu tidak pernah ditemukan untuk sama-sama melangkah demi penyelesaian konflik. Hak asasi manusia sebenarnya bisa menjadi dasar untuk menemukan solusi berkeadilan, tetapi di isu itu pula kedua belah pihak saling mengingkari adanya peristiwa pelanggaran HAM,” ucap Amiruddin, di Jakarta, Senin (13/1/2020) pagi.
Pada Sabtu (11/1/2020), kelompok kriminal bersenjata (KKB) menembak personel Polri, Bhayangkara Satu Luki Darmadi, di kawasan Lapangan Terbang Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Penembakan yang melukai Luki di bagian paha itu merupakan serangan pertama KKB pada 2020.
Catatan Kompas, di Nduga, sepanjang 2018 hingga Juli 2019, terjadi 37 kasus tembak-menembak antara TNI-Polri dan KKB yang dipimpin Egianus Kogoya. Sebanyak 23 warga sipil dan 15 anggota TNI meninggal. Selain itu, 7 warga sipil dan 14 aparat keamanan terluka. Gelombang pengungsian warga yang tak berdosa juga terjadi. Padahal, mereka selama itu hidup dalam kesulitan, jauh dari kelayakan kesehatan dan pendidikan (Kompas, 24 Juli 2019).
AFP/ANYONG
Anggota Korps Brigade Mobil Polri menuju Kabupaten Nduga, Papua, tempat terjadinya penembakan terhadap puluhan pekerja konstruksi yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Tim Brimob bergerak menuju Nduga dari Wamena pada Selasa (4/12/2018).
Aksi kekerasan memang terus terjadi hingga akhir 2019. Tercatat, dua prajurit TNI, yakni Letnan Satu (Inf) Erizal Zuhri Sidabutar dan Sersan Dua Rizky, yang merupakan anggota Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) TNI-Polri, gugur saat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB), Selasa (17/12) pukul 15.30 WIT.
Jangka pendek, Amiruddin menekankan, seluruh elemen negara harus mengedepankan tugas-tugas kemanusiaan.
Sebagai langkah jangka pendek, Amiruddin menekankan, seluruh elemen negara harus mengedepankan tugas-tugas kemanusiaan. Alhasil, langkah itu diharapkan dapat mencegah sedini mungkin jatuhnya korban dari pihak mana pun.
Operasi Nemangkawi
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Argo Yuwono memastikan, pengejaran terhadap kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya masih terus dilakukan tim Kepolisian Daerah Papua. Namun, ia menekankan, kondisi keamanan di Nduga telah stabil. Tim kepolisian bersama personel Tentara Nasional Indonesia telah berjaga di Nduga untuk menjamin kegiatan masyarakat tidak terganggu.
Untuk mengejar sejumlah jaringan KKB di Papua, Argo menyatakan, Polri masih menyelenggarakan Operasi Nemangkawi yang telah dimulai sejak 2018.
”Operasi Nemangkawi telah diperpanjang hingga enam bulan mendatang. Tujuannya untuk mengejar KKB yang berada di sejumlah wilayah di Papua,” ujar Argo.
ANTARA/IWAN ADISAPUTRA
Ilustrasi. Prajurit TNI bersiap menaiki helikopter menuju Kabupaten Nduga, Papua, Rabu (5/12/2018). Selain mengevakuasi pekerja PT Istaka Karya (Persero) yang pada hari Minggu lalu diserang kelompok kriminal bersenjata ketika mereka sedang membangun jalur Trans-Papua di Nduga, tim gabungan TNI-Polri juga berupaya mengejar pelaku penyerangan.
Pada November lalu, Satuan Tugas Operasi Nemangkawi telah menangkap Iris Murib, pemimpin KKB wilayah Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Penangkapan itu dilakukan di Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua.
Selain penegakan hukum, Operasi Nemangkawi juga memiliki Satuan Tugas Pembinaan Masyarakat Noken yang bertugas di sembilan kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah, Papua. Tugas satgas itu ialah membantu kegiatan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantuan peternakan dan perkebunan.
Pendekatan kesejahteraan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, penanganan kelompok separatis di Papua hanya salah satu langkah komprehensif yang disusun pemerintah untuk mengakhiri konflik di ”Bumi Cenderawasih”.
Menurut dia, pendekatan keamanan yang ditempuh pemerintah dengan mengerahkan TNI dan Polri di Papua merupakan bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat Papua.
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
Dari Istana Merdeka, Rabu (5/12/2018), Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Tito Karnavian; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya puluhan pekerja pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.
Pendekatan yang dilakukan ialah kesejahteraan dan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, hukum, serta keamanan.
Di sisi lain, ia memastikan, pihaknya telah menyusun program komprehensif yang didasari pada pokok-pokok persoalan yang dihadapi sejumlah kementerian/lembaga di Papua selama ini. Pendekatan yang dilakukan ialah kesejahteraan dan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, hukum, dan keamanan.
”Seluruh langkah penanganan di Papua dari kementerian/lembaga terkait akan disinergikan sehingga anggaran besar yang dialokasikan kepada Papua bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat,” kata Mahfud.
Di Jakarta, antropolog dari Universitas Kristen Indonesia, Antie Soelaiman, mengingatkan bahwa masyarakat Nduga sedang terancam eksistensinya akibat aksi kekerasan yang tak ada ujungnya. Komunitas mereka tercerai-berai secara geografis. Masyarakat juga tercabut dari tempat hidupnya. Penanganan segera diperlukan untuk mencegah dampak sosial yang lebih buruk lagi (Kompas, 24 Juli 2019).
Langkah tegas dan afirmatif diperlukan bagi Papua agar warga Nduga dan warga di wilayah Papua lainnya mendapat jaminan keamanan, kenyamanan, serta terutama keadilan dan kesejahteraan agar Nduga menjadi daerah yang terbebas dari aksi kekerasan tak berkesudahan.
SEKAR GANDHAWANGI UNTUK KOMPAS
Pertemuan media tentang pemaparan program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat digelar di Jakarta, Selasa (11/12/2018).
