Airlangga Jadi Capres 2024, Bagian dari Strategi Golkar Bangkit
Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah Golkar yakin banyak yang bisa dilakukan untuk bisa memenangkan Airlangga Hartarto di Pemilu Presiden 2024. Pengamat menilai saat ini, Airlangga belum memenuhi syarat untuk bisa terpilih.
Oleh
I GUSTI AGUNG BAGUS ANGGA PUTRA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar mengusulkan agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diusung sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2024. Alasannya, prestasi Golkar selama dua tahun dia menjabat ketua umum. Namun, pengamat menilai, Airlangga belum memenuhi syarat untuk bisa terpilih di 2024.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Musyawarah Nasional (Munas) X Golkar dengan agenda pemandangan umum semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, di Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Yang menyampaikan usulan, di antaranya, DPD Golkar Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Aceh, Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Bali.
Ketua DPD Golkar Gorontalo Rusli Habibie mengatakan, kapasitas Airlangga sudah teruji sebagai ketua umum sehingga layak dicalonkan menjadi calon presiden (capres) di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Selama menjabat Ketua Umum 2017-2019, atau hanya dua tahun, Airlangga dinilai berhasil membawa Golkar meraih posisi kedua pemenang Pemilu 2019.
”Kami akan berusaha agar beliau jadi calon presiden 2024. Supaya kami tidak menghabiskan waktu mendorong kader partai lain,” katanya.
Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih mengibaratkan Airlangga Hartarto sebagai Raja Kahuripan Airlangga (990-1049). Raja Airlangga dikisahkan memiliki kendaraan burung garuda. Garuda dikonotasikan sebagai Indonesia oleh Sumarjaya.
”Kami yakin, Airlangga mampu memelihara kebinekaan Indonesia. Airlangga akan menunggang Garuda pada 2024,” ucapnya.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan, pencapaian tertinggi sebuah partai politik adalah membawa kader terbaiknya sebagai presiden. Bila disiapkan dengan baik sejak saat ini, banyak langkah yang bisa Golkar perbuat untuk memenangkan Airlangga pada 2024.
”Ini menjadi bagian dari sebuah desain strategi Golkar untuk bangkit kembali menjadi pemimpin eksekutif di negeri ini,” kata Dedi.
Ini menjadi bagian dari sebuah desain strategi Golkar untuk bangkit kembali menjadi pemimpin eksekutif di negeri ini.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, munas merupakan ajang pengambilan keputusan tertinggi bagi partai. Apabila 559 pemilik hak suara di Golkar bersepakat mengusung Airlangga menjadi capres di Pilpres 2024, itu menjadi amanah yang harus dijalankan oleh Airlangga.
Menanggapi usulan tersebut, Airlangga tak berkomentar banyak. Dia hanya menyebutkan bahwa usulan itu akan dibahas lebih lanjut di munas. ”Ya, itu aspirasi, nanti akan dibahas dalam munas,” katanya kepada wartawan.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin menilai wajar keinginan sejumlah DPD yang ingin kader Golkar maju di pilpres, apalagi menjadi capres. Hanya agar bisa terpilih bukan perkara mudah. Popularitas menjadi salah satu syarat. Ini yang saat ini belum dimiliki oleh Airlangga.
”Perjalanan masih jauh. Bisa saja dalam perjalanannya, Golkar nanti mencalonkan kader lain atau tokoh luar partai,” ujarnya.
Peluang besar
Selain diusulkan menjadi capres, hingga berita ini diturunkan, belum ada DPD Golkar yang menolak laporan pertanggungjawaban DPP Golkar. Sebagian dari DPD Golkar pun secara eksplisit menyatakan dukungannya agar Airlangga kembali memimpin Golkar hingga 2024. Dengan demikian, kansnya terpilih kembali menjadi ketua umum Golkar kian besar.
Kans terpilih kembali itu sebelumnya sudah terlihat membesar setelah pesaing terberatnya, Bambang Soesatyo, memutuskan mundur dari pencalonan ketua umum Golkar. Bambang mundur dengan alasan tidak ingin Golkar pecah. Dia melihat kemungkinan konflik jika dirinya memaksakan maju.
Sementara dalam laporan pertanggungjawabannya, Airlangga menyampaikan sejumlah capaian Golkar sejak dia menjabat ketua umum pada 13 Desember 2017. Dia juga mengklaim telah berhasil menyelamatkan Golkar dari citra buruk akibat kasus korupsi KTP-elektronik yang melibatkan ketua umum Golkar sebelumnya, Setya Novanto.