Majelis Rakyat Papua meminta pemerintah mengurangi jumlah aparat keamanan di Papua serta mendesak dihentikannya pendekatan kekerasan.
Oleh
Nina Susilo / Fabio M Lopes Costa
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS— Sebanyak 50 orang unsur anggota Majelis Rakyat Papua menemui Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat. Selain, antara lain, meminta pengurangan jumlah aparat keamanan di Papua, mereka juga mendesak dihentikannya pendekatan kekerasan selama ini.
”Pendekatan aparat yang begitu banyak di Papua kalau boleh ada kebijakan negara untuk bisa dikurangi,” kata Ketua Kelompok Kerja Adat MRP Demas Tokoro saat pertemuannya dengan Wapres di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (28/11/2019).
Dalam pertemuan itu, Wapres Amin didampingi staf khususnya, Satya Arinanto dan Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Yusharto.
Keinginan MRP itu merupakan bagian dari 10 aspirasi masyarakat Papua yang ditulis Ketua MRP Timotius Murib dalam suratnya ke Wapres Amin. Surat diserahkan Demas setelah dibacakan. Timotius sendiri tak hadir karena kurang sehat.
Pendekatan aparat yang begitu banyak di Papua kalau boleh ada kebijakan negara untuk bisa dikurangi.
Seusai pertemuan, Wapres mengatakan, pemerintah tak merasa melakukan kekerasan, tetapi justru mengendalikan keadaan. ”Tapi, kita akan coba terus lakukan upaya pembangunan yang lebih soft, pendekatan sosial, keagamaan, demikian juga pendidikan, dan lewat dialog-dialog,” ujar Wapres.
Soal penarikan aparat keamanan dari Papua, Wapres Amin menambahkan, pemerintah pasti melakukannya jika kondisinya kondusif. Namun, untuk atasi keadaan, aparat masih diperlukan.
Sementara itu, terkait ulang tahun Organisasi Papua Merdeka pada 1 Desember mendatang, Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw melarang digelarnya peringatan itu. Pasalnya, berpotensi terjadi gangguan keamanan di Papua.