logo Kompas.id
Politik & HukumMK Minta Permohonan Diperbaiki

MK Minta Permohonan Diperbaiki

Oleh
Rini Kustiasih
· 1 menit baca
Memuat data...
Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Whiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih memimpin jalannya sidang pendahuluan uji materi (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 30 Tanun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) di Gedung MK Jakarta, Senin (30/9/2019). Majelis hakim menilai permohonan pengujian UU KPK oleh para pemohon yang sebagian besar adalah mahasiswa itu disusun terburu-buru karena sampai saat ini UU KPK hasil revisi itu belum ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sehingga belum bernomor.

JAKARTA, KOMPAS - Majelis hakim konstitusi meminta para pemohon memperbaiki permohonan pengujian revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sebab obyek pengujian yang diajukan belum jelas. Perubahan kedua Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diajukan untuk diujikan oleh pemohon pada faktanya belum disahkan serta belum diundangkan.

Majelis hakim konstitusi menjelaskan posisi perubahan kedua UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK itu dalam sidang pendahuluan uji formil dan uji materiil revisi UU KPK yang diajukan oleh 18 pemohon, Senin (30/9/2019) di Jakarta. Penjelasan hakim itu merupakan bagian dari saran dan masukan hakim kepada pemohon agar memperbaiki permohonannya sebelum meneruskan proses persidangan selanjutnya di MK. Majelis panel yang menyidangkan perkara itu dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, dan beranggotakan dua hakim konstitusi, yakni Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Editor:
Bagikan