Wapres Kalla Ajak Parlemen Bantu Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan sejak tahun 2015 belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, parlemen negara-negara di dunia agar membantu mewujudkan SDGs di negara masing-masing.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpidato dalam acara pembukaan Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Bali, Rabu (4/9/2019).

BALI, KOMPAS — Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan sejak tahun 2015 belum sepenuhnya tercapai. Karena itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak parlemen negara-negara di dunia untuk membantu mewujudkan SDGs di negara masing-masing.

Ajakan itu disampaikan Wapres Kalla saat berpidato dalam acara pembukaan Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan Ke-3 di sebuah hotel di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (4/9/2019) pagi.

”Saya mendorong semua anggota parlemen dan delegasi dapat memperkuat kemitraan, meningkatkan kerja sama untuk mencapai tujuan SDGs,” kata Wapres Kalla di hadapan delegasi parlemen negara-negara di dunia.

Wapres Kalla memahami capaian agenda SDGs di tiap-tiap negara berbeda-beda. Indonesia, misalnya, sudah relatif berhasil memenuhi tujuan kedua SDGs, yakni menghapuskan kelaparan. Akan tetapi, banyak negara lain yang masih berusaha untuk menghapuskan kelaparan.

Begitu pula dengan capaian agenda SDGs lain, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemanfaatan energi, juga berbeda-beda di setiap negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk mewujudkan SDGs.

Badan legislatif, parlemen, punya kewenangan untuk budgeting dan pengawasan sehingga peran parlemen sangat penting untuk meningkatkan kemampuan setiap negara dalam mencapai target SDGs.

Kerja sama terutama dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Menurut Wapres, parlemen juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencapaian SDGs. Ini karena parlemen punya wewenang untuk merencanakan anggaran serta mengawasi pelaksanaan program pembangunan di negara masing-masing.

”Badan legislatif, parlemen, punya kewenangan untuk budgeting dan pengawasan sehingga peran parlemen sangat penting untuk meningkatkan kemampuan setiap negara dalam mencapai target SDGs,” ujar Kalla.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengungkapkan, Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan merupakan forum yang difokuskan untuk meningkatkan peran parlemen dalam pencapaian SDGs. Forum yang merupakan hasil gagasan DPR RI itu menggelar pertemuan setiap tahun sejak 2017.

Diplomasi parlemen

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, forum dibentuk sebagai implementasi fungsi diplomasi parlemen yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPRD.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo berpidato dalam acara pembukaan Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Bali, Rabu (4/9/2019).

”Forum ini sebagai bagian dari implementasi fungsi diplomasi parlemen yang diamanahkan Undang-Undang MD3, DPR RI telah menjadi bagian terdepan dari parlemen dunia dalam menyukseskan SDGs. Sidang WPFSD Ke-3 ini akan membahas tentang memerangi ketimpangan melalui inklusi sosial dan keuangan,” tutur Bambang.

Selama bertahun-tahun, lanjut Bambang, ketimpangan masih menjadi tantangan bagi semua negara di dunia. Dampak ketimpangan pada masyarakat dunia sangat parah, terutama menciptakan dan melanggengkan kemiskinan serta marginalisasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik.

Karena itu, dengan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan yang dimiliki, parlemen dunia harus bisa memastikan komitmen implementasi SDGs setiap negara bisa tercapai.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriella Cuevas Barron dalam pertemuan parlemen di High Level Political Forum (HLPF) di New York,  beberapa waktu lalu, yang menyatakan bahwa tidak ada parlemen yang tak terlibat dalam upaya pencapaian SDGs.

Indonesia, kata Bambang, sangat berkomitmen terhadap kesuksesan implementasi SDGs. Ini karena SDGs sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satunya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta, dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).

Menurut Bambang, berbagai badan usaha milik negara juga didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan. Antara lain, sampai dengan akhir 2018, kata Bambang, program Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Rp 270 triliun dan menjangkau 13,24 juta debitor, pemberdayaan pelaku usaha supermikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan prasejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, serta pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana Rp 21,21 triliun.

Capaian lain adalah terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai upaya mewujudkan target cakupan kesehatan universal. DPR menyetujui usulan pemerintah mengalokasikan 5 persen APBN untuk sektor kesehatan.

Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan itu dihadiri pemimpin parlemen dari 27 negara, seperti Arab Saudi, Portugal, Timor Leste, Gambia, Kamerun, dan Jordania. Hadir pula Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron.