Pidana Pemilu Diparalelkan dengan Pelanggaran Administrasi

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ketua Bawaslu Abhan Misbah

JAKARTA, KOMPAS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memaralelkan penanganan laporan pelanggaran pidana pemilu dengan penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (14/11/2018), mengatakan, dari hasil diskusi internal di Bawaslu, muncul rencana untuk menerapkan strategi menangani pelanggaran administrasi ketika ada laporan dengan potensi pidana pemilu tinggi.

”Jadi, ketika ada laporan pelanggaran pidana pemilu, kami akan arahkan untuk mengisi dua formulir, yakni laporan pidana dan laporan pelanggaran administrasi. Harapannya, ketika kasus pidana mentok, kami masih punya kewenangan memeriksa melalui proses administratif,” kata Abhan.

Jika dugaan pelanggaran administrasi terbukti, Bawaslu bisa memberikan sanksi teguran ringan, sedang, hingga memberikan sanksi berupa pelarangan mengikuti tahapan kampanye selanjutnya. Menurut Abhan, hal ini dilakukan sebagai evaluasi dari terhentinya beberapa kasus dugaan pidana pemilu karena perbedaan persepsi di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu 2019. Adapun, di Sentra Gakkumdu, selain Bawaslu juga ada penyidik Polri dan Kejaksaan.