Pemimpin Demokratis Dihasilkan dari Pemilu Demokratis
Oleh
Dahlia Irawati
·3 menit baca
MALANG, KOMPAS – Pemimpin demokratis akan dihasilkan dari Pemilihan Umum yang terselenggara dan terawasi dengan baik. Penyelenggaraan Pemilu baik adalah ketika dilakukan oleh para pihak yang memiliki jiwa kepemimpinan publik demokratis dan kolaboratif.
Hal itu menjadi isi dari disertasi mantan aktivis yang kini menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Pius Lustrilanang, yang diujikan pada Sabtu (29/9/2018) di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Sidang doktoral tersebut diuji oleh 10 orang penguji, di mana salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pemimpin demokratis hanya bisa dihasilkan dari pemilihan umum yang dilaksanakan oleh penyelenggara, pengawas, dan masyarakat, yang punya jiwa kepemimpinan publik demokratis dan kolabiratif. Yang bisa memegang visi dan komitmen sama, guna melaksanakan tahapan pemilu dengan cara-cara demokratis dan melibatkan semua pihak,” kata Pius usai sidang.
Disertasi Pius tersebut berpijak apda proses pilkada di DKI Jakarta 2017 lalu. Hal itu karena pada saat itu, ia menjadi relawan pada pilkada tersebut.
Menyelenggarakan pemilu demokratis, menurut Pius tidak mudah. Sebab, meskipun aturannya jelas tidak boleh melakukan kecurangan, namun kecurangan dalam pemilu terus terjadi.
“Kejadian terus berulang baik persoalan DPT, politik uang, politik identitas. Ketika hal itu terus berulang, apakah ini pembiaran, budaya, atau ini sesuatu yang memang terjadi di mana pun?,” katanya. Menurutnya, hal itulah yang harusnya menjadi perhatian penyelenggaran pemilu agar penyelenggaraan pemilu terus membaik dari waktu ke waktu.
Pius berharap disertasinya tersebut akan menjadi sumbangsih bagi bangsa dan negara. Di mana pemikirannya bisa mendorong pemilihan umum di Indonesia mampu melahirkan pemimpin-pemimpin dengan pememimpinan publik yang demokratis dan kolaboratif.
Adapun Anies Baswedan mengatakan bahwa disertasi tersebut menekankan pada pentingnya partisipasi dan kepemimpinan yang kolaboratif. Sehingga, penyelenggaraan pilkada berjalan baik dengan unsur-unsur masyarakat terlibat dalam pemantauan, persiapan, dan pelaksanaan pilkada.
“Ini salah satu temuan yang menurut saya menarik. Ke depan harapannya penyelenggaraan pilkada memberikan ruang lebih banyak pada partisipasi masyarakat. Dalam kasus pilakda DKI lalu, ditunjukkan bahwa kehadiran masyarakat untuk mengawasi berdampak pada terjadinya proses pilkada yang baik,” kata Anies.
Dalam sidang doktoral itu, calon wakil presiden Sandiaga Uno sebenarnya dijadwalkan datang untuk mengikuti sidang. Namun pada hari H akhirnya Sandiaga batal datang. Berembus kabah bahwa Sandi dicegah oleh Bawaslu untuk hadir ke kampus.
“Saya dengar katanya Bawaslu mengingatkan Pak Sandi untuk tidak datang ke sini. Katanya tidak boleh kampanye di kampus. Tapi sebenarnya kehadiran Pak Sandi di sini bukan untuk kampanye, hanya untuk menyaksikan ujian doktoral. Saya rasa kalau benar dilarang datang ke sini, itu agak berlebihan,” kata Pius.
Namun pelarangan kedatangan Sandiaga ke acara tersebut dibantah oleh anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang Kuncoro. “Dikatakan bahwa ada Bawaslu melarang hadirnya Pak Sandi ke sini. Ini saya konfirmasi ke Pak Moreno siapa yang melarang itu. Sebab tidak ada pelarangan itu, selama beliau tidak memakai atribut partai,” katanya.
Moreno Soeprapto, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Malang mengatakan bahwa semula pihaknya mendengar ada perwakilan Bawaslu melarang kehadiran Sandiaga di acara tersebut. “Namun ini tadi ada Bawaslu Kota Malang, menjelaskan bahwa tidak pernah ada anggotanya yang melarang,” katanya.