Ormas Islam Perlu Bersikap Independen Jelang Pilpres 2019

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Bakal calon wakil presiden pendamping Joko Widodo, Ma\'ruf Amin menghadiri acara Silaturahim Pengurus Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama di Jakarta, Kamis (30/08/2018)

JAKARTA, KOMPAS-- Posisi bakal calon Wakil Presiden Ma\'ruf Amin sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan digantikan setelah ia secara resmi ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum. Pergantian dilakukan agar ormas Islam seperti NU bisa bersikap independen dalam Pemilu 2019

Ma\'ruf menjelaskan, di tubuh Pengurus Besar NU (PBNU) sudah ada aturan dan anggaran dasar rumah tangga yang perlu ditaati. "Kalau nanti sudah ditetapkan resmi sebagai cawapres, tentu saya harus menyerahkan tugas saya kepada wakil pejabat Rais Aam. Sudah ada mekanismenya, akan kami tempuh," ujarnya dalam acara Silaturahmi Nasional bersama Pengurus Pimpinan Wilayah NU (PWNU) Jakarta, (30/08/2018).

Dalam acara silaturahmi kali ini, Ma\'ruf mengatakan tidak ada pembahasan terkait pilpres. "NU itu kan selalu melakukan konsolidasi untuk bagaimana bisa mengenai perbaikan organisasi, partisipasi dengan kehidupan bangsa dan negara," ucapnya.

Sebelumnya,  Ma’ruf resmi nonaktif sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia seiring dengan keputusannya maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Jabatan Ketua MUI saat ini diisi Wakil Ketua Umum Yunahar Ilyas dan Zainut Tauhid Sa’adi.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI di Jakarta, Rabu (28/8/2018).

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyampaikan, keputusan ini bertujuan untuk menjaga independensi MUI dalam Pilpres 2019. Din juga memastikan, MUI tidak akan berpihak kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden mana pun serta bersikap netral terhadap semua kelompok umat Islam.

Senada dengan Din, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menjelaskan, PBNU akan menjaga independensinya dengan tidak melakukan konsolidasi terkait pemenangan Ma\'ruf Amin. "Hal itu bukan urusan saya, tetapi urusan parpol," ujarnya.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj

Said Aqil mengatakan, terkait pergantian posisi Rais Aam, akan dilakukan setelah 23 September 2018. Berdasarkan jadwal tahapan Pemilu 2019 dari KPU, pada tanggal tersebut sudah dimulai masa kampanye pasangan capres dan cawapres.

Menurut Said Aqil, agenda silaturahmi kali ini untuk menyongsong usia seabad NU pada 2026. "Pada saat NU berusia 100 tahun, organisasi ini perlu lebih tahun harus lebih berperan di tengah2 bangsa, melihat era globalisasi yang sangat menantang. Kami perlu mempertahankan budaya Muslim nasionalis, tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri," ucapnya.

Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Maman Imanul Haq, menjelaskan, organisasi massa Muslim seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah seharusnya bisa bersifat netral dan independen.

Maman yang juga merupakan anggota Dewan Syuro PKB menjelaskan, ormas Muslim harus ada di posisi yang memperjuangkan nilai-nilai spirit Islam yang transformatif dan mendukung perdamaian. Menurut Maman, ormas Islam ini juga harus mengupayakan agar pemilu berjalan secara damai.

"Kami tidak.takut kehilangan basis pemilih dari kalangan ormas Islam, karena orang-orang melihat Ma\'ruf bukan karena dia adalah Rais Aam PBNU maupun Ketua MUI, tetapi lebih karena kapabilitas beliau sebagai pimpinan yang bisa diterima semua umat dan golongan," ucapnya.