logo Kompas.id
β€Ί
Politik & Hukumβ€ΊPresiden Minta Percepatan...
Iklan

Presiden Minta Percepatan Pembahasan

Oleh
Nina Susilo
Β· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/oPfq2hC2Ql9UIf9IQ_jBjJGbyZw=/1024x576/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2F510626_getattachment67b13d68-c831-4626-bf10-bf07abb63f7d502010.jpg
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) - Ketua Tim Pemerintah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih (kanan) didampingi Tenaga Ahli Kementerian Hukum dan HAM Muladi (kiri) saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/2). Rapat salah satunya membahas mengenai pasal-pasal yang memancing perdebatan publik. (Ilustrasi)

JAKARTA, KOMPAS - Presiden Joko Widodo menginginkan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Pasalnya, jika melampaui masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada April mendatang, dikhawatirkan pembahasan RUU hukum pidana itu harus dimulai lagi dari awal.

Harapan Presiden itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Enny Nurbaningsih setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/3). Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu menghadirkan tim perumus RUU hukum pidana yang dipimpin Muladi, Menteri Kehakiman (1998-1999), serta anggota tim perumus, seperti Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Eddy OS Hiariej.

Editor:
Bagikan