logo Kompas.id
Politik & HukumPerempuan Dapat Menjadi Gubernur

Perempuan Dapat Menjadi Gubernur

JAKARTA KOMPAS &mdash Perempuan dapat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Ini karena Mahkamah Konstitusi Kamis 318 memutuskan Pasal 18 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan konstitusi dan tidak mem

· 2 menit baca

JAKARTA, KOMPAS — Perempuan dapat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini karena Mahkamah Konstitusi, Kamis (31/8), memutuskan, Pasal 18 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal yang dibatalkan MK ini berbunyi, "Calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak".Dalam putusannya, MK menyatakan, Pasal 18 Ayat (1) Huruf m bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945, yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. DI Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang diatur khusus dengan undang-undang, punya keistimewaan, yang diakui negara. "Oleh karena itu, hukum yang berlaku dalam menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, demikian pula siapa yang berhak dinobatkan sebagai adipati di Kadipaten Pakualaman adalah hukum yang berlaku di internal Kasultanan dan Kadipaten," kata Hakim I Dewa Gede Palguna saat membacakan pertimbangan MK.Dengan pertimbangan itu, MK berpendapat, Pasal 18 Ayat (1) Huruf m UU No 13/2012 merupakan bentuk campur tangan negara dalam domain yang oleh UUD 1945 diakui sebagai kewenangan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman. Ini karena dengan mensyaratkan seorang calon gubernur dan wakil gubernur DIY harus "menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak", maka pembentuk UU mensyaratkan calon gubernur dan wakil gubernur DIY yang adalah Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati Paku Alam harus memiliki tingkat pendidikan tertentu, punya pekerjaan, punya saudara kandung, punya istri, dan punya anak.Permohonan uji materi itu diajukan 11 orang, yang terdiri dari aktivis perempuan, warga DIY, dan abdi dalem Keraton Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono X turut menjadi pihak terkait dalam perkara uji materi ini.Irmanputra Sidin, kuasa hukum pemohon, menuturkan, putusan MK itu, selain menghargai keistimewaan Yogyakarta, juga menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan untuk menjadi Sultan Yogyakarta. (rek)

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Memuat data..