logo Kompas.id
Politik & HukumSejumlah Vonis Kasus Penodaan Agama

Sejumlah Vonis Kasus Penodaan Agama

GUBERNURDKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama bukan orang pertama yang terjerat pasal-pasal penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menilai Basuki terbukti melanggar Pasal 156a KUHP Kemunculan Pasal 156 dapat dilacak sejak era K

· 1 menit baca

GUBERNUR DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama bukan orang pertama yang terjerat pasal-pasal penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menilai Basuki terbukti melanggar Pasal 156a KUHP. Kemunculan Pasal 156 dapat dilacak sejak era Kolonialisme Hindia Belanda. Awalnya pasal ini dibuat pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk penduduk jajahannya di Nusantara.

Belakangan setelah Indonesia merdeka, pemerintah pada era Presiden Soekarno justru menguatkan larangan penyebaran kebencian dan permusuhan terkait agama melalui  Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Ketetapan ini yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP.

Sejak itu, Pasal 156a KUHP terus menjerat mereka yang dinilai menodai agama. Berbagai upaya dilakukan untuk mencabut Pasal 156 KUHP yang dianggap sebagian kalangan sebagai pasal karet dan cenderung diskriminatif. Tak kurang dari Presiden Republik Indonesia ke-4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 2009 pernah mengajukan uji materi Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 ke Mahkamah Konstitusi. Namun, hingga saat ini ketentuan tentang penodaan agama masih tetap menjadi aturan hukum di Indonesia.

Editor:
Bagikan
Memuat data..