logo Kompas.id
PemiluTak Buat Peraturan Teknis,...

Tak Buat Peraturan Teknis, Pemerintah Dinilai Parsial Pahami Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi dinilai tak mewajibkan pemerintah membuat aturan teknis dalam pengisian penjabat kepala daerah. Karena itu, pertimbangan dalam putusan MK tentang pengisian penjabat kepala daerah tak diikuti.

Oleh
NINA SUSILO
· 1 menit baca
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan surat keputusan pengangkatan lima penjabat gubernur saat pelantikan mereka di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Mereka yang dilantik adalah Al Muktabar (Banten), Ridwan Djamaluddin (Bangka Belitung), Akmal Malik (Sulawesi Barat), Hamka Hendra Noer (Gorontalo), dan Komjen (Purn) Paulus Waterpauw (Papua Barat). Para penjabat gubernur ini akan bertugas selam satu tahun. Mereka bisa kembali dipilih menjadi penjabat berikutnya atau diganti yang lain sampai dengan dilantiknya kepala daerah definitif hasil pilkada serentak yang diselenggarakan 27 November 2024.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan surat keputusan pengangkatan lima penjabat gubernur saat pelantikan mereka di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Mereka yang dilantik adalah Al Muktabar (Banten), Ridwan Djamaluddin (Bangka Belitung), Akmal Malik (Sulawesi Barat), Hamka Hendra Noer (Gorontalo), dan Komjen (Purn) Paulus Waterpauw (Papua Barat). Para penjabat gubernur ini akan bertugas selam satu tahun. Mereka bisa kembali dipilih menjadi penjabat berikutnya atau diganti yang lain sampai dengan dilantiknya kepala daerah definitif hasil pilkada serentak yang diselenggarakan 27 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menilai aturan teknis dalam memilih penjabat kepala daerah adalah diskresi yang dimiliki pemerintah. Selain itu, aturan perundang-undangan yang ada selama ini dinilai memadai untuk menentukan penjabat-penjabat kepala daerah. Perludem menilai pemerintah memahami putusan MK secara parsial.Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, bagian pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengisian penjabat kepala daerah menyebutkan agar pemerintah mempertimbangkan untuk membuat peraturan pemerintah tentang penunjukan penjabat kepala daerah; mempertimbangkan dan memberi perhatian untuk membuat PP tentang penunjukan penjabat (Pj) yang sesuai dengan semangat demokrasi dan transparansi.”Adanya di pertimbangan bukan di amar putusan karena yang digugat itu urusan masalah masa jabatan hasil Pilkada 2020 kurang dari lima tahun, sedangkan di UUD 1945 (masa jabatan kepala daerah) lima tahun,” tuturnya.

Karena disebutkan dalam pertimbangan dan dinilai tidak ada kata ”mewajibkan” atau ”memerintahkan”, katanya, itu artinya diskresi dari pemerintah, boleh membuat, boleh juga tidak. ”Pemerintah beranggapan, aturan-aturan mengenai penunjukan Pj itu sudah ada, satu di UU No 10/2016 tentang Pilkada, yakni jabatan pimpinan tinggi madya untuk penjabat gubernur dan pimpinan tinggi pratama untuk penjabat bupati dan wali kota. Kedua apa yang dimaksud jabatan pemimpin tinggi madya dan pratama sudah ada di dalam UU ASN Nomor 5 Tahun 2014,” kata Tito.

Editor:
SUHARTONO
Bagikan