Pemutakhiran Data Pemilih di Papua Terkendala Anggaran

Kedisiplinan daerah penyelanggara Pilkada Serentak 2020 menjadi kunci menekan banyak pelanggaran di kemudian hari. Di Papua, masalah kian berat karena kondisi geografis daerahnya sangat luas dan tidak mudah ditempuh.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Ketua Badan Pengawas Pemilu Papua Metusalak Infandi

JAYAPURA, KOMPAS — Kedisiplinan daerah menaati tahapan Pilkada Serentak 2020 menjadi kunci menekan potensi pelanggaran di kemudian hari. Di Papua, masalahnya kian berat karena kondisi geografis sangat luas dan tidak mudah dijangkau begitu saja.

Tahun ini ada 11 kabupaten di Papua yang bakal melaksanakan pilkada serentak. Daerah itu adalah Kabupaten Asmat, Supiori, Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Waropen, Nabire, Yalimo, Yahukimo, Keerom, Merauke, dan Kabupaten Boven Digul.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Metusalak Infandi di Jayapura, Rabu (15/7/2020), mengatakan, ada empat kabupaten yang belum mencairkan anggaran pilkada hingga 50 persen dari total anggaran yang disepakati dalam naskah hibah perjanjian daerah (NPHD).

Baca juga : Pencairan Anggaran Pilkada di Papua Belum Juga Tuntas

Empat daerah ini adalah Pegunungan Bintang dengan realisasi baru 30 persen dari Rp 18,5 miliar, Waropen dengan 36 persen dari Rp 10 miliar, Yalimo dengan 44 persen dari Rp 15 miliar, dan Asmat dengan 40 persen dari Rp 17 miliar. Baru dua kabupaten yang sudah melebihi angka 80 persen, yakni Supiori 87 persen dari Rp 4 miliar dan Merauke 90 persen dari Rp 16 miliar.

Metusalak menuturkan, kondisi itu rentan membuat tahapan pemutakhiran data pemilih tidak optimal dan berbuntut panjang. Data calon pemilih yang tidak valid, seperti mereka yang sudah meninggal dan pindah domisili, rentan memicu penggelembungan suara. Apalagi, kondisi geografis di daerah-daerah tersebut sangat luas.

”Pemutakhiran data pemilih sangat penting. Tahapan ini menentukan validitas penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap,” kata Metusalak.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Anggota KPU Papua, Adam Arisoy

Anggota KPU Papua, Adam Arisoy, mengatakan, realisasi anggaran untuk KPUD di 11 kabupaten belum tuntas. Masih tersisa Rp 154,7 miliar yang belum ditransfer.

”Terdapat empat kabupaten yang pencairan anggaran pilkada belum mencapai 50 persen, yakni Keerom, Waropen, Nabire, dan Mamberamo Raya. Kami berharap segera ada realisasi pencairan anggaran sesuai NPHD,” ujar Adam.

Baca juga : Mendagri: Transfer Anggaran Pilkada di Papua Harus Dipercepat

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Musa Isir mengatakan akan menyurati pemda yang belum mencairkan anggaran pilkada sesuai NPHD.

”Tidak boleh ada penundaan pilkada karena masalah anggaran.  Kami akan berkoordinasi dengan pemda yang pencairan anggaran pilkada masih rendah,” kata Musa.