G20 dan Berbagai Forum Kerja Sama Internasional yang Diikuti Indonesia

Indonesia menjadi presidensi G20 sejak Desember 2021 hingga November 2022. Selain G20, Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum kerja sama regional dan internasional, seperti ASEAN, COP, APEC, hingga WTO.

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Presiden Joko Widodo (barisan depan dua dari kiri) melambaikan tangan pada sesi foto bersama pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hangzhou Hall International Convention Center, Hangzhou, Tiongkok, Minggu (4/9/2016). Pertemuan itu digelar dengan tema membangun ekonomi global yang inovatif, menyegarkan, terkoneksi satu sama lain, dan inklusif.

Presiden Joko Widodo menghadiri acara G20 pada 30-31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya tentang dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian global dan upaya pemulihan ekonomi yang perlu diupayakan secara bersama-sama. Semboyan yang dimunculkan oleh Presiden Joko Widodo adalah “recover together, recover stronger”.

Tepat setelah acara tersebut, Presiden Joko Widodo terbang menuju Glasgow, Skotlandia, Inggris untuk mengikuti acara UN Climate Change Conference of the Parties (COP) 26. Acara COP 26 tersebut berlangsung pada 31 Oktober hingga 12 November 2021. Sesuai namanya, COP 26 membahas tentang upaya bersama negara-negara untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan momentum untuk memperbarui

Selain G20 dan COP, Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum kerja sama regional dan internasional, seperti ASEAN, APEC, PIF, hingga WTO.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas persiapan KTT Asean dan KTT G20 di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Rapat terbatas ini dihadiri sejumlah menteri terkait. Presiden akan mengangkat isu ekonomi terutama perang dagang Amerika melawan China dan sampah plastik dalam kunjungan kerja KTT ASEAN serta membahas persiapan kunjungan kerja dalam KTT G20 di Osaka, Jepang.

Group of Twenty (G20)

G20 pertama diadakan pada tahun 1999 sebagai forum konsultasi antarmenteri keuangan dan gubernur bank sentral dari ke-20 negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dalam sejarahnya, G20 dibentuk dengan maksud untuk membuat respons terkoordinasi antarnegara setelah krisis finansial pada tahun 1990-an. Selain itu, pembentukan G20 juga didasarkan pada kesadaran bahwa beberapa negara dalam G20 adalah negara-negara yang tidak cukup terepresentasikan suaranya dalam diskusi ekonomi dan tata pemerintahan global pada Group of Seven (G7). Pada tahun 2008, forum G20 berkembang menjadi forum antarkepala negara dan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam menanggapi isu-isu global.

Negara-negara yang menjadi anggota G20 adalah Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Brazil, Kanada, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan (Republik Korea), Meksiko, Prancis, Russia, Saudi Arabia, Tiongkok, Turki. Di luar kesembilan belas negara tersebut, anggota ke-20 adalah Uni Eropa.

Negara-negara yang tergabung dalam G20 ini mencakup 60 persen dari total populasi dunia, 80 persen dari total Produk Domestik Bruto global, serta 75 persen dari total nilai ekspor global. Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya pengaruh ke-20 negara anggota KTT G20 dalam perekonomian dan politik global, sekaligus signifikansi dari koordinasi dan komitmen yang dibuat dalam KTT G20.

Tuan rumah penyelenggara KTT G20 berganti-ganti setiap tahunnya. KTT G20 tahun 2020 diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi pada November 2020 secara virtual. KTT G20 tahun 2021 diselenggarakan di Roma, Italia. Indonesia akan menjadi tuan rumah KTT G20 pada tahun 2022, diikuti oleh India pada tahun 2023.

G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Pekerjaan koordinasi G20 dilakukan melalui konsensus bersama negara-negara anggota, dengan kepemimpinan (presidensi) yang dirotasi tiap tahunnya. Mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Indonesia menjadi presidensi negara-negara G20.

Dalam rotasi tersebut, terdapat sistem koordinasi troika antara negara pemimpin G20 sebelumnya, tahun ini, dan tahun depan. Sistem tersebut digunakan untuk menjamin keberlangsungan G20. Sementara, KTT G20 itu sendiri diselenggarakan oleh sherpa, yakni kumpulan para staf senior perwakilan para pemimpin negara dan pemerintah anggota G20.

KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Gubernur California Jerry Brown berpidato di Paviliun Amerika Serikat pada pada Pertemuan Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-23 Kerangka Kerja PBB tentang Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) di Bonn, Jerman, Sabtu (11/11/2017) siang. Bersama dengan mantan Walikota New York Michael Bloomberg, Brown menginisiasi gerakan America\'s Pledge yang tetap berkomitmen pada Kesepakatan Paris. Ini untuk merespons sikap Presiden Donald Trump yang justru menarik diri dari Kesepakatan Paris.

Conference of the Parties (COP)

Conference of the Parties (COP) merupakan konferensi tahunan yang diikuti oleh 197 negara berdasarkan ketentuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992. Isu pemanasan global dan perubahan iklim menjadi inti konferensi tersebut dan koordinasi upaya-upaya untuk mengatasinya merupakan tujuan dari konferensi ini. KTT COP pertama diadakan di Berlin pada tahun 1995. COP ini dikelola oleh UNFCCC.

Salah satu momen besar dari COP adalah ditandatanganinya Perjanjian Paris pada tahun 2015. Dalam Perjanjian tersebut, negara-negara menandatangani komitmen untuk mengerem peningkatan suhu bumi hingga di bawah angka kenaikan 2 derajat celcius dari suhu sebelum revolusi industri, yakni periode tahun 1850 sampai 1900, serta mengupayakan agar pemanasan sampai di angka 1,5 derajat celcius saja. Tujuan ini mengikat secara hukum dan termakhtub dalam Perjanjian Paris 2015 tersebut. Akan tetapi, setiap negara dapat menentukan sendiri target penghentian emisi karbonnya (National Determined Contributions - NDC). Emisi karbon merupakan penyebab utama pemanasan global dan NDC memainkan peranan penting dalam pencapaian target COP. Kebanyakan negara menetapkan bahwa tahun 2030 menjadi puncak dari pertumbuhan emisi rumah kacanya (greenhouse gas emissions).

Menurut penilaian para ahli klimatologi, NDC yang diajukan negara-negara pada Perjanjian Paris jelas-jelas tidak akan membawa keberhasilan pencapaian komitmen bersama untuk menekan kenaikan suhu di bawah 2 derajat celcius tersebut. NDC yang ada pada tahun 2015 tersebut akan menghasilkan kenaikan suhu 3 derajat celcius dan hal tersebut akan membawa banyak musibah alam. Oleh karena itu, dalam Perjanjian Paris dibuat mekanisme (ratchet mechanism) yang mengharuskan negara-negara untuk berkumpul kembali setiap 5 tahun dengan membawa NDC baru yang lebih kuat untuk pencapaian komitmen penghentian kenaikan suhu global.

Pada tahun 2021 diselenggarakan COP yang ke-26, dengan Glasgow, Inggris sebagai tuan rumahnya. COP 26 ini merupakan penundaan dari COP tahun 2020 yang terhalang oleh situasi pandemi Covid-19. Negara-negara didesak dalam COP untuk merevisi NDC mereka sebelum pelaksanaan COP 26. Kali ini, bukan dengan tujuan penghentian kenaikan suhu di bawah 2 derajat, melainkan dengan target 1,5 derajat. Untuk pencapaian target tersebut, para ilmuwan memperkirakan bahwa emisi karbon mesti berkurang sampai 45 persen pada tahun 2030 (dibandingkan dengan level emisi pada tahun 2010) dan net-zero emissions mesti dicapai pada tahun 2050.

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYAT

Para pemimpin yang tergabung dalam perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (Asean) bergandengan tangan bersama di Manila, Filipina, Sabtu (29/4/2017). Prosesi ini dilakukan usai penandatanganan Visi Asean 2025. Visi ini menitikberatkan pada layanan masyarakat agar kuat secara politik, terciptanya ekonomi inklusif, dan terbangunnya kepedulian sosial.

ASEAN dan ASEAN Regional Forum

Association of the Southeast Asian Nations (ASEAN) dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok (Deklarasi ASEAN) 1967 yang menandai pembentukan ASEAN ditandatangani oleh lima negara pendiri ASEAN: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada tahun-tahun berikutnya, satu per satu negara-negara lain di Asia Tenggara turut serta menjadi bagian dalam ASEAN. Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada 30 April 1999. Dengan demikian kini ASEAN terdiri atas sepuluh negara anggota.

KTT ASEAN merupakan forum antarkepala negara atau pemerintahan yang menjadi anggota ASEAN. KTT ASEAN ini diadakan dua kali setahun dengan tanggal yang berbeda-beda. Acara tersebut akan diselenggarakan di negara  yang mengemban kepemimpinan ASEAN. Hal yang dikerjakan oleh ASEAN dan dibahas dalam ASEAN Summit mencakup macam-macam aspek kerja sama kawasan, baik dari segi ekonomi, sosio-kultural, politik, hingga hukum dan keamanan. KTT ASEAN pertama diadakan di Bali, pada 23-24 Februari 1976.

Sementara, ketua ASEAN digilir tiap tahunnya di antara kesepuluh anggota ASEAN, kesepakatan-kesepakatan dalam KTT ASEAN dan implementasinya dikoordinasi oleh Asean Coordinating Council (ACC) yang terdiri atas para menteri luar negeri anggota ASEAN. Selain ACC, ASEAN juga memiliki sekretariat yang didirikan pada Februari 1976 dan kini berkantor pusat di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta. Sekretaris Jenderal ASEAN pada periode tahun 2018-2022 adalah Dato Lim Jock Hoi dari Brunei Darussalam.

ASEAN pada tahun 1994 membentuk sebuah forum bernama ASEAN Regional Forum. Forum ini menjadi ruang untuk dialog dan konsultasi atas isu politik dan keamanan di wilayah. Anggota dalam forum ini bukan hanya meliputi negara-negara di Asia Tenggara yang merupakan anggota ASEAN. ASEAN Regional Forum juga mengikutsertakan negara-negara yang tergolong dalam ASEAN Talk Partners (Amerika Serikat, Kanada, China, India, Jepang, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, dan Uni Eropa) dan negara-negara lain di sekitar kawasan Asia Tenggara (Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan, Timor Leste, Banglades, dan Sri Lanka). Total terdapat 27 negara yang ikut serta dalam ASEAN Regional Forum.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan Pemimpin Hongkong Carrie Lam (kiri) dan PM Jepang Shinzo Abe (kanan) sebelum pertemuan para pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dengan para pemimpin negara-negara Kepulauan Pasifik di APEC Haus, Port Moresby, Sabtu (17/11/2018). Ini merupakan pertemuan pertama APEC dengan pemimpin negara-negara Kepulauan Pasifik yang diinisiasi oleh Papua Nugini.

APEC

Di lingkup yang lebih luas dari ASEAN, Indonesia juga tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Forum ini dibentuk pada 1989 dengan 21 anggota di dalamnya, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Tiongkok, Hong Kong (RRT), Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan (RRT), Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Hong Kong dan Taiwan menjadi entitas tersendiri dalam forum ini karena sesuai dengan namanya, “Economic Cooperation”, forum ini adalah forum antarentitas ekonomi alih-alih entitas politik.

Memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik merupakan tujuan dari forum APEC ini. Oleh karena itu, forum ini bergerak dalam ranah pengembangan dan fasilitasi perdagangan bebas dan investasi di kawasan. Guna menjalankan tujuan tersebut, APEC memiliki sekretariat yang berbasis di Singapura. Sekretariat ini menjalankan tugas koordinasi, dukungan teknis dan pertimbangan, manajemen informasi dan komunikasi, serta pelayanan publik lainnya.

Dalam sejarah APEC, Indonesia termasuk salah satu anggota pendiri APEC dan telah dua kali menjadi tuan rumah APEC, yakni pada tahun 1994 dan 2013. APEC 1994 diselenggarakan di Bogor, sementara APEC 2013 diselenggarakan di Bali. Konferensi Tingkat Tinggi APEC terakhir diselenggarakan di Santiago, Chile pada 2019.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Jokowi dan Pemimpin Apec - Presiden Joko Widodo mengikuti sesi foto bersama dengan para pemimpin negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di APEC Haus Port Moresby, Papua Nugini, Minggu (18/11/2018). Pertemuan para pemimpin ekonomi APEC tahun ini gagal menghasilkan kesepakatan karena perbedaan pandangan yang tajam antara Amerika Serikat dengan China.

Pacific Island Forum (PIF)

Pacific Islands Forum (PIF) bermula pada tahun 1971 dengan nama South Pacific Forum (SPF). Terdapat enam belas negara anggota dalam PIF tersebut, yakni Australia, Kepulauan Cook, Mikronesia, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Kepulauan Samoa, Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.

Di luar keenam belas anggota tetap tersebut, PIF masih mencakup 13 negara-negara rekan dialog. Ketigabelas negara tersebut adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Filipina, Indonesia, India, Inggris, Jepang, Kanada, Malaysia, Korea, Prancis, Thailand, dan Uni Eropa. Indonesia sendiri ambil bagian dalam PIF ini sebagai negara rekan dialog sejak tahun 2001.

Forum yang mempertemukan anggota tetap PIF dan negara rekan dialog PFI sejak tahun 1989 adalah Post Forum Dialogue – Pacific Islands Forum (PFD-PIF). Forum ini diselenggarakan setiap setelah pertemuan para pemimpin negara-negara PFI. Sementara Sekretariat PFI itu terletak di Fiji.

Kementerian Luar Negeri dalam situs resminya menjelaskan signifikansi dari keikutsertaan Indonesia dalam PIF. Kemenlu menyebutkan bahwa nilai penting PIF untuk Indonesia meliputi:

• Bagian dari upaya menyelaraskan ulang kebijakan luar negeri Indonesia dari fokus pada negara-negara ASEAN dan Barat, menjadi berfokus pada wilayah timur.
• Usaha untuk mendekatkan diri dengan negara-negara di wilayah Pasifik, terutama guna menjaga integritas kedaulatan Indonesia.
• Sarana untuk memajukan citra Indonesia dalam kancah internasional dan pada saat yang sama menghimpun dukungan bagi Indonesia dalam forum-forum internasional.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Menerima Dirjen WTO - Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan Direktur Jendral World Trade Organization Roberto Azevedo (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/4/2016). Pertemuan itu untuk membahas peningkatan perdagangan internasional.

WTO

World Trade Organization (WTO) dibentuk pada tahun 1995 sebagai organisasi antarpemerintah yang bertujuan membuat perdagangan antarnegara makin terbuka, melalui penurunan bahkan peniadaan hambatan tarif dan nontarif. WTO dalam hal ini menjadi lembaga yang mengelola peraturan-peraturan perdagangan antarnegara dan mediasi kasus-kasus perselisihan dagang.

Dalam sejarahnya, WTO merupakan perkembangan dari International Trade Organization yang didirikan pada tahun 1947. Dibentuk pada masa berakhirnya Perang Dunia II, ITO dimaksudkan untuk membantu penataan ulang perekonomian dunia dan pengaturan perdagangan dunia. General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) 1948 adalah hasil upaya awal ITO dalam penataan perdagangan dunia.

ITO adalah satu dari tiga organisasi ekonomi dan finansial dunia yang dihasilkan dari United Nations Monetary and Financial Conference pada Juli 1944 di Bretton Woods, Amerika Serikat. Pertemuan 44 wakil negara-negara di dunia pasca-Perang Dunia II ini melahirkan tiga organisasi ekonomi dan finansial global, yakni International Bank of Reconstruction and Development (yang selanjutnya menjadi World Bank) pada 1945, International Monetary Fund (IMF) pada 1946, dan ITO itu sendiri.

Berbeda dengan organisasi internasional lain di atas, penentu kebijakan tertinggi pada WTO bukanlah para pemimpin negara dan pemerintahan, melainkan para menteri keuangan. Konferensi Tingkat Tinggi WTO dalam hal ini disebut sebagai Konferensi Para Menteri (Ministerial Conferences) yang pertama terselenggara pada tahun 1996 di Singapura. Sementara itu, kantor pusat WTO bernama Centre William Rappard (CWR) dan terletak di Jenewa, Swiss. Kantor pusat ini menjadi kantor bagi Sekretariat WTO sejak tahun 1995.

Sampai 29 Juli 2016, tercatat terdapat 164 negara yang tergabung di dalam WTO. Dengan jumlah tersebut, WTO mencakup 98 persen dari perdagangan global. Indonesia sendiri sudah menjadi anggota GATT sejak 24 Februari 1950 dan menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995. (LITBANG KOMPAS)

KOMPAS/BENNY DWI KOESTANTO

Presiden Joko Widodo bersalaman dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dalam pertemuan bilateral kedua negara yang digelar di sela-sela KTT ke-33 ASEAN di Singapura, Rabu (14/11/2018). Kedua negara bertekad meningkatkan hubungan dan kerja sama.

Referensi