Menutup Celah Perdagangan Anak

Pada masa pandemi ini aktivitas anak-anak dengan dunia digital sangat tinggi. Hal tersebut membuka celah anak terhubung dengan dunia luar tanpa sepengetahuan orang tua. Pada kondisi itu, posisi anak menjadi rawan tanpa pengawasan ketat dari orang tua.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang menempatkan seorang remaja perempuan asal Cianjur, Jawa Barat, menjadi korban. Hal itu disampaikan Hal itu diterangkan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Bali Ajun Komisaris Besar Suratno (tengah). Polisi menghadirkan tiga tersangka yang sudah ditahan dalam pemaparan hasil pengungkapan kasus TPPO itu di Polda Bali, Denpasar, Selasa (28/1/2020).

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan dua definisi penting tentang perdagangan orang dan klasifikasi usia individu disebut sebagai anak.

Dalam UU tersebut yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Sementara, pada UU tersebut yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di Indonesia masalah perdagangan orang  sangat kompleks karena terkadang hadir dalam bentuk yang tidak terlalu menonjol seperti dalam kasus tenaga kerja. Umumnya masyarakat hanya memahami perdagangan orang dalam bentuk perekrutan dan pengiriman pekerja migran apalagi yang mengalami kekerasan fisik, seksual dan perbudakan.

Angka kasus perdagangan anak

Situasi pandemi mengakibatkan keluarga semakin rapuh hingga mengakibatkan pengawasan pada anggota keluarga berkurang, atau bahkan orang tua menuntut anak untuk ikut menanggung beban ekonomi. Tidak mengherankan dalam situasi pandemi angka laporan perdagangan anak terbilang tinggi, yaitu 234 anak per Januari--April 2021.

Sementara itu sepanjang tahun 2020 diketahui ada 149 laporan kasus, sedangkan pada tahun 2019 ada 244 perdagangan anak dengan beragam bentuk seperti pelacuran, pekerja anak hingga adopsi ilegal, bahkan ditemukan anak yang bertindak sebagai perantara dengan mucikari.

Salah satu tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 76 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak.

Pada masa pandemi KPAI tetap melakukan pengawasan terhadap titik rentan korban eksploitasi seksual anak dan pekerja anak. Dalam hasil laporan KPAI tentang perdagangan anak, sejak Januari hingga April 2021, KPAI telah menangani 35 laporan kasus  Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban  234 orang anak. Dari jumlah tersebut 83 persen kasus kekerasan seksual atau prostitusi anak.

Secara umum, di Indonesia tindakan perdagangan orang pada masa pandemi angkanya justru meningkat, seperti dalam siaran pers Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 29/7/2021 dengan Nomor: B-256/SETMEN/HM.02.04/07/2021.  Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak, Ratna Susianawati, berdasarkan data Sistem Informasi  Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2020, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada perempuan dan anak meningkat 62,5 persen.

Selain itu, dalam kurun waktu 2015--2019  ada sebanyak 2.648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) tersebut menunjukkan kasus TPPO semakin meningkat khususnya pada perempuan.

Bahkan, pernah terjadi penyebaran pamflet yang tanpa izin disisipkan dalam salah satu surat kabar nasional edisi 9 Februari 2021. Pamflet itu berisi ajakan menikah pada usia 12--21 tahun dengan konten dan promosi Aisha Wedding yang ditengarai menjurus pada perdagangan orang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan Kementrian Komunikasi dan Informatika segera menyelidiki lebih lanjut konten tersebut. Kekhawatiran muncul karena data pribadi anak-anak yang tertarik dalam situs tersebut disalahgunakan untuk tindakan perdagangan anak ataupun eksploitasi seksual ekonomi.

Data perdagangan anak akan jauh lebih besar jika prostitusi atau pekerja seks komersil anak dipandang sebagai TPPO, karena 30 persen pekerja seks di Indonesia berusia anak-anak. Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) pada 2020 lebih dari 40 juta orang di dunia menjadi korban TPPO, dan 1 dari 4 korban tersebut adalah anak-anak. Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah data terbaru Kedubes Amerika Serikat 2020 bahwa di Indonesia, diperkirakan ada 70.000 – 80.000 pekerja seks anak dan dewasa  yang banyak terdapat di industri pertambangan di Maluku, Jambi dan Papua.

Regulasi dan perlindungan

Indonesia telah memperbaharui undang-undang tentang perlindungan anak  dengan beberapa peraturan.  Di antaranya, UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 35 tahun 2014; Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak; Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak; serta UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23/2002 menjadi Undang-undang

Untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kemudian dibentuk kelompok tugas di seluruh provinsi serta kabupaten/kota. Unit layanan penanganan kekerasan hadir dengan beragam nama, yaitu Women Crisis Centre (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu  (PPT), serta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang di dalamnya terdapat unsur SKPD terkait, rumah sakit atau layanan medis. Kemudian, dibentuk Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Mayarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan organisasi keagamaan.

Selain itu pemerintah juga membuat Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kemudian di kuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO). Hingga kini, terbentuk 32 Gugus Tugas Provinsi dan 25 Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

Untuk mempermudah penangangan kasus kekerasan dan TPPO Kemenkes mengembangkan aplikasi sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Hal ini dimaksudkan agar ada pendokumentasian data kekerasan melalui sistem pencatatan dan pelaporan, baik lintas kabupaten maupun lintas provinsi, melalui sistem aplikasi yang terpadu dan komprehensif. Dengan demikian, ketika ditemukan kasus maka lebih mudah untuk dilakukan pengusutan dan penyelidikan karena tersedia data dan informasi yang cukup serta mempermudah alur pengusutan dan bukti cukup dihadapkan ke pengadilan.