logo Kompas.id
OpiniLagi-lagi MK
Iklan

Lagi-lagi MK

Rasanya tidak keliru jika pengurangan lingkup kewenangan penyelesaian sengketa di MK dibatasi pada sengketa pilpres.

Oleh
BAMBANG KESOWO
· 5 menit baca
Ilustrasi
KOMPAS/HERYUNANTO

Ilustrasi

Isu Mahkamah Konstitusi bikin geger lagi. Diberitakan, DPR sudah bersepakat dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memperbaiki lagi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Media massa bahkan melaporkan, prosesnya tinggal melangkah ke tingkat sidang paripurna. Publik banyak yang tidak tahu proses tersebut. Ada yang bilang DPR selingkuh. Atau pemerintah yang mengajak selingkuh. Atau bisa juga yang sebaliknya. Ada pula anggapan DPR dihinggapi pragmatisme. Mana pun yang benar, tiba-tiba wacana rencana perubahan (lagi) UU Mahkamah Konstitusi kini ramai lagi diperbincangkan.

Editor:
SRI HARTATI SAMHADI, YOHANES KRISNAWAN
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000