Pada masa Lebaran 1445 H perlu kebijakan pengaturan pola perjalanan dengan pengelolaan ruang dan waktu.
Oleh
ROBBY KURNIAWAN
·3 menit baca
Berdasarkan pengalaman angkutan Lebaran tahun 2023 dan merujuk pada hasil evaluasi serta diskusi praktisi transportasi, akademisi, dan para pemangku kepentingan terkait, dalam mengantisipasi potensi peningkatan mobilitas pada masa Lebaran 1445 Hijriah dipandang perlu adanya kebijakan pengaturan pola perjalanan dengan pengelolaan ruang dan waktu.
Pengaturan pola perjalanan dengan pengelolaan ruang dan waktu ini sesuai dengan usulan Polri melalui Asisten Operasi pada rapat koordinasi tingkat menteri terkait kesiapan Lebaran yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada 18 Maret 2024.
Sebagai perbandingan, tahun lalu saat potensi mobilitas masyarakat diprediksi pada kisaran angka 123,8 juta, Presiden Joko Widodo bahkan ”turun tangan” turut aktif mengampanyekan relaksasi masa liburan dan mengimbau untuk mudik lebih dini. Tujuannya, untuk menghindari musim puncak (peak season) arus balik agar tidak terjadi kepadatan arus mudik ataupun arus balik. Hal itu dimaksudkan untuk melandaikan kurva (flattening the curve) arus mudik dan arus balik.
Dipandang perlu adanya kebijakan pengaturan pola perjalanan dengan pengelolaan ruang dan waktu.
Secara operasional, strategi ini diimplementasikan dengan mengombinasikan kebijakan work from anywhere (WFA)-work from home (WFH). Tujuannya, menarik lebih awal mudik dan memperpanjang waktu balik bagi sebagian besar aparatur sipil negara (ASN), pelajar dan mahasiswa, pegawai BUMN, serta pegawai swasta yang sifat pekerjaan/kegiatannya bukan melakukan pelayanan publik secara langsung.
Lebih jauh Kementerian Perhubungan telah mengambil langkah-langkah strategis guna mempersiapkan aktivitas mudik dan arus balik tahun ini, melalui koordinasi lintas sektor, penyiapan sarana-prasarana, serta penyusunan kebijakan teknis dan operasional.
Langkah-langkah itu ditujukan untuk, pertama, mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan ruas jalan; dengan melakukan manajemen pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas.
Kedua, mempersiapkan posko monitoring angkutan Lebaran 2024 pada simpul transportasi dan tempat strategis.
Ketiga, melakukan sosialisasi secara intensif kepada petugas dan masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta imbauan/pengawasan prosedur kesehatan.
Keempat, melaksanakan ramp check serta perbaikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mudik. Dan, kelima, memfasilitasi mudik gratis bagi para pesepeda motor untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-2, Senin 8 April 2024, yakni 13,7 persen dari total pemudik (26,6 juta orang). Selain itu,H-3, Minggu 7 April 2024, sebanyak 11,98 persen (23,2 juta orang); dan H-4, Sabtu 6 April 2024, sebanyak 11,94 persen (23,1 juta orang).
Sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+3, Minggu 14 April 2024, sebanyak 21,16 persen (40,99 juta orang).
Skema yang akan diprioritaskan dalam arus mudik tahun ini sifatnya situasional, dengan melihat kondisi di lapangan. Pemegang komando di lapangan adalah Korlantas, tentunya dengan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat di lapangan. Termasuk di dalamnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), dan lain-lain.
Akan tetapi, skema yang sering dan kemungkinan besar bakal diprioritaskan adalah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Di antaranya, bersama Polri, TNI, pemda, dan pihak terkait, akan dilakukan rekayasa lalu lintas apabila diperlukan, khususnya di ruas rawan kemacetan, seperti pasar tumpah. Juga akan dilakukan penambahan area peristirahatan (rest area) jika diperlukan, dan memastikan pasokan BBM di jalur utama yang digunakan.
Skema yang sering dan kemungkinan besar bakal diprioritaskan adalah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kewenangan pengoperasian jalan tol baru yang siap digunakan apabila terjadi kemacetan berada di Kementerian PUPR dan BPJT.
Beberapa rekayasa yang dilakukan, misalnya, apabila diperlukan untuk mengurai kepadatan di Jalan Raya Semarang-Solo (exit Colomadu menuju Simpang Kartasura), ruas Tol Solo-Yogyakarta dari Kilometer 0+600 hingga Kilometer 23+800 difungsikan secara terbatas.
Jalan tol fungsional sepanjang 23,8 kilometer keluar Tol Colomadu-Karanganyar hingga Ngawen-Kota Klaten akan difungsikan selama Operasi Ketupat Candi 2024.
Tol fungsional Colomadu hingga Ngawen-Kota Klaten difungsikan untuk mengurangi kepadatan arus di Kartasura dan sekitarnya serta difungsikan untuk kendaraan bermotor kecil mulai pukul 06.00 hingga 17.00.
Untuk yang mudik, lakukan persiapan dengan baik, dimulai dari perencanaan sebelum melakukan mudik.
Pemudik diharapkan tidak memaksakan diri untuk mudik. Memanfaatkan teknologi untuk silaturahmi dengan sanak keluarga di kampung halaman bisa menjadi pilihan apabila tidak memungkinkan untuk mudik.
Untuk yang mudik, lakukan persiapan dengan baik, dimulai dari perencanaan sebelum melakukan mudik (pemilihan moda dan jadwal, pemeriksaan kendaraan), dan pada saat melakukan mudik jangan memaksakan diri serta istirahat yang cukup apabila lelah.
Jadikan pengalaman mudik Lebaran 2024 menjadi mudik ceria penuh makna bagi semua anggota keluarga sehingga bisa menjadi kenangan bersama.
Robby Kurniawan, Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan