Kemitraan untuk Menurunkan Emisi

Penurunan emisi dari sektor kehutanan membutuhkan kemitraan negara-negara maju dan negara-negara pemilik hutan tropis.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN (SET)

Alur sungai yang berkelok membelah hamparan hutan hujan tropis yang masih terjaga terlihat dari jendela pesawat komersial dalam penerbangan menuju Kaimana, Papua Barat, Selasa (13/6/2023). Hutan hujan tropis di Papua merupakan benteng terakhir hutan Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati. Keberadaan hutan ini perlu dijaga kelestariannya.

Kemitraan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang dan pemilik hutan tropis menjadi salah satu kunci untuk menekan laju deforestasi dan degradasi hutan. Kerja sama ini mesti mengedepankan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan obyektivitas antarpihak terkait.

Kerja sama penurunan emisi yang terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia mendapat perhatian dan menjadi contoh bagi dunia, khususnya negara-negara pemilik hutan tropis lainnya. Kemitraan tersebut berkontribusi dalam menekan laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Kruger Giverin mengatakan, Indonesia menjadi negara terdepan di dunia dalam menahan laju deforestasi. Sejak kemitraan disepakati pada 2022, Norwegia memberikan kontribusi 156 juta dollar AS untuk hasil penurunan emisi dari deforestasi di Indonesia (Kompas, 23 Februari 2024).

Baca juga: Kemitraan Indonesia-Norwegia dalam Penurunan Emisi Jadi Contoh bagi Dunia

Indonesia telah bermitra dengan Norwegia dalam program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) sejak tahun 2010. Namun, kemitraan berhenti pada 2021 karena Norwegia belum memenuhi pembayaran berbasis hasil (result based payment/RBP) atas keberhasilan Indonesia mengurangi emisi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Hutan mangrove yang mengelilingi areal tambak di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (1/8/2023). Kemampuan mangrove dalam menyerap karbon merupakan jasa ekosistem yang penting pada kondisi perubahan iklim secara global.

Pada September 2022, Pemerintah Indonesia menjalin kembali kemitraan dengan Pemerintah Norwegia berfokus pada REDD+. Norwegia memenuhi RBP untuk penurunan laju deforestasi di Indonesia pada 2016-2017 sebesar 11,2 juta ton setara karbon dioksida dan periode 2017-2019 sebesar 20 juta ton setara karbon dioksida.

Upaya menahan laju deforestasi dan degradasi lahan mendesak dilakukan mengingat hutan berperan penting dalam aksi iklim. Hutan jadi rumah bagi lebih dari separuh spesies hewan dan tumbuhan serta mampu menyimpan karbon hingga menekan emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas sehingga mencegah pemanasan global.

Hutan juga menjadi bagian dari upaya memitigasi frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem, seperti gelombang panas dan banjir. Selain itu, hutan menyediakan jasa nonkarbon bagi kelangsungan hidup warga mulai dari mempertahankan mata pencarian hingga menyediakan air dan pangan.

Baca juga: Indonesia-Norwegia Jalin Kemitraan Kembali di Bidang Perubahan Iklim

Namun, data Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) menyebutkan, setiap tahun sekitar 12 juta hektar hutan rusak. Deforestasi untuk pertanian dan perubahan penggunaan lahan lainnya bertanggung jawab atas 25 persen emisi dan melemahkan upaya membangun ketahanan terhadap dampak iklim.

IRMA TAMBUNAN

Kondisi hutan hujan tropis di jalur pendakian menuju puncak Gunung Tujuh. Gunung itu merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat, Selasa (22/3/2022).

Dengan mengakhiri deforestasi, maka tambahan karbon dapat diserap melalui perbaikan pengelolaan hutan. Pengurangan emisi dari deforestasi dan penyerapan karbon melalui penghijauan hutan serta restorasi bentang alam bisa mengurangi emisi global hingga 30 persen.

Upaya menahan laju deforestasi dan degradasi lahan mendesak dilakukan mengingat hutan berperan penting dalam aksi iklim.

Konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat menghasilkan pengurangan emisi secara signifikan dengan potensi mitigasi hemat biaya sekitar 3,3 gigaton setara karbon dioksida per tahun di daerah tropis saja. Hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan kontribusi nasional (NDC) di banyak negara hutan tropis.

Pemilik hutan tropis

Program PBB terkait REDD mendukung 20 negara hutan tropis mengintegrasikan penggunaan lahan dan perubahan tata guna lahan dengan penurunan emisi dari deforestasi. Pengelolaan hutan berkelanjutan dan aksi REDD+ memberikan manfaat nonkarbon dan berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Baca juga: Skema Pengukuran hingga Pembayaran Penurunan Emisi Perlu Didetailkan

Persoalannya, negara-negara pemilik hutan tropis memiliki kapasitas sumber daya manusia dan pendanaan terbatas untuk mengelola hutan. Penggunaan lahan dan perubahan tata guna lahan juga difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kerap kali mengabaikan aspek lingkungan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga suku Korowai menebang sagu yang akan dijadikan tempat bersarangnya ulat sagu di hutan basah di Dusun Dayo, Distrik Yanimura, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Jumat (6/3/2020). Warga masih berpola hidup berburu dan meramu.

Untuk itu, kemitraan negara-negara berkembang pemilik hutan tropis dengan negara-negara maju untuk menahan laju deforestasi mesti diperkuat. Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia menjadi contoh bagi dunia untuk mengurangi emisi karbon dari sektor kehutanan.