Menggagas Ekonomi Pasar Sosial Berkelanjutan
Menghadapi ancaman krisis iklim, tantangan ekonomi menjadi makin kompleks dengan munculnya kebutuhan akan keberlanjutan.
Ilustrasi
Dalam dua dekade awal abad ke-21, Indonesia mengalami peningkatan kesenjangan ekonomi tercepat di Asia Timur.
Dari tahun 2000 hingga 2015, rasio gini—sebagai ukuran kesenjangan—melonjak signifikan dari 0,30 menjadi 0,41. Akan tetapi, terjadi perubahan dramatis setelah itu, ketimpangan dan kemiskinan menurun secara signifikan. Bahkan, pada tahun 2018, Indonesia mencapai tonggak sejarah dengan tingkat kemiskinan yang turun di bawah dua digit untuk pertama kalinya. Sayangnya, kemajuan ini terhambat oleh dampak pandemi Covid-19.
Tahun 2014 tercatat sebagai momen dramatis dalam sejarah ekonomi Indonesia, menandai kesenjangan ekonomi yang tertinggi yang pernah tercatat.
Momen tersebut memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan, antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Menghadapi ancaman krisis iklim, tantangan ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya kebutuhan penting akan keberlanjutan.
Pertanyaan paling fundamental dalam pembangunan pun muncul: bagaimana Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sambil memastikan pemerataan dan keberlanjutan?
Konsep ekonomi pasar sosial berkelanjutan
Visi Indonesia 2045 memiliki ambisi besar, menjadikan negara ini sebagai negara berpendapatan tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Visi ini memberikan jawaban atas tantangan sebelumnya. Tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi Indonesia juga membutuhkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, yang dapat mendorong kesejahteraan sosial secara luas.
Menghadapi ancaman krisis iklim, tantangan ini menjadi semakin kompleks dengan munculnya kebutuhan penting akan keberlanjutan.
Dalam kerangka ini, konsep ekonomi pasar sosial berkelanjutan menjadi sangat relevan dan penting. Model ekonomi pasar sosial berkelanjutan mengedepankan keseimbangan penting antara efisiensi pasar dan keadilan sosial.
Model ini memfasilitasi pemanfaatan penuh dari dinamisme sektor swasta, sementara juga memastikan distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi. Ini sangat krusial bagi Indonesia yang menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi dan akses terbatas ke layanan sosial. Selain itu, keberlanjutan menjadi aspek kunci, terutama karena kekayaan alam Indonesia yang melimpah. Model ini mendesak penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab dan perlindungan lingkungan.
Contoh nyata dari penerapan model ini bisa dilihat dari pengalaman Jerman dalam menerapkan ekonomi pasar sosial dengan baik, memberikan pelajaran berharga. Negara itu berhasil mengintegrasikan sistem kesejahteraan sosial yang tangguh dengan pasar kompetitif dan penuh inovasi. Hal ini mencakup perlindungan sosial yang luas serta dukungan terhadap inovasi dan pendidikan. Model Jerman ini membuktikan ekonomi pasar dinamis dapat sejalan dengan sistem jaminan sosial yang kuat dan efektif.
Denmark, dengan model flexicurity-nya, menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas pasar tenaga kerja dan jaminan sosial. Model ini mengombinasikan fleksibilitas untuk pengusaha dalam merekrut dan memberhentikan hubungan kerja dengan karyawan, dengan jaminan sosial yang memadai bagi pekerja. Ini mendorong mobilitas tenaga kerja dan pembelajaran sepanjang hayat sambil tetap memberikan jaring pengaman sosial yang kuat.
Negara-negara seperti Swedia, Finlandia, dan Kanada menawarkan model menarik lainnya. Swedia, dengan model welfare state-nya, berhasil menggabungkan ekonomi pasar efisien dengan sistem kesejahteraan sosial yang luas. Finlandia terkenal dengan sistem pendidikannya yang berkualitas tinggi dan inklusif serta Kanada dengan pendekatannya yang berfokus pada multikulturalisme dan inklusivitas.
Mereka juga menekankan pada keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial. Pendekatan tersebut bahkan juga menggarisbawahi prinsip tidak ada yang tertinggal, mewujudkan visi no one left behind.
Negara-negara itu telah menciptakan sistem yang mendukung mobilitas sosial lebih baik daripada Amerika Serikat (AS). Meski ekonomi AS dinamis, kendala struktural sering kali menghambat mobilitas sosial vertikal. Sementara model welfare state di negara-negara itu, dengan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi serta jaminan sosial kuat, telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mobilitas sosial.
Di Indonesia, penerapan model ekonomi pasar sosial berkelanjutan dapat mengoptimalkan dinamisme sektor swasta dan memastikan distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi. Integrasi kebijakan sosial dengan ekonomi pasar akan membantu mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini mendorong investasi dalam penciptaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan, khususnya dalam pekerjaan hijau dan digital.
Dengan model ini, mobilitas sosial vertikal yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia bisa ditingkatkan secara signifikan. Untuk mengimplementasikan model ekonomi pasar sosial berkelanjutan, Indonesia memerlukan reformasi kebijakan yang luas. Reformasi ini mencakup perubahan struktural dalam sistem pajak, kesejahteraan sosial, dan pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih egaliter.
Di Indonesia, penerapan model ekonomi pasar sosial berkelanjutan dapat mengoptimalkan dinamisme sektor swasta dan memastikan distribusi yang adil dari manfaat pertumbuhan ekonomi.
Pengembangan program jaminan sosial yang inklusif dan sistem pajak progresif adalah kunci untuk redistribusi kekayaan dan pengurangan ketimpangan.
Sebuah kajian mendalam tentang dampak berbagai instrumen kebijakan fiskal selama periode 2012 hingga 2017 mengungkap sebuah realitas menarik.
Meskipun terjadi peningkatan kualitas dan berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan setelah realokasi subsidi energi, dampaknya masih kalah signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Argentina, Afrika Selatan, dan Brasil. Dari sisi positif ini bisa diartikan, masih begitu banyak ruang yang luas untuk efektivitas, khususnya melihat keberhasilan yang dicapai negara-negara itu dalam aspek yang sama.
Efektivitas kebijakan fiskal
Efektivitas instrumen fiskal Indonesia saat ini terhambat oleh proporsi belanja yang rendah, bahkan lebih rendah daripada negara-negara ASEAN lain ataupun negara berpendapatan setara. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, meningkatkan pendapatan negara adalah hal mendesak.
Pendapatan pajak yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara berpendapatan menengah lain menjadi persoalan krusial. Di samping peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara progresif, beberapa inovasi kebijakan pajak juga perlu diterapkan.
Inovasi dalam skema perpajakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong perubahan gaya hidup lebih sehat dan ramah lingkungan. Salah satunya tambahan pajak atau peningkatan cukai pada barang yang ingin dikurangi konsumsinya. Ini meliputi produk seperti rokok dan alkohol, minuman berpemanis dan soda, plastik sekali pakai dan sampah, emisi karbon, dan lain-lain.
Jadi, skema perpajakan yang inovatif bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengendalikan konsumsi produk berbahaya dan merusak lingkungan sekaligus menopang penerimaan negara melalui pajak.
Meskipun konsep ekonomi pasar sosial berkelanjutan ideal secara normatif, implementasinya perlu evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan ekonomi sosial. Penting untuk merespons umpan balik dan perubahan kondisi agar kesuksesan jangka panjang dapat terjamin.
Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia mampu mengatasi tantangan ekonomi dan sosial saat ini sekaligus mempersiapkan masa depan yang cerah dan adil untuk semua warganya. Model ekonomi pasar sosial berkelanjutan ini tidak hanya krusial dalam mencapai Visi Indonesia 2045, tetapi juga memastikan pertumbuhan yang merata bagi seluruh masyarakat, menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, sangatlah penting bagi calon presiden dan wakil presiden untuk membahas isu-isu fundamental ini dalam debat mereka mengingat periode ini adalah periode krusial untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas.
Baca juga: Berbagi Pasar dalam Ekonomi Pancasila
Setyo Budiantoro
Setyo BudiantoroNexus Strategist Perkumpulan Prakarsa, Komisioner Pengawas Komisi Anggaran Independen
