Manajemen Sumber Daya Alam dan Peran Aktor Ekonomi

Belum ada capres-cawapres yang menjelaskan bagaimana cara pemerintah dan aktor ekonomi bersinergi menuju Indonesia maju.

KOMPAS/HERYUNANTO

Ilustrasi

Mengamati debat para calon presiden dan para calon wakil presiden, beberapa hal perlu menjadi catatan. Khususnya, ditinjau dari aspek manajemen sumber pertumbuhan serta peningkatan kapasitas para aktor ekonomi sebagai pencipta nilai di tengah persaingan pasar bebas.

Debat capres dan cawapres yang dibatasi aturan waktu ketat tidak memberikan peluang untuk menjelaskan secara mendalam dan komprehensif bagaimana cara mereka menerjemahkan Pancasila sebagai core values dan konstitusi sebagai core mission ketika kelak mereka memegang kepemimpinan nasional.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Pancasila dan UUD 1945 adalah misi yang harus diemban oleh presiden dan wakil presiden. Meskipun semua capres dan cawapres itu berbicara tentang rencana membangun Indonesia menjadi negara maju, ternyata tak satu pun dari mereka menjelaskan bagaimana caranya pemerintah dan aktor ekonomi bersinergi untuk menciptakan nilai menuju Indonesia maju yang dicita-citakan itu.

Seolah-olah kita dihibur oleh mimpi-mimpi yang tidak jelas realisasinya. Indonesia maju itu hanya bisa dihadirkan oleh para pencipta nilai (value creators), yaitu aktor-aktor ekonomi Pancasila yang terdiri dari badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD); swasta nasional dan swasta asing; serta koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Seolah-olah kita dihibur oleh mimpi-mimpi yang tidak jelas realisasinya.

Para aktor ekonomi inilah yang menggerakkan pertumbuhan melalui pendayagunaan sumber-sumber daya nasional, khususnya sumber daya alam yang melimpah. Tugas pemerintah hanya memberikan proteksi keamanan. Itu termasuk kepastian hukum dan kebijakan yang memfasilitasi mereka untuk berkembang secara sehat serta keberpihakan untuk menciptakan keadilan.

Oleh karena sumber daya alam (SDA) merupakan sumber pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemberdayaannya harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu, struktur kabinet periode berikut perlu mencakup kementerian koordinator pengelolaan SDA yang dipimpin oleh seorang menteri koordinator.

Itu dimaksudkan untuk menciptakan sinergi pengelolaan SDA, baik di darat, laut, maupun udara. Dengan demikian, sinkronisasi kebijakan dapat dilakukan secara efektif sekaligus fair bagi para aktor ekonomi dan negara.

Baca juga : Ironi Kemiskinan di Daerah Kaya Sumber Daya Alam

Kebijakan pengalokasian SDA tidak boleh hanya menguntungkan sekelompok aktor ekonomi tertentu dan pada akhirnya mencederai keadilan sekaligus merugikan negara. Perlu diingat, bad policy is worse than corruption.

Yang ingin dilihat dari para capres dan cawapres adalah grand strategy yang bisa diimplementasikan untuk mengelola SDA secara terpadu sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, dengan kerangka pemikiran jangka panjang untuk kepentingan masa depan bangsa. Belum tampak capres atau cawapres yang membahas hal ini.

Misalnya, ada calon pemimpin yang berbicara tentang perlunya hilirisasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, hilirisasi hanya bisa berjalan secara produktif dan kompetitif untuk memberikan hasil optimal jika SDA di sektor hulu dibenahi terlebih dahulu.

Siapa yang harus melakukan itu. Bagaimana insentif akan diberikan. Siapa yang akan mendapat insentif seperti itu dan seterusnya.

Hilirisasi hanya bisa berjalan secara produktif dan kompetitif untuk memberikan hasil optimal jika SDA di sektor hulu dibenahi terlebih dahulu.

Hilirisasi untuk menciptakan lapangan kerja secara masif serta pemerataan ekonomi dan pendidikan antardaerah seharusnya tidak mencakup sektor tambang saja. Namun, lebih penting lagi, juga mencakup perkebunan, pertanian, kehutanan, dan kelautan, khususnya perikanan di mana mayoritas penduduk hidup pada garis kemiskinan.

Itu sebabnya saya mengusulkan perlunya membentuk kementerian pengelolaan SDA secara terpadu. Dengan demikian, kebijakan tak melahirkan sumber kerugian negara dari praktik-praktik korupsi. Pengelolaan SDA secara terpadu sangat penting untuk meningkatkan skala dan kapasitas para aktor ekonomi dalam persaingan di pasar bebas dunia.

Ketika kita berbicara tentang persaingan dunia, sesungguhnya yang bersaing adalah korporasi, bukan birokrasi pemerintah. Persaingan dalam era globalisasi itu memengaruhi pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan negara maju yang sejahtera.

Para capres dan cawapres belum menyinggung peranan dari aktor-aktor ekonomi Pancasila ini dalam gagasan ataupun debat yang kita saksikan selama ini. Sementara itu, pembentukan kapital untuk meningkatkan pertumbuhan merupakan suatu kondisi sine qua non.

Iklan

Tak bisa dihindari bahwa faktor persaingan global memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan agar para aktor ekonomi Pancasila mendapat insentif untuk mengambil risiko berinvestasi di Indonesia.

Kenapa, misalnya, para konglomerat nasional lebih aman berdomisili di Singapura? Sebab, tidak ada capital gain tax yang merupakan up front cost bagi investor. Padahal, kita perlu memahami bahwa kebijakan yang memengaruhi peran aktor ekonomi tidak terlepas dari persaingan atau daya tarik yang ditawarkan negara-negara tetangga kita.

Sesungguhnya yang bersaing adalah korporasi, bukan birokrasi pemerintah.

Jika kita sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kemakmuran bersumber dari produktivitas dan daya saing aktor-aktor ekonomi Pancasila, perlu manajemen kebijakan yang kondusif bagi ketiga aktor ekonomi Pancasila, yaitu swasta, negara, dan koperasi.

Aktor ekonomi

Penjabarannya secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut: aktor ekonomi swasta nasional dan asing khususnya sangat mementingkan adanya trust untuk memberikan kepastian hukum sekaligus insentif fiskal yang kompetitif. Tentu stabilitas sosial dan politik menjadi pertimbangan penting.

Aktor ekonomi negara, BUMN, telah menyumbang nilai ekonomi dan sosial bagi negara. Menteri BUMN ke-9 Erick Thohir berhasil menciptakan record kinerja sepanjang sejarah dengan memperoleh keuntungan bersih Rp 304 triliun, yaitu 3 persen tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) tahun 2022.

Prestasi ini pun masih bisa ditingkatkan sekitar 30 persen lagi dengan mengacu pada standar ROA 4 persen yang dicapai oleh negara tetangga kita. Syarat utamanya adalah penerapan depolitisasi, debirokratisasi, dan meritokrasi. Selain itu, aset BUMN yang telah dipisahkan seharusnya adalah aset koperasi, bukan lagi aset negara. Hal ini pun membutuhkan keputusan politik dari kepemimpinan negara.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara lalu lintas dan pusat perbelanjaan di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (5/5/2023). Kota Bekasi menjadi salah satu dari 10 daerah tujuan utama migrasi di Indonesia

BUMD sebagai lembaga aktor ekonomi daerah harus mendapat peran yang signifikan untuk menciptakan pertumbuhan di daerah. Ini demi adanya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas SDM, sekaligus merupakan instrumen pemerataan. Hal itu dapat pula menekan arus urbanisasi.

Namun, BUMD membutuhkan transformasi berupa reformasi dan restrukturisasi. Paradigma manajemen BUMD perlu sejalan dengan BUMN dari perspektif governance atau tata kelola serta profesionalisasi manajemen.

Aktor ekonomi koperasi dan UMKM juga harus didukung melalui kebijakan pengalokasian sumber daya keuangan. Pada aktor ekonomi ini terdapat lebih dari 80 persen tenaga kerja nasional dengan pendidikan yang tak memenuhi standar produktivitas yang dibutuhkan.

Oleh karena itu, koperasi dan UMKM ini seyogianya dikorporatisasikan ke dalam badan usaha milik rakyat (BUMR) agar berskala, efisien, serta dapat bekerja sama dengan aktor-aktor ekonomi Pancasila lainnya. Inilah konsep pengembangan Institusi Pelaku Ekonomi dan Keuangan Inklusif (BUMR, Abeng, 2015).

Aktor ekonomi koperasi dan UMKM juga harus didukung melalui kebijakan pengalokasian sumber daya keuangan.

Produktivitas dari sumber-sumber daya alam kita masih sangat rendah karena dikelola atau dimiliki oleh rakyat. Misalnya, di sektor sawit 41 persen, karet 94 persen, kakao 96 persen, kopi 92 persen, dan perikanan mungkin juga di atas 80 persen. Yang dibutuhkan di sini adalah keberpihakan pada usaha kecil dan menengah.

Tanpa keberpihakan, tak mungkin terjadi keadilan karena tak mungkin mereka bisa naik kelas. Di sektor keuangan, pemberian kredit, misalnya, mungkin perlu dikelola oleh bank khusus yang menangani BUMR yang saya luncurkan pada 2015.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Tinggi di Indonesia Timur Belum "Menetes" ke Bawah

Perlu digarisbawahi lagi bahwa peranan para aktor ekonomi sebagai pencipta nilai atau wealth creator sangatlah penting untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan makmur.

Akan tetapi, hal itu tidak dibahas dalam debat capres dan cawapres. Substansi debat masih dangkal dan sempit, sementara pembenahan manajemen SDA dan kebijakan politik untuk pemberdayaan aktor ekonomi Pancasila ini belum terkomunikasikan.

Padahal, pemimpin nasional periode berikut perlu mempersiapkan Indonesia untuk dapat keluar dari middle-income trap melalui pertumbuhan setidaknya 7 persen per tahun. Pertumbuhan ini hanya dapat diciptakan oleh aktor-aktor ekonomi serta pembenahan manajemen sumber daya alam secara terintegrasi.

DEONISIA ARLINTA

Tanri Abeng

*Tanri Abeng,Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN; Rektor Tanri Abeng University